KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Gas, Kepala BPH Migas Dipanggil Sebagai Saksi

NEWSREAL, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alasindo Energy (IAE).

Sebagai bagian dari proses tersebut, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati turut dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik pada Senin (16/6).

Tak hanya Erika, mantan Direktur Gas BPH Migas tahun 2021, Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro, juga hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap keduanya menjadi bagian dari upaya KPK mengusut lebih dalam alur dan keputusan yang mengarah pada kerja sama yang diduga menyimpang tersebut.

“Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK atas nama ER dan SHBTP,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam pernyataan resmi, Senin (16/6).

Satu nama lain yang dijadwalkan hadir adalah Tutuka Ariadji, Dirjen Migas Kementerian ESDM periode 2021. Namun hingga siang hari, ia belum tampak di lokasi pemeriksaan.

Penetapan Tersangka

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu mantan Direktur Komersial PGN, Danny Praditya, dan mantan Komisaris PT IAE, Iswan Ibrahim, yang juga tercatat sebagai eks Direktur Utama PT Isargas. Kedua nama ini diduga menjadi tokoh sentral dalam pengambilan keputusan pembelian gas yang tidak tercantum dalam rencana kerja tahunan PGN.

Penyidik telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara, termasuk uang tunai senilai Rp24 miliar dan tanah di wilayah Bogor senilai sekitar Rp70 miliar. Selain itu, sebelumnya KPK juga mengamankan pengembalian kerugian negara berupa uang lebih dari 1,4 dollar AS juta serta tanah seluas lebih dari 3 hektare.

Dugaan korupsi ini berawal dari adanya instruksi internal pada pertengahan 2017 yang memunculkan kerja sama pembelian gas dari PT IAE, meskipun tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran PGN tahun itu. Proses negosiasi yang melibatkan permintaan uang muka 15 juta dollar AS oleh pihak Isargas juga menjadi sorotan utama penyidik, karena dinilai tidak sesuai prosedur.

Penyidikan masih terus berkembang, dan KPK tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru seiring pengumpulan bukti dan keterangan tambahan dari para saksi. (ct)