Kementerian PU Tak Lagi Bangun IKN Mulai 2026, Tugas Dialihkan ke Otorita

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipastikan tidak lagi menangani pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun depan. Seluruh tanggung jawab pembangunan secara bertahap dialihkan kepada Otorita IKN (OIKN) yang kini telah resmi beroperasi.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menyampaikan, pihaknya hanya akan menyelesaikan proyek-proyek yang sudah masuk kontrak tahun jamak (multiyear contract/MYC). Sejumlah proyek itu telah ditangani sejak 2022, saat pembangunan IKN pertama kali dimulai di era Presiden Joko Widodo.

“MYC belum selesai semuanya, mudah-mudahan tahun ini bisa tuntas. Paling lambat 2026 sudah selesai,” kata Diana di Jakarta, Senin (25/8). Selama tiga tahun terakhir, Kementerian PU menjadi motor utama pembangunan infrastruktur dasar di IKN, mulai dari jalan tol, saluran air bersih, hingga gedung-gedung pemerintahan.

Hal itu dilakukan karena saat itu OIKN belum terbentuk dan masih dalam tahap penataan. Kini, setelah Otorita IKN terbentuk dan memiliki struktur organisasi yang lebih lengkap, termasuk aparatur sipil negara yang berkantor di lokasi, seluruh pekerjaan beralih di bawah kendali lembaga tersebut. OIKN sendiri dipimpin Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR di era Presiden Jokowi, yang kini dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan proyek IKN.

Kelola Anggaran

Prabowo bahkan beberapa kali memimpin rapat bersama Basuki terkait kelanjutan pembangunan infrastruktur di ibu kota negara baru. Salah satunya pada 21 Januari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam rapat itu, Basuki mendapat mandat mengelola anggaran Rp48,8 triliun untuk pembangunan IKN dalam lima tahun ke depan.

Meski demikian, Kementerian PU masih memegang beberapa sisa pekerjaan yang belum rampung, di antaranya pembangunan jalan tol. Anggaran sebesar Rp14 triliun telah disiapkan untuk menuntaskan proyek tersebut.

Menteri PU, Dody Hanggodo, sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana. Hanya saja, pelaksanaan teknisnya akan sepenuhnya ditangani Otorita IKN.

“Kalau kami hanya menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan yang belum selesai. Itu pun tidak banyak dan anggarannya cukup,” kata Dody. Dengan pengalihan penuh kepada OIKN, pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan lebih terpusat dan terintegrasi, sesuai arahan Presiden Prabowo. (*)