Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Parlementaria

Komisi VII DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Geopark Kaldera Toba

Tim Redaksi, Admin
Sabtu, 24 Mei 2025 00:01 WIB
Komisi VII DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Geopark Kaldera Toba
NEWSREAL.ID - TERIMA CENDERAMATA: Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menerima cendera mata yang diberikan oleh Direktur Poltekpar NHI Bandung, Anwar Masatip, seusai kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Poltekpar NHI Bandung, Selasa (20/5) (Foto: Ist)

JAKARTA- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah serius membenahi kawasan Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara setelah kawasan itu mendapatkan kartu kuning dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (Unesco) Global Geopark.

“Kita harus jujur mengakui bahwa peringatan yellow card dari UNESCO adalah tamparan keras atas cara kita mengelola kekayaan geologi nasional,” kata Evita Nursanty, Jumat (23/5).

Kartu kuning itu diberikan lantaran pengelolaan Geopark Kaldera Toba yang dinilai belum baik. Pihak Unesco menilai pengelolaan yang tidak baik itu terlihat dari pemangku kepentingan di wilayah yang kurang mengelola kawasan, minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas edukatif serta kegiatan pariwisata di Geopark Kaldera Toba yang masih rendah.

“Ini menjadi bukti nyata ketidaksiapan dalam menjaga aset bumi yang bernilai strategis tinggi, termasuk menjadi wajah pengelolaan warisan geologi Indonesia yang juga bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia,“ kata Evita.

Cabut Status

Evita melanjutkan, jika hal tersebut tidak kunjung diperbaiki, pihak Unesco akan mencabut status Unesco Global Geoparks (UGGp) Kaldera Toba. Hal ini, lanjut dia, tentu akan berdampak pada stabilitas perekonomian negara di bidang pariwisata.

Selain itu, dicabutnya status ini sekaligus juga akan menjadi pertanda rapuhnya tata kelola warisan geologi nasional. Tidak hanya itu, Evita juga menyoroti penilaian pihak Unesco yang menyatakan kurangnya fasilitas penyampaian informasi di setiap situs geologi.

Pihak Unesco, kata Evita, juga menilai pengelola Kaldera Toba kurang aktif berpartisipasi dalam forum regional dan internasional yang diadakan oleh Unesco. Karenanya, dengan tegas Evita meminta seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun daerah setempat bekerja cepat membenahi penilaian-penilaian buruk ini.

“Segera kejar ketertinggalan, dan selesaikan kewajiban dari Unesco yang harus dipenuhi. Ini menyangkut citra pariwisata Indonesia di mata dunia dan soal kredibilitas negara dalam upaya melakukan konservasi alam,” tegas Evita. (Ant,tb)

Berita Terbaru

Kasus Napi Koruptor Ngopi di Kendari, Komisi XIII Curiga Petugas Lapas Disuap

JAKARTA, newsreal.id – Supriadi, napi kasus korupsi yang bersantai nongkrong di kedai kopi bersama petugas rutan viral di media sosial. Sebagai warga binaan Rutan Kelas...

Ketua DPR Ajak Kenaikan Harga Plastik Momen Beralih ke Bahan Alami

JAKARTA,newsreal.id – Naiknya harga plastik di pasaran belakangan ini dikeluhkan oleh masyarakat. Pihak yang pertama kali merasakan langsung kenaikan harga plastik ini adalah pelaku usaha...

Puan Desak Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer Lama Dipercepat

JAKARTA, newsreal.id — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya Negara memberi penghargaan bagi para guru honorer. Terutama bagi guru-guru honorer yang telah lama mengabdi,...

Atalia Praratya Dukung Pembatasan AI Instan dan Medsos untuk Anak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah mulai mengerem akses teknologi digital bagi anak. Kebijakan pembatasan penggunaan AI instan dan media sosial dinilai penting agar generasi muda tidak tumbuh...

Muh Haris Tegaskan SPPG Nakal Akan Ditegur, Dukung Ketat Program Makan Bergizi Gratis

NEWSREAL.ID, KENDAL- Anggota Komisi IX DPR RI, Muhamad Haris menegaskan pihaknya akan memberikan teguran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan operasional sesuai...

Muh Haris Kawal MBG, Pastikan Gizi Anak Sampai ke Akar Rumput

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus menggenjot perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu upayanya lewat sosialisasi langsung...

DPR Nilai Pekerja Kreatif Belum Terlindungi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai kondisi pekerja kreatif di Indonesia masih berada dalam posisi rentan dan belum mendapatkan perlindungan yang...

Muh Haris Tekankan Pentingnya Jamu Aman dan Bermutu

NEWSREAL.ID, TUNTANG- Ratusan warga Tuntang diajak mengenali dan memanfaatkan kekayaan lokal melalui edukasi pembuatan serta penggunaan jamu yang aman dan bermutu. Kegiatan yang digelar Direktorat...

Atalia Kritik Gubernur Jabar, Aturan 1 Kelas 50 Siswa Tak Manusiawi

NEWSREAL.ID, CIMAHI- Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengizinkan pengisian hingga 50 siswa per kelas...

Dorong Generasi Emas 2045, Muh Haris Soroti Pentingnya Tata Kelola Program Gizi Nasional

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Pemberian makanan bergizi gratis bukan sekadar program sosial, melainkan investasi strategis untuk menyiapkan generasi unggul Indonesia 2045. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi IX...

Said Abdullah Dorong Pemerintah Cari Pasar Baru Hadapi Tarif Trump

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah segera merespons kebijakan tarif impor 32 persen dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,...

Muh Haris Desak Pemerintah Bertindak Cepat dan Terukur Atasi Stunting

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan lintas sektor dalam upaya menekan angka stunting nasional...

Leave a comment