JAKARTA- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah serius membenahi kawasan Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara setelah kawasan itu mendapatkan kartu kuning dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (Unesco) Global Geopark.
“Kita harus jujur mengakui bahwa peringatan yellow card dari UNESCO adalah tamparan keras atas cara kita mengelola kekayaan geologi nasional,” kata Evita Nursanty, Jumat (23/5).
Kartu kuning itu diberikan lantaran pengelolaan Geopark Kaldera Toba yang dinilai belum baik. Pihak Unesco menilai pengelolaan yang tidak baik itu terlihat dari pemangku kepentingan di wilayah yang kurang mengelola kawasan, minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas edukatif serta kegiatan pariwisata di Geopark Kaldera Toba yang masih rendah.
“Ini menjadi bukti nyata ketidaksiapan dalam menjaga aset bumi yang bernilai strategis tinggi, termasuk menjadi wajah pengelolaan warisan geologi Indonesia yang juga bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia,“ kata Evita.
Cabut Status
Evita melanjutkan, jika hal tersebut tidak kunjung diperbaiki, pihak Unesco akan mencabut status Unesco Global Geoparks (UGGp) Kaldera Toba. Hal ini, lanjut dia, tentu akan berdampak pada stabilitas perekonomian negara di bidang pariwisata.
Selain itu, dicabutnya status ini sekaligus juga akan menjadi pertanda rapuhnya tata kelola warisan geologi nasional. Tidak hanya itu, Evita juga menyoroti penilaian pihak Unesco yang menyatakan kurangnya fasilitas penyampaian informasi di setiap situs geologi.
Pihak Unesco, kata Evita, juga menilai pengelola Kaldera Toba kurang aktif berpartisipasi dalam forum regional dan internasional yang diadakan oleh Unesco. Karenanya, dengan tegas Evita meminta seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun daerah setempat bekerja cepat membenahi penilaian-penilaian buruk ini.
“Segera kejar ketertinggalan, dan selesaikan kewajiban dari Unesco yang harus dipenuhi. Ini menyangkut citra pariwisata Indonesia di mata dunia dan soal kredibilitas negara dalam upaya melakukan konservasi alam,” tegas Evita. (Ant,tb)
Share:
DPR Nilai Pekerja Kreatif Belum Terlindungi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai kondisi pekerja kreatif di Indonesia masih berada dalam posisi rentan dan belum mendapatkan perlindungan yang...
Muh Haris Tekankan Pentingnya Jamu Aman dan Bermutu
NEWSREAL.ID, TUNTANG- Ratusan warga Tuntang diajak mengenali dan memanfaatkan kekayaan lokal melalui edukasi pembuatan serta penggunaan jamu yang aman dan bermutu. Kegiatan yang digelar Direktorat...
Atalia Kritik Gubernur Jabar, Aturan 1 Kelas 50 Siswa Tak Manusiawi
NEWSREAL.ID, CIMAHI- Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengizinkan pengisian hingga 50 siswa per kelas...
Dorong Generasi Emas 2045, Muh Haris Soroti Pentingnya Tata Kelola Program Gizi Nasional
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Pemberian makanan bergizi gratis bukan sekadar program sosial, melainkan investasi strategis untuk menyiapkan generasi unggul Indonesia 2045. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi IX...
Said Abdullah Dorong Pemerintah Cari Pasar Baru Hadapi Tarif Trump
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah segera merespons kebijakan tarif impor 32 persen dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,...
Muh Haris Desak Pemerintah Bertindak Cepat dan Terukur Atasi Stunting
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan lintas sektor dalam upaya menekan angka stunting nasional...
Muh Haris Apresiasi Penyaluran BSU, Tegaskan Perlindungan Pekerja
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut positif kebijakan pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad...
Mohammad Saleh Harap DPRD Kabupaten Dorong Optimalisasi Belanja Daerah
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Penasehat Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Pusat, Mohammad Saleh, mengajak seluruh DPRD kabupaten di Indonesia untuk memainkan peran lebih aktif dalam mendorong...
Legislator Nasdem Kecam Fadli Zon: Luka Sejarah Tak Bisa Dihapus!
NEWSREAL, JAKARTA– Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal keberadaan kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 memicu gelombang kemarahan. Salah satunya dari anggota DPRD...
Fraksi PKS Dukung Pencabutan IUP Raja Ampat
NEWSREAL, JAKARTA- Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Haris menyampaikan apresiasi positif terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut...
Idul Adha, Momentum Menumbuhkan Kepekaan Sosial dan Solidaritas Masyarakat
NEWSREAL, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menekankan bahwa Hari Raya Idul Adha bukan hanya sekadar perayaan keagamaan, melainkan juga momen penting...
Revisi UU Haji Jamin Perlindungan Hak Jamaah
JAKARTA- Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan, revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Haji) penting untuk segera...
