NEWSREAL.ID, KENDAL- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan sebagai upaya menghadirkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat.
Sidang digelar di Balai Desan Tanjungmojo, Kangkung, Kabupaten Kendal, Jumat (29/8) dengan agenda perkara Nomor 33/G/2025/PTUN.SMG antara Nur Aripin selaku penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal sebagai tergugat.
Ketua PTUN Semarang, Danan Priambada, SH, MH mengatakan, mekanisme sidang di luar gedung bukan hanya pemindahan lokasi persidangan, tetapi juga bentuk nyata penerapan asas akses keadilan (access to justice).
“Melalui cara ini, pengadilan hadir lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memastikan hak-hak hukum warga negara tetap terlindungi,” kata Danan.
Penyelenggaraan sidang di luar pengadilan sendiri berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor 80/DJMT/KEP/OT.01.1/V/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam aturan tersebut, sidang di luar pengadilan dapat dilakukan dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya, kendala geografis, maupun jenis perkara yang memungkinkan pemeriksaan dilakukan di lokasi terdekat para pihak. Khususnya, untuk perkara yang pembuktiannya bersifat sederhana sebagaimana diatur Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2014.
Perkara Pertanahan
Dalam sidang kali ini, majelis hakim yang diketuai Santi Octavia, SH, MKn juga melakukan pemeriksaan setempat terkait objek sengketa. Penggugat, Nur Aripin, diketahui merupakan penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) tahun anggaran 2025.
Adapun pelaksanaan sidang di luar gedung tersebut menggunakan anggaran DIPA Dirjen Badilmiltun (DIPA 05) tahun anggaran 2025. Selain sidang di luar gedung, PTUN Semarang juga menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang memberikan layanan konsultasi, pembuatan dokumen hukum, serta informasi prosedur berperkara secara gratis.
Sementara bagi masyarakat tidak mampu, tersedia pula fasilitas berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan verifikasi dokumen resmi, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti kepesertaan program bantuan sosial pemerintah.
PTUN Semarang menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan pelayanan peradilan melalui inovasi yang humanis, transparan, dan inklusif. Dengan adanya sidang di luar gedung, layanan Posbakum, serta fasilitas prodeo, pengadilan berharap masyarakat luas dapat merasakan langsung kehadiran lembaga peradilan yang mudah diakses dan berpihak pada keadilan. (tb)
Dalam Sejarah Dugaan Penyadapan Terungkap, Ketum G-Nesia: Jangan Korbankan Kepercayaan Publik Terhadap Polri
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Ketua Umum Gen Emas Indonesia (G-Nesia), Diah Warih Anjari atau yang akrab disapa Diwa, menilai pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah...
Diusulkan, TGPF soal penggeledahan Ponpes Sukoharjo
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk mencari titik terang terkait penggeledahan di Pondok Pesantren (Ponpes)...
Komnas HAM Desak Pemulihan Psikologis Santriwati Pesantren Sukoharjo
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemulihan psikologis bagi santriwati, ustazah, dan balita yang diduga mengalami trauma akibat penggeledahan aparat di...
243 Orang dan 13 Korporasi jadi Tersangka Karhutla, Ini Penjelasan Kapolri
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan sebanyak 243 orang dan 13 korporasi menjadi tersangka dalam kasus kebakaran hutan...
Heboh Temuan Ombusmand RI di Lapas Cibinong, Diah Warih: Keadilan Tak Boleh Mengenal Kasta di Balik Jeruji
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Keadilan tidak boleh mengenal kasta, termasuk di balik jeruji besi. Prinsip itulah yang ditegaskan Founder Diwa Foundation Diah Warih Anjari dalam menyoroti hasil...
Temuan Ombudsman dan Kementerian Imipas di Lapas Cibinong Berbeda, Komisi XIII : Harus Diusut Tuntas
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta perbedaan hasil pemeriksaan Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Lapas Kelas...
Terkait Proyek Dinas PUTR, KPK Gelar OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena menjadi bupati yang ditarget Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkini. Sirajudin terkait dugaan korupsi...
Tersangka Kasus Pedagang Cermin Tewas di Pejompongan Ditetapkan, Diwa: Isu Anggota GRIB Terlibat Hoaks
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Misteri kasus meninggalnya pedagang cermin di kawasan Pejompongan memasuki babak baru. Kepolisian telah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Perkembangan ini sekaligus menjadi penegasan...
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tewasnya Pedagang Cermin di Pejompongan
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan yang menyebabkan tewasnya pedagang cermin Bambang Setiawan (59) di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat....
Polri Ungkap 72 Tersangka Karhutla, Ditangani Sembilan Polda
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Jajaran Polri telah menerbitkan 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla di sembilan Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi,...
Tangis Pilu Anak Terduga Pencuri Ayam yang Tewas Dikeroyok Massa di Tabanan
TABANAN, NEWSREAL.com-Suara tangis seorang bocah perempuan yang terus memanggil ayahnya menjadi potret paling memilukan dari peristiwa pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial KD di Banjar Dinas...
DPR Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penyekapan oleh Oknum Polisi di Jateng
JAKARTA, NEWSREAL.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI soroti kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial M (30), warga Cirebon, Jawa Barat (Jabar)....
