Wujudkan Akses Keadilan Lebih Dekat, PTUN Semarang Gelar Sidang di Luar Gedung

NEWSREAL.ID, KENDAL- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan sebagai upaya menghadirkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat.

Sidang digelar di Balai Desan Tanjungmojo, Kangkung, Kabupaten Kendal, Jumat (29/8) dengan agenda perkara Nomor 33/G/2025/PTUN.SMG antara Nur Aripin selaku penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal sebagai tergugat.

Ketua PTUN Semarang, Danan Priambada, SH, MH mengatakan, mekanisme sidang di luar gedung bukan hanya pemindahan lokasi persidangan, tetapi juga bentuk nyata penerapan asas akses keadilan (access to justice).

“Melalui cara ini, pengadilan hadir lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memastikan hak-hak hukum warga negara tetap terlindungi,” kata Danan.

Penyelenggaraan sidang di luar pengadilan sendiri berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor 80/DJMT/KEP/OT.01.1/V/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam aturan tersebut, sidang di luar pengadilan dapat dilakukan dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya, kendala geografis, maupun jenis perkara yang memungkinkan pemeriksaan dilakukan di lokasi terdekat para pihak. Khususnya, untuk perkara yang pembuktiannya bersifat sederhana sebagaimana diatur Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Perkara Pertanahan

Dalam sidang kali ini, majelis hakim yang diketuai Santi Octavia, SH, MKn juga melakukan pemeriksaan setempat terkait objek sengketa. Penggugat, Nur Aripin, diketahui merupakan penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) tahun anggaran 2025.

Adapun pelaksanaan sidang di luar gedung tersebut menggunakan anggaran DIPA Dirjen Badilmiltun (DIPA 05) tahun anggaran 2025. Selain sidang di luar gedung, PTUN Semarang juga menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang memberikan layanan konsultasi, pembuatan dokumen hukum, serta informasi prosedur berperkara secara gratis.

Sementara bagi masyarakat tidak mampu, tersedia pula fasilitas berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan verifikasi dokumen resmi, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti kepesertaan program bantuan sosial pemerintah.

PTUN Semarang menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan pelayanan peradilan melalui inovasi yang humanis, transparan, dan inklusif. Dengan adanya sidang di luar gedung, layanan Posbakum, serta fasilitas prodeo, pengadilan berharap masyarakat luas dapat merasakan langsung kehadiran lembaga peradilan yang mudah diakses dan berpihak pada keadilan. (tb)