Fokus Kurangi Backlog, Kementerian PKP Dorong Validasi Data Perumahan

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Validasi data yang akurat menjadi kunci keberhasilan dalam penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu ditegaskan Dirjen Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Aziz Andriansyah saat penandatanganan kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 kepala daerah se-Jateng.

“Pendataan jadi hal penting, karena dari data tersebut kebijakan bisa diarahkan. Kita bisa mengetahui kemiskinan ekstrem berapa, kebutuhan perumahan, data RTLH berapa, dan siapa yang harus menerima, sehingga tidak salah sasaran dalam penyaluran,” kata Aziz, Jumat (20/6) di Kantor Gubernur Jateng, Jl Pahlawan, Semarang.

Menurut Aziz, Kementerian PKP saat ini tengah berupaya menambah kuota rumah subsidi menjadi sekitar 350 ribu unit secara nasional, sebagai bagian dari strategi mengurangi backlog dan meningkatkan akses rumah layak bagi masyarakat.

Upaya tersebut ditindaklanjuti melalui kerja sama multipihak, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sektor swasta. Salah satu bentuknya adalah program penyediaan rumah bagi MBR dan ASN di Jateng, yang pada 2025 ditargetkan mencakup 20 ribu unit.

Langkah ini disambut antusias oleh Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi. Ia menilai program dari Kementerian PKP sejalan dengan visi daerahnya, yakni “Satu KK Satu Rumah Layak Huni”. Pemprov Jateng menargetkan membangun 17 ribu unit rumah RTLH dari APBD tahun 2025, dan menuntaskan backlog sekitar 310.855 unit.

Validasi Data

“Maka hari ini dengan bupati/wali kota kita melakukan rapat untuk memvalidkan data. Sehingga, tidak hanya kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi, semua stakeholder kita libatkan, Baznas, CSR, dan pihak ketiga, semuanya bisa mengikis kebutuhan rumah yang bagian dari unsur miskin ekstrem di tempat kita,” terang Luthfi.

Dukungan dari sektor swasta dan lembaga filantropi seperti CSR Nojorono, Astra, Djarum, Bank Jateng, Yayasan Buddha Tzu Chi, hingga Baznas Jateng, juga telah menyumbang 2.070 unit rumah dari total program penanganan 26.356 unit di 2025.

Cerita warga seperti Nur Cholis, guru honorer dari Kendal, menjadi bukti nyata dampak program ini. Ia akhirnya bisa memiliki rumah sendiri berkat kemudahan skema angsuran rumah subsidi.

“Kalau saya ambil 15 tahun, angsuran per bulan sekitar Rp1,28 juta, masih terjangkau untuk saya,” ujar Nur Cholis yang kini menanti momentum untuk pindah dari kontrakan ke rumah barunya.

Kementerian PKP, dikatakan Aziz, menyebut kolaborasi dan gotong royong lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat pencapaian target nol rumah tidak layak huni. Muara dari semua itu pada akhirnya akan mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan perumahan yang inklusif dan terarah. (tb)