KONI Jateng: Permenpora No.14/2024 Hambat Pembinaan Atlet dan Kegiatan Olahraga

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kegelisahan mendalam disuarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Tengah beserta perwakilan pengurus KONI se-Eks Karesidenan di Jateng terhadap terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) No.14 Tahun 2024.

Regulasi tersebut dinilai menghambat pembinaan atlet dan menimbulkan kekacauan dalam tata kelola kegiatan olahraga di daerah. Dalam audiensi dengan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, Selasa, (24/6) di Jakarta, Ketua KONI Jateng Bona Ventura Sulistiana menyampaikan keresahan yang merata dari seluruh KONI daerah di provinsinya.

Ia menyebut bahwa Permenpora ini telah memicu dinamika internal yang tidak sehat dan mengancam kelangsungan program olahraga daerah. “Kami merasa Permenpora ini menggerus kemandirian organisasi olahraga di daerah. Banyak cabang olahraga kini berada dalam ketidakpastian anggaran dan kepemimpinan. Kami mendesak agar regulasi ini segera dicabut,” tegas Bona.

Kondisi semakin diperparah dengan ancaman batalnya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) karena keterbatasan anggaran yang tidak bisa lagi disalurkan dengan leluasa akibat ketentuan dalam Permenpora tersebut. Ketua KONI Kota Salatiga, Agus Purwanto, menegaskan bahwa kegiatan olahraga di daerah kini berada di titik nadir.

“Porprov saja bisa batal karena kami tak punya kepastian dana. Kegiatan pembinaan juga mandek. Banyak program tak bisa berjalan dan ini sangat meresahkan kami di lapangan,” ungkap Agus.

Senada, Ketua KONI Kabupaten Pemalang, Nugroho Budi Rahardjo, menyoroti ketergantungan mutlak KONI daerah terhadap dana hibah yang selama ini sudah sering terlambat. Kini, dengan pembatasan melalui Permenpora No.14/2024, keterlambatan itu berubah menjadi potensi penghentian total.

“Cabang olahraga di Pemalang belum mandiri. Kami tak punya opsi lain selain menunggu dana hibah. Kalau ini makin dibatasi, maka pembinaan atlet benar-benar lumpuh,” jelas Nugroho.

Kondisi ini tidak hanya dialami oleh segelintir kabupaten/kota. Ketua KONI dari Banjarnegara, Klaten, Wonosobo, dan Blora turut hadir dalam audiensi dan menyampaikan nada keprihatinan yang sama.

Bahkan di Blora, sebanyak 48 cabang olahraga telah menandatangani petisi menolak Permenpora tersebut karena dianggap membatasi operasional dan menghilangkan akses pada pendanaan daerah.

Melemahkan Pembinaan Olahraga

“Kami tidak menolak regulasi, tapi kami menolak aturan yang melemahkan pembinaan. Jika CSR menjadi satu-satunya sumber dana, bagaimana dengan daerah yang tidak punya akses ke perusahaan besar?” ucap salah satu Ketua KONI daerah.

Menanggapi aspirasi dari Jawa Tengah, Ketum KONI Pusat Marciano Norman menegaskan pentingnya solidaritas KONI di seluruh Indonesia. Ia menyebut KONI Pusat telah dan akan terus berupaya melakukan komunikasi intensif dengan Kemenpora dan DPR RI agar kebijakan ini dikaji ulang.

“Kami akan bawa isu ini dalam Rakernas Agustus mendatang. Keresahan dari Jateng menjadi bukti nyata bahwa Permenpora ini harus dievaluasi menyeluruh,” tegas Marciano.

Sekjen KONI Pusat, Drs. Tb. Lukman Djajadikusuma, menambahkan bahwa Permenpora No.14 Tahun 2024 berpotensi melanggar Olympic Charter dan sudah pernah menjadi penyebab sanksi di negara lain. Oleh karena itu, KONI Pusat telah mendaftarkan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung sejak 17 Maret 2024.

Sementara itu, Kepala Bidang Hukum KONI Pusat Widodo Sigit menegaskan bahwa peraturan ini bertentangan dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, karena mencampuri urusan internal organisasi yang seharusnya independen.

“Kami yakin Mahkamah Agung akan berpihak pada aturan yang lebih tinggi. Permenpora ini harus diuji secara hukum, karena ia melemahkan struktur organisasi keolahragaan yang sudah mapan,” kata Widodo.

Kegelisahan di Jateng juga dirasakan oleh pengurus KONI di seluruh Indonesia. KONI Jateng menilai, kebijakan tanpa konsultasi mendalam bisa berujung pada kekacauan sistemik. KONI Jateng bersama KONI kabupaten/kota siap bersatu dan menjadi motor utama dalam mendorong pencabutan Permenpora No.14 Tahun 2024 demi menyelamatkan pembinaan olahraga di tingkat daerah. (tb)