Krisis Keuangan, PBB Pertimbangkan PHK Massal 6.900 Pegawai

NEW YORK- Krisis keuangan yang dialami Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat badan dunia tersebut mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sekitar 6.900 staf.

Sekretariat PBB menyebutkan PHK besar-besaran itu terpaksa dilakukan untuk menghemat 20 persen anggaran sebesar 3,7 miliar dollar AS atau setara Rp60 triliun. Perintah itu akan meminta para staf mengenai detail pemotongan pada 13 Juni.

Rencana PHK besar-besaran dilakukan PBB di tengah krisis keuangan setelah Amerika Serikat melakukan efisiensi gila-gilaan. PBB ikut oleng terkena dampak karena AS menyokong sekitar seperempat dari total dana yang diperoleh badan dunia tersebut.

Selain pemotongan bantuan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump yang telah menguras energi badan-badan kemanusiaan PBB, Washington berutang dengan tunggakan dan tahun fiskal saat ini hampir 1,5 miliar dollar AS.

Kontrolir PBB, Chandramouli Ramanathan dalam memonya tidak menyebutkan bahwa rencana PHK itu terkait kegagalan AS untuk membayar. Ia mencatat bahwa pemotongan itu bagian dari review keuangan “UN80” yang diluncurkan pada Maret.

“Ini merupakan upaya ambisius demi memastikan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan tujuannya untuk mendukung multilateralisme abad ke-21, mengurangi penderitaan umat manusia, dan membangun kehidupan serta masa depan yang lebih baik untuk semua,” kata Ramanathan, dikutip dari Reuters.

“Saya mengandalkan kerja sama Anda untuk upaya kolektif ini yang jadwalnya telah ditetapkan,” tambahnya. Pemotongan anggaran itu pun akan berlaku efektif per 1 Januari 2026 atau siklus anggaran mendatang.

Perombakan Besar

Saat rapat umum bersama para diplomat PBB, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan akan melakukan perombakan besar-besaran di PBB. Sejumlah departemen utama akan dilebur serta pengalihan sumber daya secara global. Ia mengatakan bahwa PBB mungkin akan melakukan konsolidasi sejumlah agen, memangkas yang lain, dan memindahkan staf ke kota-kota dengan biaya hidup yang lebih murah, serta memotong birokrasi yang berlebihan.

“Ini adalah masa-masa yang penuh ancaman, tapi juga sarat peluang dan kewajiban besar,” ujar Guterres pada 12 Mei lalu. “Jangan buat kesalahan. Keputusan yang tidak nyaman dan sulit akan segera diambil. Mungkin lebih mudah atau tergoda untuk mengabaikan atau menundanya. Namun itu adalah jalan buntu,” imbuhnya. (cnnind,tb)