Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

Baru 40 Persen Perusahaan Sawit Siap Cegah Karhutla, Menteri LH Beri Peringatan

Tim Redaksi, Newsreal.id
Sabtu, 5 Juli 2025 14:24 WIB
Baru 40 Persen Perusahaan Sawit Siap Cegah Karhutla, Menteri LH Beri Peringatan
NEWSREAL.ID - PADAMKAN API: Personel gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, Polri, TNI, BKO Polda, dan regu pemadam perusahaan (RPK) berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, tahun lalu. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa sebagian besar perusahaan sawit belum menunjukkan kesiapan dalam mencegah kebakaran lahan.

Dari 2.590 perusahaan yang disurati pemerintah, baru 1.060 yang melaporkan kesiapsiagaannya hingga 2 Juli 2025, atau baru sekitar 40,9 persen yang menyatakan kesiapannya.

“Angka ini menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang belum serius menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan,” tegas Hanif Faisol dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/7), usai memimpin Rapat Konsolidasi Lapangan di Balikpapan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

Forum tersebut digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mencegah kebakaran lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan, energi, serta lingkungan hidup.

Deteksi Dini

Hanif mengapresiasi inisiatif Gapki yang mewakili lebih dari 300 perusahaan di Kalimantan dalam penguatan sistem deteksi dini, penyediaan sarana pemadaman, dan peningkatan kapasitas tim tanggap darurat. Namun, ia menekankan bahwa keseriusan serupa harus ditunjukkan oleh seluruh pelaku usaha.

Data KLH/BPLH mencatat, meski titik panas (hotspot) turun 59 persen dibandingkan tahun lalu, masih ada 382 hotspot dan 498 kejadian kebakaran hingga 1 Juli 2025, termasuk di Kalimantan Timur.

Menteri LH juga menyoroti lima faktor utama penyebab karhutla: pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, konflik tenurial, lahan tidur (idle land), ketidakhadiran pemilik lahan (absentee), serta penyebaran api dari wilayah sekitar.

“Apalagi di lahan gambut saat musim kemarau, risikonya sangat tinggi. Apabila perusahaan tak memenuhi standar kesiapsiagaan, sanksi administratif hingga pidana akan diterapkan,” tegasnya.

Data 2015–2024 menunjukkan 79 areal HGU perusahaan perkebunan mengalami kebakaran dengan total luas lebih dari 42 ribu hektare. Fakta ini, menurut Hanif, menjadi bukti bahwa sebagian besar perusahaan sawit belum melakukan langkah maksimal dalam mencegah kebakaran lahan secara berkelanjutan. (tb)

Berita Terbaru

Lebaran, Mendagri Minta Kepala Daerah Siaga

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang arus mudik dan libur panjang Idul Fitri, pemerintah pusat ingin memastikan daerah tetap terkendali. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh...

BGN: SPPG Jadi Wajah Program Makan Bergizi Gratis di Masyarakat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis...

Hari Perempuan Internasional, Menteri PPPA Soroti Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret menjadi momentum bagi pemerintah untuk kembali menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT)...

Jusuf Kalla Soal BoP: Kalau Hanya Bela AS-Israel, Indonesia Tak Perlu Jadi Anggota

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) harus benar-benar digunakan...

Reformasi Polri Mulai Difinalkan, Jimly Segera Serahkan Laporan ke Prabowo

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memastikan rekomendasi perubahan besar di tubuh Kepolisian telah rampung. Laporan tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden sebelum Lebaran...

Prabowo Siap Keluar dari BoP Jika Tak Bisa Perjuangkan Palestina

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden RI Prabowo Subianto disebut siap mundur dari keanggotaan Board of Peace (BoP) jika forum tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi perjuangan kemerdekaan...

Nusron Beberkan Sikap Prabowo soal BoP: Pilih Jalur Diplomasi, Belum Bicara Keluar

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto tetap membuka ruang terhadap kritik dan masukan terkait keanggotaan Indonesia dalam forum perdamaian internasional Board of Peace (BoP)....

Jusuf Kalla: Indonesia Jangan Netral, Harus Berpihak pada Negara yang Diserang

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai Indonesia tidak seharusnya bersikap netral dalam konflik internasional ketika ada negara yang diserang. Ia...

ICMI Usul Indonesia ‘Pause’ Keanggotaan BoP Usai Serangan AS-Israel ke Iran

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyarankan pemerintah Indonesia menangguhkan sementara kewajiban keanggotaan dalam Board of Peace (BoP) menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah...

KP2MI Pantau Ketat Nasib Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Memanasnya konflik di Timur Tengah membuat pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) kini memantau kondisi para pekerja migran Indonesia...

Sepuluh Tol Fungsional Disiapkan untuk Mudik Lebaran 2026

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah bersama kepolisian menyiapkan 10 ruas tol fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Pengoperasian sementara sejumlah ruas tol tersebut diharapkan...

Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, BMKG Wanti-wanti Dampaknya ke Pertanian hingga Karhutla

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih cepat dari biasanya. Kondisi ini berpotensi memicu dampak berantai di berbagai sektor, mulai dari pertanian, cadangan air,...

Leave a comment