Fadli Zon Kukuh Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah RI

NEWSREAL.ID, MAROS- Di tengah tekanan dan desakan untuk menghentikan, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia tetap akan dilanjutkan.

Proyek yang telah melibatkan ratusan sejarawan dari berbagai kampus ini dinilai penting untuk memperkuat identitas bangsa di tengah derasnya arus informasi global. “Kemarin sudah saya jelaskan di DPR, penulisan ulang sejarah ini terus berlanjut dan kita melibatkan 130 sejarawan dan ahli sejarah dari 34 perguruan tinggi,” ujar Fadli saat kunjungan kerja di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (3/7).

Menurut Fadli, proyek ini akan berjalan sesuai rencana dan akan dilanjutkan dengan uji publik yang dijadwalkan pada bulan ini. “Kita akan uji publik. Jadi, tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, penulisan awal mencakup 10 bab, yang masih bersifat umum dan belum menyentuh detail narasi penuh sejarah nasional. Fadli juga menyoroti bahwa Indonesia selama lebih dari dua dekade belum pernah menyusun kembali narasi sejarah nasional secara resmi.

“Sudah 26 tahun kita tidak menulis sejarah bangsa sendiri. Ini berbahaya karena bisa membuat kita kehilangan arah, apalagi di tengah gempuran narasi asing,” katanya.

Penolakan Partai

Meski demikian, proyek ini tidak lepas dari kritik. Fraksi PKB dan PDIP di DPR meminta agar proyek ini ditunda. PDIP mengkhawatirkan proyek sejarah ini bisa menjadi alat negara untuk menutup-nutupi pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Sementara PKB menyuarakan agar penulisan sejarah dilakukan secara lebih transparan dan inklusif. Anggota Komisi X DPR dari PKB, Habib Syarief, menyebut ada keprihatinan serius dari berbagai kalangan, termasuk organisasi perempuan seperti Fatayat dan Muslimat NU.

Mereka mempertanyakan siapa saja penulis sejarah tersebut, serta menyoroti waktu pengerjaan yang dianggap terlalu singkat untuk sebuah proyek besar berskala nasional.

“Ini menjadi pembahasan hangat di kalangan organisasi perempuan. Kita perlu pendekatan yang lebih menyejukkan, terutama bagi masyarakat yang merasa cemas dengan arah penulisan sejarah ini,” ujar Habib.

Proyek ini juga menimbulkan perdebatan luas di kalangan akademisi, pegiat HAM, dan komunitas sejarah. Sebagian menilai penulisan sejarah penting dilakukan secara berkelanjutan, namun tetap dengan prinsip keterbukaan dan keberagaman perspektif. (tb)