HET Dinilai Tak Lagi Relevan, Pemerintah Didorong Lakukan Penyesuaian Harga Beras

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah dinilai perlu segera menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras menyusul naiknya harga pembelian pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.

Kenaikan HPP tanpa penyesuaian HET dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam rantai pasok dan menekan pelaku usaha di sektor hilir. Hal itu disampaikan oleh pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, dalam diskusi yang digelar Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) di Jakarta, Senin (14/7).

Menurutnya, lonjakan HPP gabah yang tidak diikuti oleh kenaikan HET beras membuat penggilingan dan pedagang berada dalam posisi merugi. “Tak masuk akal jika HPP gabah naik, tetapi HET beras tidak disesuaikan. Ini menimbulkan beban berat di hilir dan bisa mengganggu pasokan beras ke pasar,” tegas Khudori.

Kesulitan Menjual

Ia memaparkan bahwa dengan biaya produksi gabah mencapai Rp4.836 per kilogram, petani memperoleh margin keuntungan sekitar 34 persen dengan HPP baru. Namun, penggilingan padi yang harus membeli gabah dengan harga pasar mencapai Rp7.500-Rp8.000 per kg justru kesulitan menjual beras karena dibatasi HET yang masih rendah.

Kondisi ini, kata Khudori, berpotensi menyebabkan penurunan pasokan beras ke pasar dan pada akhirnya mendorong lonjakan harga beras eceran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mencatat beras menjadi penyumbang inflasi selama lima bulan terakhir.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), sepanjang Juni 2025 rata-rata harga beras medium di tingkat konsumen mencapai Rp13.995 per kg, jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp12.500. Sementara itu, harga beras di tingkat produsen pun berada di atas HPP nasional, yakni Rp12.800 per kg.

Khudori juga menyoroti buruknya penyaluran stok beras Bulog, meskipun gudang menyimpan pasokan yang melimpah. Ia menyarankan agar pemerintah menghentikan skema maklon yang dinilai tidak efisien dan segera menciptakan saluran alternatif distribusi beras selain Bulog.

“Pemerintah tidak cukup hanya menjamin ketersediaan stok. Yang lebih penting adalah memastikan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat,” tandasnya.

Dengan situasi saat ini, penyesuaian HET beras dinilai sebagai langkah mendesak untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen, serta menstabilkan pasar pangan nasional. (ct)