NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah dinilai perlu segera menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras menyusul naiknya harga pembelian pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.
Kenaikan HPP tanpa penyesuaian HET dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam rantai pasok dan menekan pelaku usaha di sektor hilir. Hal itu disampaikan oleh pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, dalam diskusi yang digelar Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) di Jakarta, Senin (14/7).
Menurutnya, lonjakan HPP gabah yang tidak diikuti oleh kenaikan HET beras membuat penggilingan dan pedagang berada dalam posisi merugi. “Tak masuk akal jika HPP gabah naik, tetapi HET beras tidak disesuaikan. Ini menimbulkan beban berat di hilir dan bisa mengganggu pasokan beras ke pasar,” tegas Khudori.
Kesulitan Menjual
Ia memaparkan bahwa dengan biaya produksi gabah mencapai Rp4.836 per kilogram, petani memperoleh margin keuntungan sekitar 34 persen dengan HPP baru. Namun, penggilingan padi yang harus membeli gabah dengan harga pasar mencapai Rp7.500-Rp8.000 per kg justru kesulitan menjual beras karena dibatasi HET yang masih rendah.
Kondisi ini, kata Khudori, berpotensi menyebabkan penurunan pasokan beras ke pasar dan pada akhirnya mendorong lonjakan harga beras eceran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mencatat beras menjadi penyumbang inflasi selama lima bulan terakhir.
Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), sepanjang Juni 2025 rata-rata harga beras medium di tingkat konsumen mencapai Rp13.995 per kg, jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp12.500. Sementara itu, harga beras di tingkat produsen pun berada di atas HPP nasional, yakni Rp12.800 per kg.
Khudori juga menyoroti buruknya penyaluran stok beras Bulog, meskipun gudang menyimpan pasokan yang melimpah. Ia menyarankan agar pemerintah menghentikan skema maklon yang dinilai tidak efisien dan segera menciptakan saluran alternatif distribusi beras selain Bulog.
“Pemerintah tidak cukup hanya menjamin ketersediaan stok. Yang lebih penting adalah memastikan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat,” tandasnya.
Dengan situasi saat ini, penyesuaian HET beras dinilai sebagai langkah mendesak untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen, serta menstabilkan pasar pangan nasional. (ct)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
