KPK Endus Modus Skandal Dana Hibah Jatim, Duplikasi Penerima hingga Potongan “Ijon”

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Skandal pengelolaan dana hibah kembali mencuat. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik penyimpangan dalam distribusi dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Temuan KPK menyebut adanya dugaan pemotongan dana oleh oknum koordinator lapangan hingga duplikasi penerima bantuan yang melibatkan ratusan rekening.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, hasil telaah mereka menemukan celah rawan korupsi dalam berbagai aspek distribusi dana hibah yang nilainya mencapai Rp12,47 triliun untuk periode 2023-2025.

Dana tersebut diberikan kepada lebih dari 20 ribu lembaga penerima dengan tujuan mendukung sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Namun, praktik di lapangan justru menyimpang dari semangat pemberdayaan.

Salah satu temuan paling mencolok adalah adanya 757 rekening ganda dengan identitas yang sama, nama, tanda tangan, hingga NIK yang digunakan untuk menerima hibah. “Verifikasi tidak dilakukan secara profesional. Kami temukan pokmas (kelompok masyarakat) fiktif hingga penerima ganda,” kata Budi kepada media, Senin (21/7).

Tak hanya itu, KPK juga menemukan adanya pengaturan jatah hibah oleh oknum pimpinan DPRD, membuka peluang bagi praktik “ijon politik”. Bahkan, koordinator lapangan disebut memotong hingga 30 persen dari dana hibah yang diterima.

“Sebesar 20 persen digunakan untuk ‘ijon’ kepada anggota DPRD, sisanya 10 persen untuk keuntungan pribadi,” tegas Budi.

Pengawasan Lemah

Di sisi lain, pengawasan penggunaan dana dinilai sangat lemah. KPK mencatat, dari 133 lembaga penerima hibah yang melakukan penyimpangan, kerugian negara mencapai Rp2,9 miliar, dengan Rp1,3 miliar di antaranya belum dikembalikan.

Sistem pencairan dana hibah di Bank Jatim juga ikut disorot. KPK menilai proses pencairan dilakukan seperti transaksi biasa, tanpa prosedur keamanan dan verifikasi yang memadai. “Bank Jatim sebagai pengelola RKUD belum memiliki sistem pencairan yang aman dan transparan. Ini sangat berisiko,” tambah Budi.

Sebagai bentuk koreksi, KPK telah merekomendasikan Pemprov Jatim untuk memperbaiki tata kelola hibah, mulai dari penajaman tujuan pemberian, penyusunan indikator penerima, hingga digitalisasi sistem hibah yang dapat dipantau publik secara real time. “Hibah daerah harus jadi alat pembangunan, bukan ladang bancakan,” tegas Budi. (tb)