Media Cetak Berguguran, DPR Desak Pemerintah Selamatkan Nasib Jurnalis

NEWSREAL.ID, MAKASSAR- Ancaman krisis dalam industri pers kian nyata. Lebih dari 2.300 media cetak di Indonesia telah gulung tikar dalam dua dekade terakhir, dan ribuan jurnalis kehilangan pekerjaan.

Merespons kondisi tersebut, Komisi I DPR RI mendesak pemerintah segera memperhatikan kesejahteraan para pekerja media yang kini terhimpit tekanan ekonomi dan disrupsi digital tanpa regulasi yang memadai.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI, menyoroti dominasi platform media sosial yang beroperasi bebas tanpa aturan ketat. Hal ini, menurutnya, berdampak langsung pada matinya media arus utama, termasuk media cetak, radio, televisi, hingga portal berita daring yang tak mampu bersaing secara ekonomi.

“Pendapatan iklan sudah dikuasai platform medsos, sementara perusahaan pers kesulitan menggaji wartawan. Banyak jurnalis dirumahkan, bahkan dipecat,” ujar Syamsu Rizal atau Deng Ical, Rabu (9/7).

Menurut data dari Serikat Perusahaan Pers (SPS), pada awal tahun 2000-an terdapat lebih dari 4.000 media cetak aktif di Indonesia. Namun hingga 2024, jumlah itu menyusut drastis menjadi kurang dari 1.700. Artinya, lebih dari separuh media cetak nasional telah berhenti terbit secara permanen.

DPR RI pun mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan kementerian/lembaga terkait serta kampus untuk merancang platform digital alternatif khas Indonesia.

“Kita butuh roadmap platform digital 100 persen buatan dalam negeri, yang sesuai dengan kultur dan etika bangsa,” tegas Deng Ical, yang juga mantan Wakil Wali Kota Makassar.

Ia juga mengusulkan revisi segera terhadap sejumlah regulasi penting, seperti UU Penyiaran, UU Pers, dan aturan lainnya yang dianggap belum mampu menjawab tantangan ekosistem media digital saat ini.

Kesejahteraan Serupa

Senada, anggota Komisi I lainnya, TB Hasanuddin, menekankan bahwa peran jurnalis tak boleh dipinggirkan. Ia membandingkan perhatian DPR terhadap prajurit TNI yang cukup intens, dan menilai wartawan pun berhak mendapat perlindungan serta kesejahteraan serupa.

“Pers itu pilar keempat demokrasi. Jika mereka terpuruk, maka fungsi kontrol terhadap kekuasaan juga melemah,” ucap Hasanuddin dalam RDP bersama Menteri Komdigi, Dewan Pers, dan lembaga penyiaran lainnya di Kompleks Parlemen Senayan.

Ia menyoroti pula dominasi pemilik modal dalam industri pers yang menciptakan celah ketimpangan antara kepentingan korporasi dan publik, yang ujungnya berdampak pada kondisi kerja jurnalis yang kian memprihatinkan.

Komisi I DPR mendesak adanya langkah konkret dari pemerintah untuk menyelamatkan industri pers nasional. Regulasi yang mengatur platform digital, skema pembagian pendapatan iklan, hingga dukungan finansial terhadap media lokal disebut sebagai langkah yang tak bisa ditunda lagi.

“Ini soal masa depan demokrasi, bukan sekadar industri. Bila jurnalis tak dilindungi, maka suara rakyat pun bisa lenyap,” tegas Deng Ical. (tb)