Mendagri: Kepala Daerah Wajib Jalankan Program Strategis Nasional

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) memiliki kewajiban hukum untuk mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).

Hal ini bukan hanya amanat politik, tetapi merupakan perintah langsung dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penegasan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (22/7).

Ia mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak salah menafsirkan antara program dan proyek strategis nasional, dua istilah yang kerap disingkat sama namun memiliki arti berbeda.

“Program strategis nasional adalah agenda besar yang bersumber dari visi dan misi presiden, sementara proyek strategis nasional mengacu pada proyek infrastruktur yang ditetapkan lewat keputusan atau peraturan presiden,” ujar Tito.

Mendagri menyampaikan bahwa pelaksanaan program strategis nasional bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bila tidak dilaksanakan, ada sanksi yang bisa diterapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku. “Ini penting karena ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak mendukung PSN,” tegasnya.

12 Program Strategis

Adapun 12 program strategis nasional yang telah masuk dalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, antara lain Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda serta Rehabilitasi Sekolah.

Selain itu, masih ada Cek Kesehatan Gratis, Program Lumbung Pangan, Pembangunan RS Berkualitas, Penuntasan TBC, Pembangunan Bendungan dan Irigasi serta Penanganan Sampah.

Dalam konteks program 3 juta rumah per tahun, Mendagri menyebut pemerintah telah bekerja sama lintas kementerian untuk memberikan insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pada kesempatan tersebut Tito juga mengapresiasi 507 kabupaten/kota yang telah mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait insentif BPHTB dan PBG bagi MBR. Namun, ia juga menyoroti dua daerah yang belum menindaklanjuti ketentuan tersebut.

“Saya berterima kasih kepada seluruh daerah yang sudah mengeluarkan Perkada. Ini bentuk dukungan nyata terhadap agenda nasional,” ujarnya. Dengan penguatan regulasi dan koordinasi yang terus dilakukan, Mendagri berharap seluruh kepala daerah dapat memahami urgensi PSN sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. (ct)