Pemerintah Belum Revisi Batas Garis Kemiskinan, Tetap Gunakan Data BPS

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Di tengah wacana revisi standar kemiskinan global oleh Bank Dunia dan sejumlah rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), pemerintah Indonesia menegaskan belum akan mengubah batas garis kemiskinan nasional yang berlaku saat ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah masih mengacu pada perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dan belum memiliki rencana untuk menyesuaikan standar tersebut dalam waktu dekat.

“Angka kemiskinan kita tetap mengacu pada data statistik BPS dan metode perhitungannya. Ke depan tentu akan terus dievaluasi, tetapi saat ini belum ada rencana perubahan,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/7).

Saat ini, garis kemiskinan nasional yang ditetapkan BPS per Maret 2025 berada di angka Rp609.160 per orang per bulan, atau setara sekitar Rp20.305 per hari. Standar tersebut didasarkan pada paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) yang menjadi acuan utama dalam penghitungan.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa angka ini mengalami kenaikan sebesar 2,34 persen dibandingkan periode September 2024. Kenaikan tersebut mencerminkan penyesuaian terhadap kondisi sosial ekonomi terkini yang terekam melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Dorong Penyesuaian

Meski demikian, sejumlah pihak mendorong agar pemerintah menyesuaikan batas garis kemiskinan. DEN, misalnya, tengah mengkaji kemungkinan menaikkan batas tersebut menjadi Rp765 ribu per kapita per bulan, menyesuaikan dengan revisi batas kemiskinan global oleh Bank Dunia.

“Perubahan angka ini bukan berarti kondisi memburuk, tetapi lebih pada perlunya pembaruan standar yang relevan dengan realitas ekonomi saat ini,” ujar Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dalam pernyataan sebelumnya.

Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan bahwa usulan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari evaluasi kebijakan strategis bidang ekonomi nasional.

Meski diskusi masih berjalan, pemerintah pusat tetap berpegang pada data BPS sambil mencermati perkembangan internasional dan kondisi domestik. Evaluasi terhadap garis kemiskinan dinilai akan dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan implikasi sosial, fiskal, dan kebijakan kesejahteraan masyarakat. (ct)