NEWSREAL.ID, JAKARTA- Di tengah wacana revisi standar kemiskinan global oleh Bank Dunia dan sejumlah rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), pemerintah Indonesia menegaskan belum akan mengubah batas garis kemiskinan nasional yang berlaku saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah masih mengacu pada perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dan belum memiliki rencana untuk menyesuaikan standar tersebut dalam waktu dekat.
“Angka kemiskinan kita tetap mengacu pada data statistik BPS dan metode perhitungannya. Ke depan tentu akan terus dievaluasi, tetapi saat ini belum ada rencana perubahan,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/7).
Saat ini, garis kemiskinan nasional yang ditetapkan BPS per Maret 2025 berada di angka Rp609.160 per orang per bulan, atau setara sekitar Rp20.305 per hari. Standar tersebut didasarkan pada paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) yang menjadi acuan utama dalam penghitungan.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa angka ini mengalami kenaikan sebesar 2,34 persen dibandingkan periode September 2024. Kenaikan tersebut mencerminkan penyesuaian terhadap kondisi sosial ekonomi terkini yang terekam melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Dorong Penyesuaian
Meski demikian, sejumlah pihak mendorong agar pemerintah menyesuaikan batas garis kemiskinan. DEN, misalnya, tengah mengkaji kemungkinan menaikkan batas tersebut menjadi Rp765 ribu per kapita per bulan, menyesuaikan dengan revisi batas kemiskinan global oleh Bank Dunia.
“Perubahan angka ini bukan berarti kondisi memburuk, tetapi lebih pada perlunya pembaruan standar yang relevan dengan realitas ekonomi saat ini,” ujar Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dalam pernyataan sebelumnya.
Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan bahwa usulan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari evaluasi kebijakan strategis bidang ekonomi nasional.
Meski diskusi masih berjalan, pemerintah pusat tetap berpegang pada data BPS sambil mencermati perkembangan internasional dan kondisi domestik. Evaluasi terhadap garis kemiskinan dinilai akan dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan implikasi sosial, fiskal, dan kebijakan kesejahteraan masyarakat. (ct)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
