NEWSREAL.ID, JAKARTA- Di tengah wacana revisi standar kemiskinan global oleh Bank Dunia dan sejumlah rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), pemerintah Indonesia menegaskan belum akan mengubah batas garis kemiskinan nasional yang berlaku saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah masih mengacu pada perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dan belum memiliki rencana untuk menyesuaikan standar tersebut dalam waktu dekat.
“Angka kemiskinan kita tetap mengacu pada data statistik BPS dan metode perhitungannya. Ke depan tentu akan terus dievaluasi, tetapi saat ini belum ada rencana perubahan,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/7).
Saat ini, garis kemiskinan nasional yang ditetapkan BPS per Maret 2025 berada di angka Rp609.160 per orang per bulan, atau setara sekitar Rp20.305 per hari. Standar tersebut didasarkan pada paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) yang menjadi acuan utama dalam penghitungan.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa angka ini mengalami kenaikan sebesar 2,34 persen dibandingkan periode September 2024. Kenaikan tersebut mencerminkan penyesuaian terhadap kondisi sosial ekonomi terkini yang terekam melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Dorong Penyesuaian
Meski demikian, sejumlah pihak mendorong agar pemerintah menyesuaikan batas garis kemiskinan. DEN, misalnya, tengah mengkaji kemungkinan menaikkan batas tersebut menjadi Rp765 ribu per kapita per bulan, menyesuaikan dengan revisi batas kemiskinan global oleh Bank Dunia.
“Perubahan angka ini bukan berarti kondisi memburuk, tetapi lebih pada perlunya pembaruan standar yang relevan dengan realitas ekonomi saat ini,” ujar Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dalam pernyataan sebelumnya.
Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan bahwa usulan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari evaluasi kebijakan strategis bidang ekonomi nasional.
Meski diskusi masih berjalan, pemerintah pusat tetap berpegang pada data BPS sambil mencermati perkembangan internasional dan kondisi domestik. Evaluasi terhadap garis kemiskinan dinilai akan dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan implikasi sosial, fiskal, dan kebijakan kesejahteraan masyarakat. (ct)
DPR Bantah Proses Kilat, Tegaskan Adies Kadir Jadi Hakim MK Sudah Sesuai Aturan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPR RI angkat bicara menanggapi polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Legislator menegaskan seluruh tahapan pemilihan telah berjalan sesuai konstitusi...
Pemerintah Tutup Total Atraksi Gajah Tunggang
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Era gajah sebagai wahana hiburan resmi berakhir. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memutuskan melarang total atraksi gajah tunggang di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya...
HPN 2026 Gaungkan Pers Merdeka, Dewan Pers Bacakan 8 Poin Deklarasi Nasional
NEWSREAL.ID, SERANG- Komitmen menjaga kemerdekaan pers dan keberlanjutan industri media ditegaskan dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Serang, Banten, Senin...
Menag Ingatkan Makna Ramadhan: Bukan Sekadar Ritual, Tapi Soal Cinta dan Kepedulian
NEWSREAL.ID, GOWA- Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan umat Islam agar menjadikan Ramadhan sebagai momentum pendalaman spiritual yang berbuah pada kepedulian sosial, bukan sekadar rutinitas ibadah...
Kemendes PDT Bersih-bersih Data Bansos, Tutup Celah Titipan Politik di Desa
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan komitmen untuk menutup ruang politisasi dalam pendataan penerima bantuan sosial di tingkat desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyiapkan...
Benahi Data dari Desa, Gus Ipul Tekankan Bansos Tak Boleh Lagi Salah Sasaran
NEWSREAL.ID, PASURUAN- Pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada akurasi data kemiskinan sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, peran kepala...
Prabowo Tegaskan Perang Lawan Korupsi
NEWSREAL.ID, MALANG- Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras soal praktik korupsi yang dinilainya telah menggerogoti kekayaan bangsa selama bertahun-tahun. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan...
Di Hadapan NU, Prabowo Tegaskan Sumpah Presiden: Negara Wajib Lindungi Rakyat dari Lapar dan Miskin
NEWSREAL.ID, MALANG- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tugas utama negara bukan hanya menjaga kedaulatan, tetapi memastikan rakyat terbebas dari kemiskinan, kelaparan, serta keterbatasan akses kesehatan...
Di Hadapan Keluarga Besar NU, Prabowo Mengaku Kian Berani Mengabdi dan Membela Rakyat
NEWSREAL.ID, MALANG- Presiden Prabowo Subianto menyebut kebersamaannya dengan Nahdlatul Ulama (NU) memberi energi dan keberanian tersendiri dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa. Berada di tengah para...
Safsus Menag: Diplomasi Agama, Jurus Indonesia Tampil Percaya Diri di Panggung Dunia
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Indonesia dinilai memiliki “senjata lunak” yang jarang dimiliki negara lain: diplomasi agama. Modal inilah yang disebut Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar,...
Lampung Resmi Pegang Tiket Porwanas 2027
NEWSREAL.ID, BANTEN– Kepastian tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 akhirnya terjawab. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seksi Wartawan Olahraga Indonesia (Siwo) secara resmi menetapkan...
Ramadan, BGN Siapkan 4 Skema Penyaluran MBG
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan selama bulan Ramadan dengan sejumlah penyesuaian teknis. Pemerintah menyiapkan empat skema penyaluran agar manfaat program...
