NEWSREAL.ID, JAKARTA- Di tengah wacana revisi standar kemiskinan global oleh Bank Dunia dan sejumlah rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), pemerintah Indonesia menegaskan belum akan mengubah batas garis kemiskinan nasional yang berlaku saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah masih mengacu pada perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dan belum memiliki rencana untuk menyesuaikan standar tersebut dalam waktu dekat.
“Angka kemiskinan kita tetap mengacu pada data statistik BPS dan metode perhitungannya. Ke depan tentu akan terus dievaluasi, tetapi saat ini belum ada rencana perubahan,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/7).
Saat ini, garis kemiskinan nasional yang ditetapkan BPS per Maret 2025 berada di angka Rp609.160 per orang per bulan, atau setara sekitar Rp20.305 per hari. Standar tersebut didasarkan pada paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) yang menjadi acuan utama dalam penghitungan.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa angka ini mengalami kenaikan sebesar 2,34 persen dibandingkan periode September 2024. Kenaikan tersebut mencerminkan penyesuaian terhadap kondisi sosial ekonomi terkini yang terekam melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Dorong Penyesuaian
Meski demikian, sejumlah pihak mendorong agar pemerintah menyesuaikan batas garis kemiskinan. DEN, misalnya, tengah mengkaji kemungkinan menaikkan batas tersebut menjadi Rp765 ribu per kapita per bulan, menyesuaikan dengan revisi batas kemiskinan global oleh Bank Dunia.
“Perubahan angka ini bukan berarti kondisi memburuk, tetapi lebih pada perlunya pembaruan standar yang relevan dengan realitas ekonomi saat ini,” ujar Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dalam pernyataan sebelumnya.
Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan bahwa usulan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari evaluasi kebijakan strategis bidang ekonomi nasional.
Meski diskusi masih berjalan, pemerintah pusat tetap berpegang pada data BPS sambil mencermati perkembangan internasional dan kondisi domestik. Evaluasi terhadap garis kemiskinan dinilai akan dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan implikasi sosial, fiskal, dan kebijakan kesejahteraan masyarakat. (ct)
64 Pesawat dan 54.394 Personel Dikerahkan Tangani Karhutla
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Pemerintah terus mengerahkan seluruh kekuatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Melalui operasi darat hingga udara, upaya penanganan...
Pemerintah Gencarkan Gerakan Indonesia ASRI, Bedah Rumah Masyarakat TLDH
BOGOR,NEWSREAL.ID – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang tidak mempunyai rumah layak huni. Dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten...
1.000 Perwira TNI-Polri Dikerahkan Atasi Karhutla Sumatera
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Sebanyak 1.000 perwira TNI dan Polri untuk diturunkan bersama jajaran di daerah untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi...
Kemenkes Kirim 314 Nakes-logistik ke Respons Dampak Karhutla
JAKARTA,NEWSREAL.ID-Sebanyak 314 tenaga medis/tenaga kesehatan dan ratusan ribu logistik kesehatan ke tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pengiriman ini dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk...
Presiden Prabowo Masuk Hutan Cek Lokasi Kebakaran di Limbung Kalbar
PONTIANAK,NEWSREAL.ID – Selepas melaksanakan rapat singkat di Posko Karhutla Pontianak, Presiden Prabowo Subianto bergegas melanjutkan agenda untuk mengecek langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di...
Presiden Prabowo Terbang ke Kalimantan Pimpin Langsung Penanganan Karhutla
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026. Kepala Negara akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus...
Kapolda NTT dan Ketua Bhayangkari Hadirkan Kepedulian di Tengah Pengungsi Gempa di Gelora Samador Maumere
MAUMERE,NEWSREAL.ID — Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi Flores terus ditunjukkan jajaran Polda NTT. Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., bersama Ketua...
100 Penyandang Disabilitas Semringah Masuk Istana Agung, Foto Bareng Tamu Penting dan Lihat Museum
YOGYAKARTA,Newsreal.id-Sebanyak 100-an siswa beserta pendamping dari sekolah luar biasa (SLB) di wilayah Yogyakarta tak melewatkan kesempatan langka masuk Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung, Rabu...
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
