Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Cekal Eks Menag Yaqut

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencegah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Pencegahan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 20232024, yang diduga merugikan negara lebih dari Rp1 triliun.

Selain Yaqut, larangan bepergian juga berlaku bagi Staf Khusus Menteri Agama era Yaqut, Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur yang juga mertua Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo.

Surat keputusan pencegahan itu terbit pada 11 Agustus 2025 dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. “Keputusan ini berlaku selama enam bulan karena keberadaan mereka sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (12/8).

KPK menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan setelah menggelar ekspose pada Jumat (8/8). Lembaga antirasuah itu menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum, artinya belum ada penetapan tersangka dan pihak-pihak yang bertanggung jawab masih dicari melalui pemeriksaan lanjutan.

Kerugian Negara

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, perkara ini dikenakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Perhitungan kerugian negara sementara mencapai lebih dari Rp1 triliun, dan KPK menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung angka pasti.

Sejumlah pejabat dan mantan pejabat Kementerian Agama serta pelaku usaha perjalanan haji-umrah telah dimintai keterangan, di antaranya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief serta pegawai Kemenag berinisial RFA, MAS, dan AM.

Pendakwah Khalid Basalamah serta Sekjen DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Muhammad Farid Aljawi, serta Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz juga sempat dimintai keterangan.

Yaqut sendiri telah memenuhi panggilan KPK pada Kamis (7/8) dan menjalani klarifikasi sekitar 4 jam 45 menit di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. “Alhamdulillah, saya berterima kasih akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama terkait pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 lalu,” ujarnya usai pemeriksaan. (tb)