Ekonom: Kasus Tom Lembong Bahaya buat Ekonomi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance  (Indef), Didik J. Rachbini, yang menilai kasus Tom Lembong merupakan contoh nyata lemahnya kepastian hukum di Indonesia. Sebuah kondisi yang menurutnya sangat membahayakan iklim investasi dan perekonomian nasional.

Menurut Didik, praktik hukum yang dapat diintervensi kekuasaan, tidak adil, dan inkonsisten telah lama menjadi akar permasalahan dalam sistem ekonomi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa hukum yang tidak berpihak pada keadilan justru menimbulkan biaya transaksi tinggi, membuat investasi tidak efisien, serta melemahkan daya saing bisnis.

“Biaya transaksi adalah biang kerok, bahkan bisa disebut sebagai ‘setan’ dalam dunia bisnis. Dan itu muncul dari sistem hukum yang buruk,” tegas Didik dalam keterangannya, Sabtu (2/8).

Ia menyatakan bahwa dunia usaha, baik dalam maupun luar negeri, sangat menggantungkan diri pada kepastian hukum. Sistem hukum yang tidak menjamin kontrak, rawan intervensi politik, dan lamban dalam menyelesaikan sengketa akan membuat investor enggan menanamkan modalnya.

Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina ini secara terang menyebut bahwa kasus Lembong tidak bisa dilepaskan dari dugaan kriminalisasi yang bernuansa politik. Ia menilai intervensi kekuasaan dalam penegakan hukum, terutama terhadap tokoh-tokoh yang dianggap sebagai lawan politik, menjadi warisan dari pemerintahan sebelumnya.

“Praktik kriminalisasi semacam ini terjadi di semua rezim, tapi sangat vulgar di masa Presiden Jokowi. Dalam kasus Tom Lembong, ada indikasi kuat intervensi kekuasaan terhadap hukum,” katanya.

Prinsip Hukum

Ia pun menyesalkan bahwa prinsip paling mendasar dalam hukum, “lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah” telah diabaikan oleh para pemimpin yang sejatinya terpilih secara demokratis.

Didik juga memperingatkan bahwa sistem hukum yang tidak kredibel dapat membawa ekonomi nasional ke dalam jebakan negara gagal (failed state) atau negara predatoris. Dalam situasi tersebut, ekonomi hanya menjadi alat penghisapan kekuasaan elite, bukan lagi instrumen kesejahteraan rakyat.

“Efisiensi ekonomi akan rusak total bila hukum hanya jadi alat politik. Negara-negara dengan sistem hukum lemah cenderung terjebak dalam krisis jangka panjang,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Didik menyerukan kepada pemerintah untuk mereformasi sistem hukum secara menyeluruh, terutama dalam menjamin independensi peradilan dan menjauhkan hukum dari tekanan politik.

“Hukum adalah jantung dari kepastian ekonomi. Jika jantungnya rusak, seluruh tubuh perekonomian akan ikut lumpuh,” pungkasnya. (tb)