NEWSREAL.ID, JOMBANG- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep kembali mengingatkan para kadernya untuk tidak bermain-main dengan praktik korupsi. Ia menegaskan, sejak awal dirinya memimpin PSI, pesan itu sudah jadi aturan tak tertulis yang wajib ditaati seluruh kader.
“Sejak saya jadi ketua umum periode sebelumnya, saya selalu bilang: jangan pernah korupsi,” tegas Kaesang usai melakukan ziarah ke makam Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Pesantren Tebuireng, Jumat (22/8).
Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu bahkan mengutip pesan Presiden ketiga RI, B.J. Habibie, soal pentingnya hidup untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.
Menurutnya, kader PSI harus fokus menebar manfaat, bukan malah merampas hak rakyat. “Seperti kata Pak Habibie, kita harus memberi sebanyak-banyaknya, bukan meminta apalagi merampas,” ujarnya.
Pernyataan Kaesang muncul di tengah sorotan publik usai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, yang juga dikenal dekat dengan lingkaran aktivis, ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Proses Hukum
Menanggapi kasus itu, Kaesang menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. “Apa pun yang tersangkut kasus hukum, ya harus ikuti proses hukum,” katanya.
Ia menambahkan, PSI percaya aparat akan bertindak profesional sesuai visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana pemberantasan korupsi menjadi salah satu poin penting dalam Astacita. “Kami percaya program Presiden jelas, salah satunya soal pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka, termasuk Noel. Mereka disangka terlibat dalam dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut Noel sudah ditahan di Rutan KPK sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025. Noel disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Jika terbukti bersalah, ancaman hukuman berat sudah menantinya. (tb)
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...
PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...
Komisi II Undang Pakar dan Akademisi, Bahas Wacana Pilkada via DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI berencana membuka ruang diskusi publik terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dalam waktu satu bulan ke...
PDIP Keukeuh Bela Pilkada Langsung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilu, tapi menyangkut...
PDIP: Klaim PSI Soal Jateng “Kandang Gajah” Masih Prematur
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan menanggapi pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut Jawa Tengah sebagai “kandang gajah”. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai pernyataan...
HUT ke-53 PDIP Jadi Titik Evaluasi Ideologi
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI Perjuangan dinilai bukan sekadar perayaan rutin tahunan. Momentum ini disebut sebagai ruang refleksi ideologis sekaligus penguatan...
PDIP Larang Kader Korupsi, Pelanggar Langsung Dipecat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menerbitkan Surat Edaran Nomor 508/IN/DPP/I/2026 tertanggal 9 Januari 2026 yang berisi instruksi tegas kepada seluruh kader untuk...
Golkar: Pilkada Lewat DPRD Tetap Libatkan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menepis anggapan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD identik dengan praktik politik era Orde Baru. Golkar menegaskan, jika sistem...
Prabowo: Tak Semua Harus Masuk Pemerintah, PDIP Boleh Oposisi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persatuan nasional tidak harus diartikan semua partai politik masuk ke pemerintahan. Sikap PDIP yang memilih menjadi oposisi pemerintah...
Balik Kanan, Demokrat Kini Dukung Pilkada Lewat DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Demokrat berubah sikap dan kini mendukung usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, sejalan dengan sejumlah fraksi lain di DPR yang mendorong...
Demokrat Somasi Akun Medsos yang Tuding SBY Terkait Isu Ijazah Jokowi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat melayangkan somasi kepada sejumlah akun media sosial yang dinilai menyebarkan tudingan fitnah terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai...
Nasdem Nilai Pilkada via DPRD Sah Secara Konstitusi dan Demokratis
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyatakan dukungan terhadap usulan Partai Golkar agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan...
