Empat Pulau Kembali ke Aceh, Mualem dan Bobby Serukan Persatuan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan empat pulau sengketa — Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek — sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh disambut positif oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Kedua pemimpin daerah menegaskan pentingnya menjaga persatuan, persaudaraan, dan keharmonisan di tengah masyarakat. Keputusan yang diumumkan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan ini menandai berakhirnya polemik administratif yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara dua provinsi bertetangga.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. “Ini adalah sejarah kecil namun berarti besar bagi hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Mualem.

Ia menegaskan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, karena yang terpenting adalah bahwa keempat pulau tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  “Semoga tidak ada lagi persoalan. Aman, damai, dan rukun adalah harapan kita semua,” tambahnya.

Kajian Historis

Senada, Bobby Nasution menekankan bahwa keputusan ini diambil bukan secara sepihak, melainkan melalui kajian dokumen historis yang sah, termasuk Keputusan Mendagri No. 111 Tahun 1992 dan Peta Topografi TNI AD tahun 1978. Ia mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi menyesatkan.

“Ini bukan soal menang atau kalah, tetapi soal menjaga kehormatan dan persatuan bangsa,” ujar Bobby. “Kami percaya, sebagai dua provinsi yang bertetangga dan bersaudara, Aceh dan Sumatera Utara akan terus hidup berdampingan dalam damai dan saling menghormati.”

Bobby juga menyebut bahwa penandatanganan surat batas wilayah yang dilakukannya bersama Mualem hari ini menjadi simbol komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan secara damai dan bermartabat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil validasi dokumen yang kuat dan diharapkan menjadi solusi permanen. “Ini bukan sekadar soal batas wilayah, tapi bagaimana kita membangun semangat kebersamaan untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.

Pemerintah pusat berharap bahwa dengan berakhirnya polemik ini, semangat persatuan antara Aceh dan Sumatera Utara semakin kuat. Keputusan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah administratif, tetapi juga memperkuat solidaritas antar daerah dalam kerangka NKRI. (ct)