Menkeu Purbaya Pertahankan Target Pajak 2026 di Rp2.357,7 Triliun

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memutuskan untuk tidak mengubah target setoran pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, penerimaan pajak tahun depan tetap dipatok di angka Rp2.357,7 triliun, sebagaimana usulan awal RAPBN.

Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Menurutnya, pemerintah masih memiliki ruang untuk memperbaiki sistem perpajakan tanpa harus menaikkan target.

“Masih ada ruang untuk improvement. Dari sisi kepatuhan, administrasi, kita punya joint program. Ada strategi ekstensifikasi, tetapi tidak menambah beban bagi wajib pajak,” ujar Anggito usai Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (18/9).

Lebih jauh, Anggito menyebut salah satu instrumen yang diandalkan adalah implementasi coretax system. Sistem inti administrasi perpajakan canggih yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memberikan kepastian dalam pembayaran.

“Hak-hak wajib pajak akan lebih transparan dan mudah dideteksi. Dengan coretax, administrasi menjadi lebih sederhana, akurat, dan akuntabel,” jelasnya.

Penurunan PPN

Di tengah pembahasan RAPBN, isu penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 8 persen kembali mencuat. Namun, Anggito menegaskan hal itu belum masuk agenda pemerintah. “Belum ada pembicaraan internal mengenai penurunan tarif PPN ke 8 persen,” tegasnya.

Isu tersebut muncul sejak wacana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025 dibatalkan. Presiden Prabowo Subianto memutuskan tarif 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah.

Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bahkan sempat merilis laporan pada 2024 berjudul “PPN 12 Persen: Pukulan Telak Bagi Dompet Gen Z dan Masyarakat Menengah ke Bawah”. Dalam laporan itu, CELIOS menilai PPN 8 persen bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

“Jika tarif PPN diturunkan ke 8 persen, PDB berpotensi naik Rp133,65 triliun dan konsumsi masyarakat meningkat 0,74 persen,” tulis laporan tersebut.

Meski target pajak tidak berubah, pemerintah dan Banggar DPR sepakat melakukan revisi terhadap postur RAPBN 2026. Pendapatan negara naik menjadi Rp3.153,6 triliun, sedangkan belanja negara bertambah menjadi Rp3.842,7 triliun.

Penerimaan perpajakan dipatok Rp2.693,7 triliun, dengan penerimaan pajak tetap Rp2.357,7 triliun, sementara kepabeanan dan cukai meningkat menjadi Rp336 triliun.

Keseimbangan primer juga diperbaiki dari Rp39,4 triliun menjadi Rp89,7 triliun, meski defisit anggaran ikut melebar menjadi Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen dari PDB.

Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan fokus 2026 adalah reformasi sistem perpajakan ketimbang mengejar angka lebih tinggi. Target yang realistis diharapkan memberi ruang bagi Ditjen Pajak memperkuat basis data, mendorong kepatuhan sukarela, dan menjaga stabilitas ekonomi tanpa membebani masyarakat. (tb)