Kemendagri Siapkan Regulasi Penguatan Kopdeskel Merah Putih

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan komitmen dalam mendukung penguatan regulasi kelembagaan ekonomi lokal melalui penyusunan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) guna memperkuat posisi hukum Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Upaya ini bertujuan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor untuk mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (5/8).

Rapat tersebut dipimpin langsung Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan dihadiri sejumlah pejabat strategis, termasuk perwakilan aparat penegak hukum. Tito mengungkapkan, rancangan Permendagri disusun sebagai pelengkap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme persetujuan bupati/wali kota terhadap pendirian dan operasional Kopdeskel Merah Putih.

“Sesuai Ayat 4 Pasal 2 PMK Nomor 49 Tahun 2025, persetujuan kepala daerah harus mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Di sinilah pentingnya regulasi pendukung dari Kemendagri,” ujar Tito.

Ia juga menegaskan pentingnya kesamaan interpretasi antar-kementerian dan lembaga penegak hukum seperti KPK, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan BPKP. Menurutnya, ketidaksinkronan pemahaman dapat berimplikasi hukum dan menghambat pelaksanaan di lapangan.

Pinjaman Bank

Senada dengan itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa pembiayaan Kopdeskel Merah Putih tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan berasal dari plafon pinjaman Bank Himbara. Oleh karena itu, percepatan teknis implementasi memerlukan landasan hukum yang kuat dan terpadu.

“Peraturan lanjutan yang dibahas ini adalah rancangan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kehadiran aparat penegak hukum dalam forum ini sangat penting untuk harmonisasi teknis ke depan,” tegas Zulkifli.

Rapat turut dihadiri Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani, Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Asep Edi Suheri, serta pejabat dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan BPKP. (tb)