NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan komitmen dalam mendukung penguatan regulasi kelembagaan ekonomi lokal melalui penyusunan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) guna memperkuat posisi hukum Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
Upaya ini bertujuan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor untuk mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (5/8).
Rapat tersebut dipimpin langsung Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan dihadiri sejumlah pejabat strategis, termasuk perwakilan aparat penegak hukum. Tito mengungkapkan, rancangan Permendagri disusun sebagai pelengkap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme persetujuan bupati/wali kota terhadap pendirian dan operasional Kopdeskel Merah Putih.
“Sesuai Ayat 4 Pasal 2 PMK Nomor 49 Tahun 2025, persetujuan kepala daerah harus mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Di sinilah pentingnya regulasi pendukung dari Kemendagri,” ujar Tito.
Ia juga menegaskan pentingnya kesamaan interpretasi antar-kementerian dan lembaga penegak hukum seperti KPK, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan BPKP. Menurutnya, ketidaksinkronan pemahaman dapat berimplikasi hukum dan menghambat pelaksanaan di lapangan.
Pinjaman Bank
Senada dengan itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa pembiayaan Kopdeskel Merah Putih tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan berasal dari plafon pinjaman Bank Himbara. Oleh karena itu, percepatan teknis implementasi memerlukan landasan hukum yang kuat dan terpadu.
“Peraturan lanjutan yang dibahas ini adalah rancangan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kehadiran aparat penegak hukum dalam forum ini sangat penting untuk harmonisasi teknis ke depan,” tegas Zulkifli.
Rapat turut dihadiri Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani, Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Asep Edi Suheri, serta pejabat dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan BPKP. (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
