NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan penuh untuk melarang pengibaran bendera fiksi, seperti bendera bajak laut dalam anime One Piece, terutama jika dilakukan berdampingan dengan Bendera Merah Putih dalam perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya penting menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara,” ujar Pigai dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (3/8).
Ia menegaskan bahwa pengibaran bendera nonresmi atau fiksi dalam konteks kenegaraan berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, bahkan dapat dipandang sebagai bentuk makar simbolik.
Oleh karena itu, menurutnya, negara memiliki landasan hukum dan legitimasi moral untuk mengambil tindakan pelarangan demi menjaga integritas nasional. Pigai juga menjelaskan bahwa langkah pelarangan tersebut sejalan dengan prinsip hukum internasional, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Kovenan tersebut memberikan ruang bagi negara untuk melakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban umum, serta stabilitas nasional. “Langkah ini menunjukkan bagaimana hukum nasional dan internasional saling bersinergi dalam menjaga stabilitas negara,” ujarnya.
Kepentingan Nasional
Ia juga menekankan bahwa larangan tersebut bukanlah bentuk pembatasan kebebasan berekspresi warga negara secara sewenang-wenang, melainkan bagian dari perlindungan terhadap kepentingan nasional utama (core of national interest).
“Sikap pemerintah adalah demi menjaga kehormatan simbol negara. Kebebasan berekspresi bukan berarti tanpa batas,” tambahnya.
Sebelumnya, publik sempat ramai memperdebatkan tindakan sekelompok warga yang mengibarkan bendera fiksi bajak laut dari serial One Piece dalam momen yang berdekatan dengan perayaan kemerdekaan.
Hal ini memicu sorotan dan kritik dari berbagai kalangan, terutama terkait etika serta ketepatan konteks pengibaran bendera tersebut.
Pigai berharap masyarakat dapat memahami konteks pelarangan sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan bangsa, terlebih dalam momentum yang bersifat simbolik dan historis seperti Hari Kemerdekaan RI. (tb)
Benahi Data dari Desa, Gus Ipul Tekankan Bansos Tak Boleh Lagi Salah Sasaran
NEWSREAL.ID, PASURUAN- Pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada akurasi data kemiskinan sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, peran kepala...
Prabowo Tegaskan Perang Lawan Korupsi
NEWSREAL.ID, MALANG- Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras soal praktik korupsi yang dinilainya telah menggerogoti kekayaan bangsa selama bertahun-tahun. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan...
Di Hadapan NU, Prabowo Tegaskan Sumpah Presiden: Negara Wajib Lindungi Rakyat dari Lapar dan Miskin
NEWSREAL.ID, MALANG- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tugas utama negara bukan hanya menjaga kedaulatan, tetapi memastikan rakyat terbebas dari kemiskinan, kelaparan, serta keterbatasan akses kesehatan...
Di Hadapan Keluarga Besar NU, Prabowo Mengaku Kian Berani Mengabdi dan Membela Rakyat
NEWSREAL.ID, MALANG- Presiden Prabowo Subianto menyebut kebersamaannya dengan Nahdlatul Ulama (NU) memberi energi dan keberanian tersendiri dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa. Berada di tengah para...
Safsus Menag: Diplomasi Agama, Jurus Indonesia Tampil Percaya Diri di Panggung Dunia
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Indonesia dinilai memiliki “senjata lunak” yang jarang dimiliki negara lain: diplomasi agama. Modal inilah yang disebut Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar,...
Lampung Resmi Pegang Tiket Porwanas 2027
NEWSREAL.ID, BANTEN– Kepastian tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 akhirnya terjawab. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seksi Wartawan Olahraga Indonesia (Siwo) secara resmi menetapkan...
Ramadan, BGN Siapkan 4 Skema Penyaluran MBG
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan selama bulan Ramadan dengan sejumlah penyesuaian teknis. Pemerintah menyiapkan empat skema penyaluran agar manfaat program...
Bahlil Dorong Desentralisasi Izin Tambang
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melempar wacana perubahan besar dalam tata kelola pertambangan nasional. Ia menginginkan kewenangan penerbitan izin...
Prabowo Sebut Dana Umat Bisa Jadi Mesin Ekonomi Baru
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia menyimpan kekuatan ekonomi besar yang selama ini belum tergarap maksimal. Potensi tersebut berasal dari dana umat yang, jika...
Mensos Tekankan Peran Perangkat Desa dalam Pembaruan Data Bansos
NEWSREAL.ID, SIDOARJO– Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya peran perangkat desa dalam proses digitalisasi dan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional...
Perkuat Kerja Sama, Albanese Bertemu Prabowo di Istana
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Pertemuan ini menjadi penegasan komitmen kedua negara...
Anggaran Pendidikan Dipakai MBG Digugat, Dosen-Guru Minta MK Turun Tangan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemanfaatan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai penolakan. Kali ini, gugatan resmi diajukan dosen dan guru ke Mahkamah Konstitusi...
