Meski Dinonaktifkan Partai, Sahroni dkk Tetap Terima Gaji DPR

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Status “nonaktif” yang diberikan partai politik kepada sejumlah anggota DPR belakangan ini ternyata tidak memengaruhi hak keuangan mereka di parlemen.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa kelima anggota dewan tersebut tetap menerima gaji penuh sebagai wakil rakyat. “Kalau dari sisi aspek itu ya tetap terima gaji,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senin (1/9).

Menurut Said, secara hukum tidak ada istilah nonaktif dalam mekanisme DPR. Baik dalam Tata Tertib DPR maupun dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), status tersebut memang tidak dikenal.

Dengan demikian, keputusan partai politik yang menonaktifkan kadernya hanya berlaku secara internal, tanpa konsekuensi administratif terhadap kedudukan mereka di parlemen. “Nonaktif itu hanya istilah partai. Tidak ada dalam sistem keanggotaan DPR. Selama tidak ada pergantian antarwaktu (PAW), ya hak dan kewajiban mereka masih sama dengan anggota lain,” jelasnya.

Lima nama yang tengah menjadi sorotan publik itu antara lain Adies Kadir (Golkar), Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), serta Uya Kuya dan Eko Patrio (PAN). Mereka diputuskan “nonaktif” dari keanggotaan fraksi masing-masing setelah menuai kontroversi.

Tidak Sensitif

Sejumlah kontroversi yang menyeret nama mereka mencakup sikap membela kenaikan tunjangan anggota DPR hingga aksi berjoget yang viral di tengah situasi protes publik soal fasilitas dewan. Langkah itu dinilai partai sebagai tindakan yang tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat, sehingga memicu keputusan nonaktif.

Meski demikian, Said menegaskan kembali bahwa keputusan partai hanya berlaku sebatas hubungan organisasi politik dengan kadernya. Hak-hak sebagai anggota DPR tetap melekat sampai adanya mekanisme PAW yang resmi diputuskan dan disahkan.

“Selama belum ada surat keputusan penggantian dari KPU, status mereka tetap anggota DPR yang sah. Jadi, gaji tetap cair. Ini harus dipahami publik agar tidak salah persepsi,” ujarnya.

Isu ini menambah panjang daftar sorotan publik terhadap DPR, khususnya soal anggaran dan fasilitas yang dinilai berlebihan. Langkah partai yang menonaktifkan kadernya dianggap oleh sebagian pengamat sebagai strategi meredam amarah masyarakat, meski tidak berdampak signifikan terhadap status keanggotaan mereka di parlemen.

Publik juga menilai kasus ini menjadi ujian serius bagi DPR untuk menunjukkan komitmen pada transparansi dan integritas. Pasalnya, meski ada sanksi moral dari partai, hak finansial tetap mengalir tanpa hambatan.

Kontroversi ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian dalam beberapa waktu ke depan. Publik menunggu apakah langkah partai hanya sebatas simbolik atau akan berlanjut ke mekanisme formal di DPR melalui jalur PAW.

“Keputusan partai tentu punya bobot politik, tapi secara hukum dan administrasi DPR tetap berjalan dengan aturan yang berlaku. Jadi hak-hak anggota dewan tetap diberikan,” pungkas Said. (tb)