NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan tidak akan menutup mata terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat yang mencuat usai gelombang unjuk rasa di berbagai daerah hingga akhir Agustus lalu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, setiap aspirasi masyarakat akan direspons positif sesuai amanat demokrasi.
“Sebagai tuntutan rakyat, pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif apa yang menjadi keinginan rakyatnya. Mustahil pemerintah mengabaikan tuntutan itu,” ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (4/9).
Terkait bidang hukum dan HAM, Yusril menekankan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ia merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat bertindak tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum, tanpa pandang bulu.
Meski begitu, Yusril menegaskan aksi unjuk rasa damai tidak boleh diganggu karena merupakan hak rakyat. Yang ditindak tegas hanyalah pelaku pelanggaran hukum seperti pembakaran, penjarahan, perusakan, dan penghasutan untuk melakukan tindak kejahatan.
“Bagi mereka yang disangka melanggar hukum, hak-haknya tetap dilindungi. Mereka berhak menjalani pemeriksaan sesuai hukum acara, didampingi penasihat hukum, dan diperlakukan dengan asas praduga tak bersalah,” ucapnya.
Langkah Hukum
Yusril juga mengingatkan, apabila aparat sendiri melanggar aturan atau bertindak sewenang-wenang, maka langkah hukum tegas juga akan dijatuhkan kepada aparat tersebut. “Komitmen ini sangat penting agar keadilan benar-benar ditegakkan,” katanya.
Sebagai bentuk pengawasan, Kemenko Kumham Imipas telah melakukan koordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum. Menteri HAM Natalius Pigai bahkan telah membentuk tim pengawasan untuk memastikan aparat bekerja sesuai prinsip HAM. Selain itu, Komnas HAM juga diberi ruang seluas-luasnya untuk menerima laporan, mengumpulkan data, dan melakukan pemantauan lapangan.
Yusril mengakui, gelombang unjuk rasa yang terjadi di Tanah Air turut mendapat perhatian dunia internasional, termasuk dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM di Jenewa, Swiss. Namun, ia memastikan Indonesia tetap menjamin hak rakyat untuk berunjuk rasa dalam koridor demokrasi.
“Rakyat, termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa secara damai, dijamin dan dilindungi hak-haknya. Pemerintah hanya menindak mereka yang melakukan perusakan, pembakaran, atau penjarahan,” tegas Yusril. (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
