Pemerintah Siap Tindaklanjuti 17+8 Tuntutan Rakyat, Yusril Pastikan Penegakan Hukum Berkeadilan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan tidak akan menutup mata terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat yang mencuat usai gelombang unjuk rasa di berbagai daerah hingga akhir Agustus lalu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, setiap aspirasi masyarakat akan direspons positif sesuai amanat demokrasi.

“Sebagai tuntutan rakyat, pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif apa yang menjadi keinginan rakyatnya. Mustahil pemerintah mengabaikan tuntutan itu,” ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (4/9).

Terkait bidang hukum dan HAM, Yusril menekankan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ia merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat bertindak tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum, tanpa pandang bulu.

Meski begitu, Yusril menegaskan aksi unjuk rasa damai tidak boleh diganggu karena merupakan hak rakyat. Yang ditindak tegas hanyalah pelaku pelanggaran hukum seperti pembakaran, penjarahan, perusakan, dan penghasutan untuk melakukan tindak kejahatan.

“Bagi mereka yang disangka melanggar hukum, hak-haknya tetap dilindungi. Mereka berhak menjalani pemeriksaan sesuai hukum acara, didampingi penasihat hukum, dan diperlakukan dengan asas praduga tak bersalah,” ucapnya.

Langkah Hukum

Yusril juga mengingatkan, apabila aparat sendiri melanggar aturan atau bertindak sewenang-wenang, maka langkah hukum tegas juga akan dijatuhkan kepada aparat tersebut. “Komitmen ini sangat penting agar keadilan benar-benar ditegakkan,” katanya.

Sebagai bentuk pengawasan, Kemenko Kumham Imipas telah melakukan koordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum. Menteri HAM Natalius Pigai bahkan telah membentuk tim pengawasan untuk memastikan aparat bekerja sesuai prinsip HAM. Selain itu, Komnas HAM juga diberi ruang seluas-luasnya untuk menerima laporan, mengumpulkan data, dan melakukan pemantauan lapangan.

Yusril mengakui, gelombang unjuk rasa yang terjadi di Tanah Air turut mendapat perhatian dunia internasional, termasuk dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM di Jenewa, Swiss. Namun, ia memastikan Indonesia tetap menjamin hak rakyat untuk berunjuk rasa dalam koridor demokrasi.

“Rakyat, termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa secara damai, dijamin dan dilindungi hak-haknya. Pemerintah hanya menindak mereka yang melakukan perusakan, pembakaran, atau penjarahan,” tegas Yusril. (tb)