Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Hukum Kriminal

Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan, Kejagung Jemput Paksa Konsultan

Tim Redaksi, Newsreal.id
Selasa, 15 Juli 2025 17:29 WIB
Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan, Kejagung Jemput Paksa Konsultan
NEWSREAL.ID - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Kejaksaan Agung (Kejagung) menjemput paksa Ibrahim Arief, konsultan program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode Maret-September 2020.

Penjemputan dilakukan sebagai bagian dari pendalaman kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang berlangsung pada 2019-2022. Ibrahim tiba di Gedung Bundar Kejagung pada Selasa (15/7) sekitar pukul 14.35 WIB.

Dengan mengenakan pakaian hitam, ia tampak digiring penyidik ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan ketiganya dalam kasus tersebut. “Iya, benar dijemput paksa,” ujar kuasa hukum Ibrahim, Indra Haposan Sihombing, membenarkan tindakan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pada hari yang sama, mantan Mendikbud Nadiem Makarim juga menjalani pemeriksaan kedua di Kejagung, didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea. Nadiem tiba di lokasi sekitar pukul 08.58 WIB.

Barang Bukti

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa penyidik tengah mendalami berbagai materi penting, termasuk hasil penggeledahan di Kantor GoTo yang dilakukan pada 8 Juli lalu. Dalam operasi itu, sejumlah barang bukti, termasuk dokumen dan data elektronik, telah disita.

“Semua bukti dan dokumen yang diperoleh dari penyitaan dan penggeledahan akan dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk dugaan peran masing-masing,” ujar Harli.

Kejagung menduga ada pemufakatan jahat dalam pelaksanaan proyek pengadaan laptop untuk sekolah, yang disamarkan melalui kajian teknis seolah-olah ada kebutuhan mendesak terhadap perangkat Chromebook.

Padahal, hasil uji coba pada 2019 menyatakan penggunaan Chromebook tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. “Indikasinya, ada pengarahan agar tim teknis menyusun kajian pengadaan secara khusus, padahal hasil uji sebelumnya sudah menunjukkan kelemahan perangkat tersebut,” ungkap Harli.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pengadaan sarana pendidikan dengan nilai besar dan menyasar sektor strategis. Kejagung terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap berbagai pihak untuk mengungkap skema korupsi dalam proyek yang semestinya ditujukan untuk mendukung kemajuan teknologi pendidikan nasional. (ct)

Berita Terbaru

BNN Dorong Posbankum Jadi Tameng Hukum Korban Narkoba

NEWSREAL.ID, PALU- Upaya melindungi korban penyalahgunaan narkoba kini diperkuat dari level paling bawah. Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menaruh harapan besar pada kehadiran Pos Bantuan...

21 Pakar Hukum Minta Adies Kadir Dicopot dari MK

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki babak baru. Sebanyak 21 pakar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and...

KPK Selidiki Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok Sejak Sidang Awal

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Penelusuran kasus dugaan suap sengketa lahan di Kota Depok diperluas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menyasar seluruh proses penanganan perkara, termasuk kemungkinan praktik...

Anak Jadi Sasaran Kejahatan Digital, Veronica Tan: Negara Tak Boleh Sekadar Reaktif

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Maraknya kejahatan digital yang menyasar anak-anak menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan,...

OTT Pajak di Kalsel: KPK Angkut Rp 1 Miliar dari KPP Madya Banjarmasin

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Selatan berbuntut penyitaan uang dalam jumlah jumbo. Dari OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)...

KPK OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, Tiga Orang Diamankan

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono, ditangkap...

KPK Selidiki Misteri 601 Kursi Perangkat Desa Kosong di Pati

NEWSREAL, ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut latar belakang kekosongan 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang diduga berkaitan dengan...

Tak Masuk Bui, Pelanggar Ringan Bakal Disuruh Bersih-Bersih di 2.460 Lokasi

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah mulai mematangkan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelanggar pidana ringan. Sebagai bentuk kesiapan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah...

Kasus Sudewo Bergulir, KPK Periksa Kepala BPKAD Pati

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menyeret Bupati Pati nonaktif Sudewo terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi, salah satunya Kepala...

Interpol Resmi Terbitkan Red Notice untuk Riza Chalid

NEWSREAL.ID, JAKARTA- National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia mengumumkan Interpol telah menerbitkan red notice atas nama Mohammad Riza Chalid atau MRC pada Jumat (23/1/2026). Sekretaris...

Kesehatan Menurun, Kuasa Hukum Minta Penahanan Nadiem Dibantarkan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan bahwa dokter merekomendasikan dirinya menjalani tindakan medis selama lima hari...

Kepala BNN Raih Gelar Doktor, Tapi Peringatan Serius Soal Narkoba Justru Menggema

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pengamat sosial Dr Serian Wijatno memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Badan Nasional Narkotika (BNN) di tengah tantangan pemberantasan narkoba yang kian kompleks. Apresiasi...

Leave a comment