BPS: Pengangguran Terbuka di Jateng Didominasi Lulusan SMK

NEWSREAL, SEMARANG– Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini mencapai 4,33 persen. Meski masuk kategori cukup ideal, angka tersebut masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Angka 4,33 persen itu secara teori sudah tergolong baik. Idealnya menurut para ahli berada di kisaran 3–5 persen,” ujar Kepala BPS Jawa Tengah Endang Tri Wahyuningsih, dalam konferensi pers di Kantor BPS Jateng, Kamis (11/6).

Dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 4,39 persen, terjadi sedikit penurunan. Namun, Endang menilai penurunan ini belum signifikan karena pertambahan angkatan kerja tidak diimbangi ketersediaan lapangan kerja. “Tahun ini ada tambahan angkatan kerja sekitar 520 ribu orang, tapi lapangan kerja baru hanya tersedia untuk 510 ribu. Jadi belum seimbang,” jelasnya.

Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan SMK menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi, yakni 6,83 persen, disusul oleh lulusan perguruan tinggi (5,4 persen), SMP (4,6 persen), SMA (4,06 persen), SD (3,16 persen), dan diploma (1,23 persen).

Meski demikian, Endang mengungkapkan tren positif. Dalam empat tahun terakhir, angka pengangguran lulusan SMK mengalami penurunan drastis dari 12,36 persen pada 2021 menjadi 6,83 persen tahun ini. “Artinya ada perbaikan signifikan, tapi tantangan masih besar,” ujarnya.

Di sisi lain, sektor industri menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak di Jawa Tengah. Tercatat, penyerapan tenaga kerja di sektor ini meningkat sebesar 24,41 persen dibandingkan triwulan pertama tahun 2024.

“Kira-kira ada tambahan 97 ribu pekerja, dengan 31 ribu dari investasi dalam negeri (PMDN) dan sisanya dari penanaman modal asing (PMA),” tambah Endang.

Melihat ketidakseimbangan antara pasokan tenaga kerja dan permintaan, BPS mendorong kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri. Tujuannya agar lulusannya lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Jawa Tengah.

“Dengan potensi industri yang cukup besar, dunia pendidikan, khususnya SMK dan perguruan tinggi, harus bisa mencetak lulusan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” sarannya.

Endang juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan, dari sebelumnya 10,40 persen menjadi 9,58 persen. Namun ia menekankan, upaya pengurangan kemiskinan tidak bisa lepas dari penyelesaian masalah pengangguran.

“Karena konsentrasi penduduk tinggi di Jawa, maka tantangannya juga besar. Tapi sejauh ini, Pemprov dan Pemda sudah cukup aktif. Kolaborasi harus terus diperkuat,” tutupnya. (tb)