
NEWSREAL.ID, SURAKARTA- Pihak Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Pakubuwana XIV Purbaya membantah tudingan pengusiran terhadap pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X Jawa Tengah di Museum Keraton Surakarta.
Mereka menegaskan langkah yang dilakukan pada Sabtu (13/12) semata-mata berkaitan dengan penggantian gembok pintu museum. Juru bicara Pakoe Boewana XIV Purbaya, KPA Singonagoro, menyatakan tidak pernah ada maksud mengusir pegawai BPK yang sedang bertugas.
Baca juga: Permohonan Ganti Nama Gusti Purbaya Ditolak PN Surakarta
Menurutnya, para pegawai diminta keluar sementara karena pihak keraton akan mengganti gembok pintu museum. “Tidak ada pengusiran. Pegawai diminta keluar karena gembok akan diganti. Kalau besok mereka mau masuk lagi, silakan berkoordinasi dengan pengageng yang bersangkutan,” ujar Singonagoro.
Ia menjelaskan, khusus untuk Museum Keraton Surakarta, koordinasi ke depan dapat dilakukan dengan Gusti Ratu Devi. Alasan penggantian gembok, lanjut Singonagoro, karena selama ini kunci-kunci pintu kawasan Keraton Surakarta berada di bawah penguasaan Lembaga Dewan Adat (LDA), yang merupakan pendukung SISKS Pakoe Boewana XIV Mangkubumi.
Bebadan Baru
Sementara itu, kubu Pakoe Boewana XIV Purbaya telah melantik Bebadan atau kabinet baru sejak akhir November 2025. Setelah pelantikan tersebut, Pengageng Sasana Wilapa versi Pakoe Boewana XIV Purbaya, GKR Panembahan Timoer Rumbai mengirimkan surat kepada Ketua LDA GKR Wandansari alias Gusti Moeng untuk meminta penyerahan kunci-kunci keraton.
“Karena Bebadan Sinuhun sudah akan mulai bekerja, maka kunci-kunci itu diminta secara resmi melalui surat,” kata Singonagoro. Namun, karena tidak kunjung mendapat respons dari LDA, pihak Pakoe Boewana XIV Purbaya akhirnya memutuskan mengganti gembok pintu-pintu keraton. Langkah tersebut disebut diambil agar roda pemerintahan internal keraton dapat berjalan.
“Kalau kuncinya tidak diberikan, Bebadan tidak bisa bekerja. Itu sebabnya gembok diganti,” ujarnya. Ke depan, kubu Pakoe Boewana XIV Purbaya menyatakan akan menertibkan akses keluar masuk lingkungan Keraton Surakarta. Penertiban ini dimaksudkan agar setiap orang yang berada di kawasan keraton memiliki status dan kejelasan peran.
Baca juga: Keraton Solo Pastikan Purbaya Raja Sah: Jumenengan PB XIV Diakui Sesuai Adat
“Kami perlu tahu siapa saja yang ada di sini, dari mana, dan dalam kapasitas apa,” kata Singonagoro. Ia juga menyayangkan munculnya narasi pengusiran yang disebut berasal dari pihak LDA.
Menurutnya, Pakoe Boewana XIV Purbaya selalu mengedepankan penyelesaian masalah secara damai. “Kami sangat menyayangkan narasi tersebut. Prinsip kami adalah perdamaian,” ujarnya.
Sebelumnya, dilaporkan terjadi insiden pengusiran terhadap puluhan pegawai BPK dari Museum Keraton Surakarta pada Sabtu (13/12). Peristiwa itu terjadi saat LDA berada di Jakarta untuk memenuhi undangan Kementerian Kebudayaan.
Salah satu pegawai BPK, Aldila, mengaku dirinya dan tim diminta keluar saat tengah melakukan kegiatan revitalisasi dan konservasi. “Mereka mengunci semua pintu dengan gembok. Peralatan dan barang-barang kami masih ada di dalam,” katanya. (tb)
Destinasi Wisata Jateng Siap Sambut Wisatawan
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Pemprov Jateng memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan selama libur Lebaran 2026 seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan pemudik di berbagai daerah. Gubernur Jateng, Ahmad...
Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Kering, BMKG Minta Daerah Rawan Kekeringan Siaga
NEWSREAL.ID, CILACAP– BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan kekeringan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi...
Lapas Purwodadi Gelar Buka Puasa Bersama Keluarga Warga Binaan
NEWSREAL.ID, PURWODADI- Suasana haru dan hangat menyelimuti Aula Ajisaka Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Purwodadi, Kamis (12/3). Puluhan warga binaan mendapat kesempatan berbuka puasa bersama...
Baru Sebulan Beroperasi, Toko Miras di Genuk Disegel Warga
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Keresahan warga di Kecamatan Genuk akhirnya memuncak. Sebuah toko penjual minuman keras yang baru beroperasi sekitar satu bulan di Jalan Raya Woltermongunsidi, Kelurahan...
Sahur di Pura: Agustina dan Sinta Nuriyah Rawat Toleransi Kota Semarang
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Pemkot Semarang kembali menegaskan komitmennya menjaga toleransi lewat sahur bersama lintas iman, Selasa (24/2/2026). Digelar di rumah ibadah umat Hindu, momentum ini bukan...
Sembilan Daerah Siap Jadi Mesin Baru Ekonomi Jateng
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi memastikan kawasan industri masih menjadi tumpuan utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini, ada sembilan kabupaten/kota di Jateng...
Soal Dana Hibah, PB XIV Purbaya: Kami Ikuti Arahan Pemerintah
NEWSREAL.ID, SURAKARTA- Pakoeboewono (PB) XIV Purbaya merespons pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mengungkap dana hibah pemerintah untuk Keraton Surakarta selama ini masuk ke rekening...
Ratusan Siswa di Grobogan Diduga Keracunan MBG
NEWSREAL.ID, GROBOGAN- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Grobogan, Jateng, tengah menangani dugaan kejadian luar biasa keracunan makanan yang diduga berasal dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG),...
Kanwil Kemenkum Jateng Fokus Perkuat Posbankum Desa Jelang 2026
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Tengah menargetkan penguatan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan di seluruh Jawa Tengah,...
Wagub Aceh Soal Insiden Bendera Bulan Bintang: Tolong Fokus Korban Banjir
NEWSREAL.ID, BANDA ACEH- Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah alias Dek Fadh angkat suara usai insiden ricuh pengibaran bendera bulan bintang di Aceh Utara. Ia menyayangkan kericuhan...
Gus Yahya-Rais Aam Sepakat, Kisruh PBNU Masuk Babak Damai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyepakati kesepakatan baru usai konflik internal...
UMP Jateng 2026 Naik 7,28 Persen, Jadi Rp2,32 Juta per Bulan
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2026 naik sebesar 7,28 persen menjadi Rp2.327.386,07 per bulan. Kenaikan...

