NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum kembali menjadi sorotan di Senayan. Setelah sempat menjadi usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam Prolegnas Prioritas 2025, kini RUU Pemilu dipastikan akan masuk daftar Prolegnas Prioritas 2026 atas usulan Komisi II DPR RI.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa penyusunan daftar Prolegnas 2026 sudah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi dan pemerintah. Menurutnya, penggeseran pembahasan RUU Pemilu ke tahun 2026 dilakukan untuk memastikan proses pembahasan berjalan lebih matang dan tidak terburu-buru.
“Takutnya nanti belum selesai, atau apa. Jadi lebih baik diluncurkan di 2026 agar waktunya cukup,” ujar Bob di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/9).
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, menambahkan bahwa baik daftar Prolegnas Prioritas 2025 maupun 2026 telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Hukum dan HAM. Ia berharap koordinasi antara pemerintah dan DPR berjalan lancar sehingga pembahasan RUU Pemilu bisa segera dimulai.
“Kami berharap pemerintah juga segera berkolaborasi untuk menyelesaikan. Pemerintah menginginkan agar pembahasan ini cepat dituntaskan,” kata Sturman.
Kritik Komisi II
Meski demikian, langkah Baleg yang sebelumnya memasukkan RUU Pemilu ke daftar prioritas sempat menuai kritik dari Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II, Aria Bima, menilai kewenangan pembahasan RUU Pemilu seharusnya berada di tangan Komisi II, bukan Baleg.
“Tolong jelaskan kenapa tidak di Komisi II? Kami ini yang membidangi pemilu. Penting untuk dijelaskan agar tidak ada kesan seolah Komisi II tidak mampu membahas. Ini kompetensi kami, bukan Baleg,” tegas Aria saat rapat koordinasi evaluasi Prolegnas, Rabu (17/9).
Menurut Aria, Komisi II selama ini memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran terkait lembaga pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, hingga DKPP. Karena itu, wajar bila Komisi II merasa lebih relevan dalam menangani pembahasan revisi undang-undang tersebut.
“Selama ini kami justru kesulitan menjawab pertanyaan publik soal RUU Pemilu, karena masuk daftar Baleg. Padahal jelas, domainnya ada di Komisi II,” ujarnya.
Polemik kewenangan ini diperkirakan akan kembali mencuat ketika pembahasan dimulai tahun depan. Namun, baik Baleg maupun Komisi II sama-sama menyatakan komitmennya untuk segera menuntaskan RUU Pemilu, mengingat regulasi ini akan sangat menentukan arah penyelenggaraan Pemilu 2029. (tb)
Berdiskusi dengan Duta Mario Ignacio, Stafsus Menag Gugun Gumilar Perkuat Hubungan Indonesia-Chili
JAKARTA,NEWSREAL.id – Hubungan Indonesia–Chili semakin dipererat secara harmonis. Sebuah pertemuan hangat dan akrab berlangsung antara Mario Ignacio Artaza Loyola, Duta Besar Chili untuk Indonesia, ASEAN,...
Serangan Terstruktur dan Masiv Diarahkan ke Prabowo, Ini Kata Pengamat Intelejen
Serangan kepada Prabowo Subianto dilihat di berbagai platform digital seperti Facebook, X, YouTube, Instagram, hingga Threads. Pemerintah diminta waspada terhadap serangan modern ini. Amir Hamzah menyebut operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital.
Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen! Ormas G-Nesia : Keputusan MK Wajib Didukung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Mahkamah Konstitusi menyatakan partai politik dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30...
Kurban Presiden Pakai APBN, Stafsus Menang :Sah Secara Agama dan Hukum Negara
JAKARTA,NEWSREAL.id – Program bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan viral di medsos belakangan ini, bukan sesuatu...
Danantara Disorot, Proyek Perkampungan Haji di Mekkah Belum Tunjukkan Progres Nyata
JAKARTA,NEWSREAL.id – Ketua Umum Relawan Pemenangan Prabowo– Gibran saat Pilpres 2024 Logis 08, Anshar Ilo menyoroti belum terlihatnya perkembangan yang signifikan terkait realisasi proyek Perkampungan...
Cerita Hercules Pada HUT GRIB JAYA, DItawari Uang Setengah Triliun Agar Tak Dukung Prabwo
JAKARTA – Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB ) Jaya merayakan ulang tahun ke-15 nya, Minggu (10/5/2026). Puncak peringatan milad ormas terbesar di Indonesia ini...
Marahnya JK, Hingga Sebut-sebut Termul
JAKARTA, newsreal.id – Nada tinggi Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terdengar di hadapan wartawan saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta...
MBG Berdampak baik bagi Ekonomi Masyarakat, Ini Penilaian Gubernur Lemhanas
JAKARTA,newsreal.id – Program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menuai reaksi pro dan kontra. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace...
PDIP Desak PBB Lebih Tegas ke Israel Usai Delapan Prajurit TNI Jadi Korban di Lebanon
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) menilai insiden yang menimpa delapan prajurit TNI di Lebanon harus menjadi momentum bagi PBB untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel....
DPR Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif, Kasus Amsal Jadi Sorotan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mendorong kementerian-kementerian strategis untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, menyusul kasus yang menimpa videografer...
Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kontras: Kondisi Belum Stabil
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, mengungkapkan kondisi Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air...
DPR Usul Pelanggaran THR Dijerat Pidana, Bukan Sekadar Sanksi Administratif
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan agar dipertimbangkan masuk ranah pidana, tidak lagi...
