RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II dan Baleg Saling Klaim Kewenangan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum kembali menjadi sorotan di Senayan. Setelah sempat menjadi usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam Prolegnas Prioritas 2025, kini RUU Pemilu dipastikan akan masuk daftar Prolegnas Prioritas 2026 atas usulan Komisi II DPR RI.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa penyusunan daftar Prolegnas 2026 sudah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi dan pemerintah. Menurutnya, penggeseran pembahasan RUU Pemilu ke tahun 2026 dilakukan untuk memastikan proses pembahasan berjalan lebih matang dan tidak terburu-buru.

“Takutnya nanti belum selesai, atau apa. Jadi lebih baik diluncurkan di 2026 agar waktunya cukup,” ujar Bob di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/9).

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, menambahkan bahwa baik daftar Prolegnas Prioritas 2025 maupun 2026 telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Hukum dan HAM. Ia berharap koordinasi antara pemerintah dan DPR berjalan lancar sehingga pembahasan RUU Pemilu bisa segera dimulai.

“Kami berharap pemerintah juga segera berkolaborasi untuk menyelesaikan. Pemerintah menginginkan agar pembahasan ini cepat dituntaskan,” kata Sturman.

Kritik Komisi II

Meski demikian, langkah Baleg yang sebelumnya memasukkan RUU Pemilu ke daftar prioritas sempat menuai kritik dari Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II, Aria Bima, menilai kewenangan pembahasan RUU Pemilu seharusnya berada di tangan Komisi II, bukan Baleg.

“Tolong jelaskan kenapa tidak di Komisi II? Kami ini yang membidangi pemilu. Penting untuk dijelaskan agar tidak ada kesan seolah Komisi II tidak mampu membahas. Ini kompetensi kami, bukan Baleg,” tegas Aria saat rapat koordinasi evaluasi Prolegnas, Rabu (17/9).

Menurut Aria, Komisi II selama ini memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran terkait lembaga pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, hingga DKPP. Karena itu, wajar bila Komisi II merasa lebih relevan dalam menangani pembahasan revisi undang-undang tersebut.

“Selama ini kami justru kesulitan menjawab pertanyaan publik soal RUU Pemilu, karena masuk daftar Baleg. Padahal jelas, domainnya ada di Komisi II,” ujarnya.

Polemik kewenangan ini diperkirakan akan kembali mencuat ketika pembahasan dimulai tahun depan. Namun, baik Baleg maupun Komisi II sama-sama menyatakan komitmennya untuk segera menuntaskan RUU Pemilu, mengingat regulasi ini akan sangat menentukan arah penyelenggaraan Pemilu 2029. (tb)