Gus Ipul Tegaskan Charles Holland Dicopot

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan bahwa Charles Holland Taylor tidak lagi menjabat sebagai penasihat khusus Ketua Umum PBNU untuk urusan internasional.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, di tengah menguatnya pembahasan publik soal dugaan keterlibatan zionisme dalam kegiatan organisasi.

“Iya, itu salah satunya,” ujar Gus Ipul saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menanggapi pencopotan Charles yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4780/PB.23/A.II.10.71/99/11/2025 yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penjelasan detail mengenai keputusan tersebut akan disampaikan secara resmi oleh jajaran Syuriah PBNU. “Penjelasan lengkap akan disampaikan melalui saluran resmi organisasi,” katanya.

Ranah Internal

Gus Ipul menekankan bahwa persoalan ini sepenuhnya berada di ranah internal dan akan ditangani sesuai mekanisme organisasi. Keputusan final berada di tangan jajaran Syuriah PBNU yang diketuai Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.

“Otoritas penyelesaian berada di jajaran Syuriah PBNU,” ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat berkomentar lebih jauh terkait dinamika yang sedang berlangsung.

Menyikapi tingginya tensi publik, Gus Ipul meminta warga NU serta masyarakat luas agar tidak terjebak pada spekulasi. Selain itu, PWNU dan PCNU diminta untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi resmi organisasi.

“Prinsipnya, saya minta kepada pengurus cabang dan wilayah untuk benar-benar bersabar, tetap berada dalam frekuensinya, dan mengikuti informasi yang ofisial,” kata dia.

Sebelumnya, beredar risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang memuat rekomendasi agar Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, mengundurkan diri. Risalah tersebut memuat tiga poin utama yang disebut menjadi alasan desakan pengunduran diri, yakni diundangnya narasumber yang disebut terkait jaringan zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU), yang dinilai bertentangan dengan nilai Aswaja An-Nahdliyah dan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

Kedua, pelaksanaan AKN NU di tengah kecaman global terhadap Israel dianggap mencederai nama baik organisasi dan memenuhi unsur pelanggaran Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 tentang pemberhentian fungsionaris.

Ketiga, indikasi pelanggaran tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dinilai berdampak pada keberlangsungan badan hukum perkumpulan. Berdasarkan tiga poin tersebut, rapat harian Syuriyah menyerahkan keputusan kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam, yang kemudian memutuskan bahwa KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dalam waktu tiga hari sejak keputusan diterima.

Jika tidak, Syuriyah menyatakan siap memberhentikan yang bersangkutan. Risalah rapat tersebut disebut ditandatangani oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar. (tb)