KUA-PPAS 2026 Disepakati, Jateng Mantapkan Target Swasembada Pangan

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Jawa Tengah resmi mengunci arah kebijakan fiskal tahun depan setelah Pemerintah Provinsi dan DPRD sepakat menetapkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, Kamis (20/11). Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, meski dana transfer ke daerah (TKD) mengalami penurunan, fokus pembangunan Pemprov Jateng tetap tidak bergeser.

Program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat disebutnya tetap menjadi prioritas utama. “Program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap diutamakan,” ujarnya.

Luthfi menekankan bahwa ketahanan pangan akan menjadi garis besar pembangunan Jateng tahun 2026. “Fokus tahun depan adalah swasembada pangan,” tegasnya. Nota KUA-PPAS tersebut juga menjadi landasan penyusunan Rancangan APBD 2026.

Dari sisi ekonomi, sejumlah indikator menunjukkan penguatan. Pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan III 2025 tercatat 5,37 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,93 persen. Dengan tren positif itu, Pemprov memproyeksikan pertumbuhan 2026 berada pada rentang 5-6 persen, dengan inflasi terjaga di kisaran 1,5-3,5 persen.

Penduduk Miskin

Indikator kesejahteraan masyarakat juga membaik. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 9,48 persen dari 9,58 persen pada September 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menyusut dari 4,78 persen menjadi 4,66 persen. Pemerintah menilai perbaikan ini sebagai pondasi kuat menuju prioritas pembangunan 2026.

Dari sisi fiskal, pendapatan daerah 2026 ditargetkan naik 3,04 persen menjadi Rp23,74 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79 persen. Pembiayaan daerah dipatok sebesar Rp414,5 miliar, terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran Rp70 miliar.

Strategi memperkuat pendapatan asli daerah juga menjadi fokus Pemprov, di antaranya digitalisasi pembayaran pajak, optimalisasi pajak air permukaan, peningkatan kinerja BUMD, serta pendayagunaan aset dan layanan samsat.

Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menambahkan bahwa penyesuaian anggaran 2026 banyak dipengaruhi oleh menurunnya dana transfer pusat. Namun ia menegaskan prioritas daerah tetap sejalan dengan visi Gubernur, yakni menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Pada rapat yang sama, DPRD juga menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. (tb)