Tim MBG dan Kemenkes Bahas 19 SOP Kesehatan Perkuat Tata Kelola

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat dari sisi tata kelola dan standar kesehatan. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG bersama Kementerian Kesehatan kini tengah membahas 19 standar operasional prosedur (SOP) kesehatan, distribusi pangan, dan strategi lintas kementerian agar program nasional tersebut berjalan lebih aman dan efisien.

Ketua Harian Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan, pembahasan SOP menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki tata kelola MBG yang kini melibatkan jutaan penerima manfaat.

“Beberapa hal kami bahas, terutama soal 19 SOP kesehatan, penyusunan menu, dan pelaksanaan distribusi MBG bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Nanik dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/11).

Nanik menegaskan, pelaksanaan MBG tidak bisa berjalan sendiri karena menyangkut alokasi anggaran besar dan keterlibatan banyak sektor. Salah satu tantangan utama yang dibahas adalah pasokan bahan pangan untuk 14.299 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini melayani sekitar 40 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Permintaan dari dapur-dapur MBG menyebabkan kenaikan harga ayam, telur, dan sayuran. Kalau tidak diantisipasi, persoalan bahan baku bisa jadi ledakan berikutnya,” katanya.

Tim Koordinasi MBG menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian dalam menjaga pasokan bahan pangan. Nanik mencontohkan, BKKBN dapat berperan dengan menggerakkan kader posyandu untuk beternak ayam atau menanam sayuran dan buah di pekarangan rumah sebagai langkah antisipatif terhadap lonjakan permintaan pangan.

Program MBG sendiri menargetkan 83 juta penerima manfaat pada 2026, termasuk siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kementerian Sosial bahkan mengusulkan agar lansia dan penyandang disabilitas turut dimasukkan dalam program, dan usulan tersebut telah disetujui Presiden.

Syarat SLHS

Dalam rapat koordinasi itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan perkembangan SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Dari total lebih dari 14 ribu SPPG, baru 1.218 yang telah mendapatkan SLHS, sementara 4.590 lainnya masih dalam proses pengajuan.

Kemenkes mengungkap, sebagian SPPG masih menghadapi kendala seperti temuan bakteri e-coli dalam air dan pemenuhan persyaratan fisik Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Untuk itu, Kemenkes mengusulkan 19 SOP wajib yang akan menjadi acuan nasional bagi dapur MBG di seluruh daerah. “BGN dan Kemenkes harus duduk bersama membahas 19 SOP ini agar dapur-dapur yang dihentikan sementara bisa beroperasi lagi,” jelas Nanik.

Sementara itu, Kemenko PMK melaporkan kesepakatan dengan Kementerian Desa, di mana 20 persen dana desa akan diarahkan untuk program ketahanan pangan. Dana tersebut digunakan untuk membina petani, peternak, dan nelayan agar mampu menyuplai bahan pangan untuk program MBG.

Dukungan juga datang dari Kementerian Agama, yang mencatat sebanyak 29 pesantren telah memiliki SPPG dan 270 pesantren lainnya menerima pasokan MBG dari dapur terdekat. Total 337.442 santri kini telah menjadi penerima manfaat MBG di lingkungan pesantren.

Dengan pembahasan lintas kementerian dan penguatan SOP kesehatan ini, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis tak hanya menekan angka stunting, tetapi juga membangun sistem pangan lokal yang berkelanjutan dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. (ct)