MenLH Temukan Hulu Sungai Rusak di Aceh, Soroti Dugaan Sawit dan Tambang Ilegal

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menemukan kondisi degradasi serius pada kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) di Aceh.

Temuan itu terungkap setelah peninjauan langsung ke wilayah terdampak banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hanif menyebut, kawasan hulu sungai yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem kini banyak terbuka. Alur sungai tampak melebar tidak wajar, disertai jejak longsoran tanah yang mengarah langsung ke permukiman warga.

Baca juga: Ulama Aceh Dorong Prabowo Tetapkan Banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional

“Kami melihat dengan jelas bentang alam yang terdegradasi parah. Ini menunjukkan bahwa banjir bandang di Aceh Timur bukan semata peristiwa alam, melainkan sinyal tekanan serius terhadap lingkungan,” ujar Hanif dalam pernyataan tertulis, Senin (15/12).

Ia menegaskan, negara hadir bukan hanya untuk melihat dampak, tetapi memastikan perlindungan terhadap masyarakat. “Keselamatan rakyat adalah yang utama. Lingkungan yang rusak tidak boleh terus dibiarkan,” katanya.

Indikasi Kuat

Dalam peninjauan udara menyusuri pesisir timur Aceh, meliputi wilayah Tusam, Lhokseumawe, Langsa, hingga Aceh Tamiang, Hanif juga menemukan indikasi kuat penyerobotan kawasan hutan dan lahan.

Aktivitas tersebut diduga berkaitan dengan perkebunan sawit dan pertambangan ilegal, termasuk di lereng bukit dengan tingkat kemiringan ekstrem di atas 45 derajat.

Menurutnya, praktik tersebut secara nyata menghilangkan fungsi hutan sebagai pengendali tata air alami dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi. Pengelolaan lahan di kawasan dengan kemiringan ekstrem dinilai sangat berbahaya dan bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Baca juga: Banjir Sumatera: Fasilitas Kesehatan Mulai Pulih, Kemenkes Kerahkan Ribuan Nakes

“Praktik ilegal ini tidak hanya merusak hutan dan lahan, tetapi juga mengancam nyawa masyarakat yang tinggal di wilayah hilir,” tegas Hanif. Ia menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pelanggaran yang merusak lingkungan.

“Siapa pun yang terbukti melanggar dan membahayakan rakyat akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kerusakan hutan dan lahan di wilayah terdampak.

Evaluasi tersebut mencakup kondisi hutan, DAS, serta perubahan tata guna lahan yang terbukti berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana. KLH bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) juga memastikan akan menindak tegas sejumlah korporasi yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan melalui langkah penegakan hukum, termasuk upaya paksa sesuai ketentuan yang berlaku. (ct)