NEWSREAL.ID, BANDUNG- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa partainya masih mendalami wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat serta landasan konstitusional.
“PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu ada plus minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” ujar Hasto di Bandung, Jawa Barat, Minggu, (7/12).
Baca juga: PAN-PKS Dukung Pilgub oleh DPRD
Menurut Hasto, partainya perlu mengkaji secara utuh apakah mekanisme pemilihan kepala daerah sebaiknya tetap dilakukan secara langsung atau beralih ke pemilihan melalui DPRD. Ia menegaskan bahwa sistem apa pun harus mampu memperkuat demokrasi dan legitimasi kepemimpinan daerah.
“Yang terpenting adalah pemimpin daerah mampu menghasilkan keputusan politik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” ujarnya.
Sikap PDIP
Hasto menambahkan, sikap resmi PDIP terkait usulan tersebut akan diputuskan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) yang akan digelar pada awal 2026. Selain aspek konstitusi, partai juga akan mempertimbangkan ekspektasi publik dan manfaatnya bagi peningkatan kualitas demokrasi.
Ia mengingatkan bahwa Pilkada langsung diterapkan untuk memastikan kepala daerah memiliki legitimasi kuat dari rakyat. Meski demikian, ia memahami alasan munculnya wacana pemilihan oleh DPRD seperti yang diusulkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan ditanggapi positif oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hasto, beban biaya politik yang tinggi pada Pilkada langsung serta risiko korupsi menjadi bagian dari pertimbangan yang diangkat dalam diskursus tersebut. “Kami menangkap alasan itu. Tentu semuanya akan kami kaji di Rakernas,” kata Hasto.
Baca juga: Wacana Pilgub Tak Langsung Disambut Baik
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia dalam peringatan HUT ke-61 Golkar mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih DPRD. Presiden Prabowo yang hadir dalam acara tersebut turut menilai bahwa desain demokrasi perlu diarahkan untuk menekan biaya politik.
“Kalau sudah memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, kenapa tidak sekalian pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” kata Presiden. (ct)
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...
PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...
Komisi II Undang Pakar dan Akademisi, Bahas Wacana Pilkada via DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI berencana membuka ruang diskusi publik terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dalam waktu satu bulan ke...
PDIP Keukeuh Bela Pilkada Langsung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilu, tapi menyangkut...
PDIP: Klaim PSI Soal Jateng “Kandang Gajah” Masih Prematur
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan menanggapi pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut Jawa Tengah sebagai “kandang gajah”. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai pernyataan...
HUT ke-53 PDIP Jadi Titik Evaluasi Ideologi
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI Perjuangan dinilai bukan sekadar perayaan rutin tahunan. Momentum ini disebut sebagai ruang refleksi ideologis sekaligus penguatan...
PDIP Larang Kader Korupsi, Pelanggar Langsung Dipecat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menerbitkan Surat Edaran Nomor 508/IN/DPP/I/2026 tertanggal 9 Januari 2026 yang berisi instruksi tegas kepada seluruh kader untuk...
Golkar: Pilkada Lewat DPRD Tetap Libatkan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menepis anggapan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD identik dengan praktik politik era Orde Baru. Golkar menegaskan, jika sistem...
Prabowo: Tak Semua Harus Masuk Pemerintah, PDIP Boleh Oposisi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persatuan nasional tidak harus diartikan semua partai politik masuk ke pemerintahan. Sikap PDIP yang memilih menjadi oposisi pemerintah...
Balik Kanan, Demokrat Kini Dukung Pilkada Lewat DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Demokrat berubah sikap dan kini mendukung usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, sejalan dengan sejumlah fraksi lain di DPR yang mendorong...
Demokrat Somasi Akun Medsos yang Tuding SBY Terkait Isu Ijazah Jokowi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat melayangkan somasi kepada sejumlah akun media sosial yang dinilai menyebarkan tudingan fitnah terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai...
Nasdem Nilai Pilkada via DPRD Sah Secara Konstitusi dan Demokratis
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyatakan dukungan terhadap usulan Partai Golkar agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan...
