Diah Warih Anjari Apresiasi Prabowo Tak Intervensi KPK: Hukum Harus Berdiri di Atas Semua Kepentingan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum G-Nesia sekaligus Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari memberikan apresiasi terhadap sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang tetap mendukung penegakan hukum meskipun dua kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan kader Partai Gerindra.
Dua kepala daerah tersebut yakni Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi, yang penanganan perkaranya kini tengah diproses oleh KPK. Meski Partai Gerindra merupakan partai yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, pemerintah dinilai tidak melakukan intervensi apa pun terhadap proses hukum yang berjalan.
Menurut Diah, sikap Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip negara hukum dan menjadi pesan penting bagi demokrasi Indonesia.
“Saya mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas tidak mencampuri proses hukum KPK, meskipun yang terjerat OTT adalah kader dari partai yang beliau pimpin. Ini adalah contoh kepemimpinan yang menempatkan hukum di atas kepentingan politik dan loyalitas partai,” ujar Diah dalam keterangannya, Kamis (21/1/2026).
Diah menilai, dalam sistem demokrasi yang sehat, pemimpin justru diuji ketika berhadapan dengan kasus yang melibatkan orang-orang terdekatnya. Menurutnya, pilihan Presiden Prabowo untuk tidak melindungi kadernya justru memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini.
“Presiden sebenarnya memiliki ruang dan kekuatan politik untuk melakukan intervensi. Namun, keputusan untuk membiarkan proses hukum berjalan apa adanya menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar jargon, melainkan sikap yang dijalankan,” tegasnya.
Diah juga menyinggung pernyataan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang sebelumnya mengapresiasi sikap Presiden Prabowo dalam menyikapi OTT KPK tersebut. Ia menilai pandangan Mahfud mencerminkan suara publik yang menginginkan penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.
“Apa yang disampaikan Prof Mahfud MD mewakili harapan masyarakat luas. Ketika presiden tidak marah, tidak bereaksi berlebihan, dan tidak menghalangi proses hukum, itu memberi sinyal kuat bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum,” katanya.
Pemberantasan Korupsi
Sebagai pimpinan organisasi relawan dan yayasan sosial, Diah menegaskan bahwa G-Nesia dan Diwa Foundation secara konsisten mendukung upaya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perjuangan moral dan sosial.
“Korupsi adalah kejahatan yang dampaknya langsung dirasakan rakyat, terutama kelompok rentan. Karena itu, keberanian pemimpin untuk membiarkan hukum bekerja secara independen adalah fondasi penting untuk membangun keadilan sosial,” ujarnya.
Diah juga mengapresiasi sikap Partai Gerindra yang menyatakan dukungan terhadap proses hukum yang menjerat Bupati Pati Sudewo. Menurutnya, langkah partai yang menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum mencerminkan kedewasaan politik.
“Ketika partai politik berani mendukung penegakan hukum terhadap kadernya sendiri, itu justru akan memperkuat institusi partai dan meningkatkan kepercayaan publik. Ini adalah pelajaran penting bagi seluruh partai politik di Indonesia,” kata Diah.
Lebih lanjut, ia berharap sikap Presiden Prabowo ini dapat dijaga secara konsisten ke depan, sehingga menjadi preseden baik bagi pemerintahan dan demokrasi Indonesia.
“Kami berharap sikap ini tidak berhenti pada satu atau dua kasus saja. Biarkan KPK dan aparat penegak hukum bekerja tanpa tekanan, tanpa intervensi, siapa pun yang terlibat. Itulah esensi negara hukum yang sesungguhnya,” pungkasnya. (tb)