Istana Tegaskan Draf Perpres Pelibatan TNI Lawan Terorisme Belum Final

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan draf peraturan presiden (perpres) yang mengatur peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme masih bersifat rancangan dan belum ditetapkan. Istana pun meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari dokumen yang beredar.

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, mengatakan draf perpres tersebut belum final dan masih dalam proses pembahasan. Ia menilai polemik yang muncul kerap berangkat dari kekhawatiran berlebihan terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi.

“Belum final. Kenapa cara berpikir kita selalu ‘waduh nanti akan begini, nanti akan begitu’. Lihat dulu substansinya. Penerapannya tentu pada kondisi dan titik tertentu,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, (8/1/2026).

Prasetyo mengajak masyarakat untuk lebih fokus pada semangat dan tujuan kebijakan pemerintah, bukan sekadar pada asumsi dampak yang belum jelas. Ia mencontohkan perdebatan yang sebelumnya juga muncul saat pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP yang baru.

“Seperti KUHP dan KUHAP, dulu banyak yang khawatir seolah-olah langsung begini dan begitu. Padahal semangatnya tidak seperti itu,” ujarnya.

Ia menyinggung ketentuan penghinaan terhadap kepala negara dalam KUHP baru yang justru diatur sebagai delik aduan. Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan jika ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan.

“Kalau kepala negara atau pejabat tidak melaporkan, ya tidak bisa diproses. Itu menurut kami jauh lebih baik daripada semua orang bisa dengan leluasa melaporkan,” kata Prasetyo.

Menuai Sorotan

Meski demikian, draf perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi terorisme tetap menuai sorotan dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pelibatan TNI melalui peraturan presiden bermasalah, baik secara formil maupun materiil.

Dalam siaran resminya, Koalisi menilai pengaturan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mereka merujuk Pasal 4 TAP MPR Nomor VII/2000 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 UU TNI yang menegaskan bahwa perbantuan TNI dalam tugas keamanan seharusnya diatur melalui undang-undang, bukan perpres.

“Pengaturan pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme melalui Perpres adalah keliru dan inkonstitusional,” demikian pernyataan Koalisi.

Secara substansi, Koalisi juga mengingatkan bahwa draf tersebut berpotensi mengancam demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Kewenangan TNI yang dinilai luas dan tidak dirumuskan secara jelas dikhawatirkan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.

“Draf ini berisiko mendorong praktik pelabelan terorisme terhadap kelompok masyarakat kritis dan menjadi ancaman serius bagi gerakan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa dan buruh,” demikian penilaian Koalisi. (tb)