Prabowo Koreksi Istilah “Uang Lelah” untuk TNI dalam Penanganan Bencana

NEWSREAL.ID, ACEH TAMIANG- Presiden Prabowo Subianto mengoreksi pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penyebutan “uang lelah” bagi personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas menangani bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.

Prabowo menegaskan, prajurit TNI tidak mengenal lelah saat menjalankan tugas negara. Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa personel TNI di lapangan menerima dua komponen dukungan biaya sesuai Peraturan Menteri Keuangan untuk kondisi darurat, yakni uang makan dan uang lelah.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk kondisi darurat ini, personel TNI di lapangan mendapatkan dua komponen, uang makan dan uang lelah,” kata Abdul Muhari dalam rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Total dana yang diterima personel TNI tersebut sebesar Rp165 ribu per hari, dengan rincian Rp45 ribu untuk uang makan dan Rp120 ribu untuk uang lelah.

Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo meluruskan istilah yang digunakan. Ia menilai penyebutan “uang lelah” kurang tepat untuk prajurit TNI yang bertugas di medan bencana.

Baca juga: BNPB Pastikan Personel TNI di Lokasi Bencana Terima Rp165 Ribu per Hari

“Kalau tentara jangan uang lelah ya, karena tentara nggak boleh lelah. Uang semangat,” ujar Prabowo. Ia menambahkan bahwa prajurit TNI harus dipahami sebagai pasukan yang tidak mengenal lelah dan selalu berbakti kepada negara dan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Muhari juga menyampaikan bahwa BNPB telah menyalurkan dana operasional sebesar Rp2,7 miliar dari total pengajuan TNI senilai Rp84 miliar. Dana tersebut disalurkan ke Markas Besar (Mabes) TNI serta sejumlah Komando Daerah Militer (Kodam) yang terlibat langsung dalam penanganan bencana.

“Dari pengajuan Rp84 miliar, Rp2,7 miliar sudah disalurkan ke Mabes TNI dan kodam-kodam yang personelnya terjun langsung ke lapangan,” jelasnya. Kodam yang dimaksud antara lain Kodam Iskandar Muda, Kodam Bukit Barisan, dan Kodam di Sumatera Barat.

Pembiayaan Operasional

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto memastikan tidak ada kendala dari sisi pembiayaan operasional personel TNI di wilayah terdampak bencana. Ia menjelaskan bahwa penyesuaian waktu penyaluran anggaran berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan akhir tahun.

“Bukan karena dananya tidak ada, tetapi pertanggungjawaban keuangan harus diselesaikan per 31 Desember, lalu dimulai kembali pada 1 Januari. Jadi tidak ada masalah dari sisi keuangan,” ujarnya.

Baca juga: Bulog Pastikan Beras untuk Daerah Terdampak Bencana Sumatera Melimpah

Suharyanto menegaskan seluruh dukungan pembiayaan, termasuk operasional personel TNI dan pembangunan Jembatan Bailey, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, memastikan penanganan bencana merupakan tanggung jawab negara.

BNPB juga mencatat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 triliun untuk penanganan bencana hingga akhir 2025, serta menyiapkan tambahan Rp1,5 triliun dari kas negara untuk kebutuhan penanganan bencana pada 2026. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme pertanggungjawaban keuangan dan awal tahun anggaran berikutnya. (tb)