NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta sejumlah pemerintah daerah menyelenggarakan Posko THR Keagamaan 2026 menjelang pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja.
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan posko tersebut menjadi bagian dari pengawasan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak ke perusahaan, koordinasi antar-lembaga, hingga pemantauan penyelesaian pengaduan guna mencegah malaadministrasi dalam distribusi THR.
“Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman mendorong masyarakat yang mengalami atau menyaksikan malaadministrasi pembayaran THR untuk melapor kepada kami,” ujar Robert, Senin (23/2/2026).
Ia menyoroti masih adanya 652 pengaduan pekerja terkait distribusi THR yang belum tuntas dalam rentang 2023–2025. Menurutnya, hal itu menunjukkan pengawasan pembayaran THR bagi pekerja swasta belum optimal.
Kerangka Pengawasan
Untuk mencegah persoalan serupa terulang pada 2026, Ombudsman meminta Kemenaker dan pemerintah daerah menyusun kerangka pengawasan yang lebih komprehensif serta menuntaskan pengaduan secara konsisten, termasuk menyelesaikan “utang” kasus dari tahun-tahun sebelumnya.
Robert menegaskan pentingnya penegakan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh membayarkan THR. Ketidakpatuhan tersebut dinilai sebagai persoalan sistemik yang berulang setiap tahun, terutama di wilayah industri seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.
Selain penegakan sanksi, ia juga mendorong penguatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Menurutnya, kualitas dan integritas pengawas menjadi kunci perlindungan hak pekerja.
Ombudsman juga meminta agar posko pengaduan THR terintegrasi dari pusat hingga daerah, sehingga proses penanganan aduan lebih efektif dan pekerja memperoleh kepastian layanan.
“THR keagamaan merupakan hak normatif pekerja. Malaadministrasi dalam pendistribusiannya jelas mencederai hak dan keadilan dalam hubungan industrial,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Robert, harus memastikan setiap pekerja menerima THR tepat waktu, mendapatkan layanan pengaduan yang responsif, serta terbebas dari diskriminasi maupun praktik maladministrasi. (tb)
Operasional KDKMP 1 Oktober, BUMN Pendukung Teken PKS dengan Agrinas
JAKARTA,NEWSREAL.ID – PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan sejumlah mitra BUMN untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang...
Era Prabowo Subianto Utang Obligasi BLBI Rp218,3 Triliun Dilunasi
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menyampaikan pemerintah telah menuntaskan pembayaran utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp218,3 triliun kepada Bank Indonesia...
Diwa Foundation Hadir di Gorontalo, Penuhi Undangan Bank Indonesia untuk Ramaikan Event HARFEST 2026
GORONTALO, NEWSREAL.ID – Bank Indonesia Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Pemprov Gorontalo dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Festival Kuliner dalam rangkaian Hulonthalo Art...
Logis 08: Penguatan Rupiah dan IHSG Dipengaruhi Tren Positif Pelaku Pasar yang Diinisiasi Sufmi Dasco
JAKARTA,NEWSREAL.id – Penguatan nilai tukar rupiah dan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir dinilai menjadi sinyal positif atas meningkatnya kepercayaan pelaku...
Rupiah Kian Dekati Rp 18.000, Begini Komitmen BI
JAKARTA,NEWSREAL.id – Bank Indonesia terus berkomitmen hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah,. Hal tersebut menjadi komitmen BI seperti yang disampaikan gubernurnya belum...
KSP Tegaskan Ucapan Presiden soal Dolar terkait Pemakaian Sumber Daya di Desa
JAKARTA, NEWSREAL.id – Pernyataan Presiden Prabowo terkait warga desa tidak menggunakan dolar AS karena ingin menyoroti bahwa masyarakat di desa menggunakan sumber daya lokal. Hal...
Kredibilitas BI Usai Rupiah Signifikan Melemah Dipertanyakan
JAKARTA,NEWSREAL.id – Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti kinerja Bank Indonesia (BI) yang merespons pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjadi di...
Penandatanganan MoU Danantara-Hisense Disaksikan Prabowo di Kartanegara
JAKARTA,NEWSREAL.id– Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi Hisense di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Jumat, 15 Mei 2025. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja...
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Positif Tembus 5,61 Persen
JAKARTA,NEWSREAL.id – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang kini menunjukkan tren akselerasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai...
Edy Kusnadi Resmi Jadi Calon Dirut Bank Kalbar, Ini Strateginya Perkuat Ekonomi di Kalbar
PONTIANAK,NEWSREAL.id – Bank Kalbar resmi menunjuk Edy Kusnadi sebagai Calon Direktur Utama (Dirut) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Februari 2026. Penunjukan ini...
Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp498,79 Triliun dan Serap 700 Ribu Lebih Tenaga Kerja
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, terkait capaian realisasi investasi pada kuartal pertama tahun 2026. Dalam laporannya...
Reformasi Sektor Pertambangan Nasional, Bahlil Laporkan Penataan IUP ke Presiden
JAKARTA,newsreal.id – Langkah tegas pemerintah diambil pemerintah dalam penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan. Hal ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan...
