Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ekonomi Bisnis

Ombudsman Buka Posko THR 2026, Soroti Ratusan Aduan yang Belum Tuntas

Tim Redaksi, Admin
Senin, 23 Februari 2026 18:27 WIB
Ombudsman Buka Posko THR 2026, Soroti Ratusan Aduan yang Belum Tuntas
NEWSREAL.ID - ATURAN THR: Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan aturan soal pemberian THR dan gaji ke-13 ASN di Istana Merdeka, Jakarta, tahun lalu. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta sejumlah pemerintah daerah menyelenggarakan Posko THR Keagamaan 2026 menjelang pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan posko tersebut menjadi bagian dari pengawasan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak ke perusahaan, koordinasi antar-lembaga, hingga pemantauan penyelesaian pengaduan guna mencegah malaadministrasi dalam distribusi THR.

“Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman mendorong masyarakat yang mengalami atau menyaksikan malaadministrasi pembayaran THR untuk melapor kepada kami,” ujar Robert, Senin (23/2/2026).

Ia menyoroti masih adanya 652 pengaduan pekerja terkait distribusi THR yang belum tuntas dalam rentang 2023–2025. Menurutnya, hal itu menunjukkan pengawasan pembayaran THR bagi pekerja swasta belum optimal.

Kerangka Pengawasan

Untuk mencegah persoalan serupa terulang pada 2026, Ombudsman meminta Kemenaker dan pemerintah daerah menyusun kerangka pengawasan yang lebih komprehensif serta menuntaskan pengaduan secara konsisten, termasuk menyelesaikan “utang” kasus dari tahun-tahun sebelumnya.

Robert menegaskan pentingnya penegakan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh membayarkan THR. Ketidakpatuhan tersebut dinilai sebagai persoalan sistemik yang berulang setiap tahun, terutama di wilayah industri seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Selain penegakan sanksi, ia juga mendorong penguatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Menurutnya, kualitas dan integritas pengawas menjadi kunci perlindungan hak pekerja.

Ombudsman juga meminta agar posko pengaduan THR terintegrasi dari pusat hingga daerah, sehingga proses penanganan aduan lebih efektif dan pekerja memperoleh kepastian layanan.

“THR keagamaan merupakan hak normatif pekerja. Malaadministrasi dalam pendistribusiannya jelas mencederai hak dan keadilan dalam hubungan industrial,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Robert, harus memastikan setiap pekerja menerima THR tepat waktu, mendapatkan layanan pengaduan yang responsif, serta terbebas dari diskriminasi maupun praktik maladministrasi. (tb)

Berita Terbaru

KSP Tegaskan Ucapan Presiden soal Dolar terkait Pemakaian Sumber Daya di Desa

JAKARTA, NEWSREAL.id – Pernyataan Presiden Prabowo terkait warga desa tidak menggunakan dolar AS karena ingin menyoroti bahwa masyarakat di desa menggunakan sumber daya lokal. Hal...

Kredibilitas BI Usai Rupiah Signifikan Melemah Dipertanyakan

JAKARTA,NEWSREAL.id – Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti kinerja Bank Indonesia (BI) yang merespons pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjadi di...

Penandatanganan MoU Danantara-Hisense Disaksikan Prabowo di Kartanegara

JAKARTA,NEWSREAL.id– Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi Hisense di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Jumat, 15 Mei 2025. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja...

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Positif Tembus 5,61 Persen

JAKARTA,NEWSREAL.id – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang kini menunjukkan tren akselerasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai...

Edy Kusnadi Resmi Jadi Calon Dirut Bank Kalbar, Ini Strateginya Perkuat Ekonomi di Kalbar

PONTIANAK,NEWSREAL.id – Bank Kalbar resmi menunjuk Edy Kusnadi sebagai Calon Direktur Utama (Dirut) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Februari 2026. Penunjukan ini...

Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp498,79 Triliun dan Serap 700 Ribu Lebih Tenaga Kerja

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, terkait capaian realisasi investasi pada kuartal pertama tahun 2026. Dalam laporannya...

Reformasi Sektor Pertambangan Nasional, Bahlil Laporkan Penataan IUP ke Presiden

JAKARTA,newsreal.id – Langkah tegas pemerintah diambil pemerintah dalam penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan. Hal ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan...

Indonesia Buka Investasi Rusia untuk Infrastruktur Strategis Nasional

JAKARTA,newsreal.id – Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi Rusia untuk memperkuat kerja sama investasi jangka panjang di sektor energi. Kerja sama tersebut tidak hanya mencakup pasokan...

Masyarakat Transportasi Soroti Krisis Energi, Saatnya Berubah ke Transportasi Massal

JAKARTA,newsreal.id – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) melihat krisis energi global dijadikan momentum strategis untuk melakukan transformasi sistem transportasi nasional secara menyeluruh. MTI mendorong program peralihan...

Diluncurkan 17 Oktober 2023, Whoosh Catat 15 Juta Perjalanan Penumpang

JAKARTA, newsreal.id -Diluncurkan pada 17 Oktober 2023 hingga Selasa (14/4), Whoosh telah melayani lebih dari 15 juta perjalanan penumpang. Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menandai pertumbuhan...

Peran Serta Masyarakat Bangun Dapur BGN Tinggi, Data Sebut Investasi Capai Rp54 triliun

BOGOR, newsreal.id – Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat tinggi. Hal ini didasarkan pada data yang dicatat Badan...

Penggemar Wisata, Rangkaian New Generation Hadir di KA Bangunkarta dan Singasari

JAKARTA,newsreal.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun berinovasi dalam layanan perkeretaapian. Mereka akan mengoperasikan rangkaian Stainless Steel New Generation (SSNG) yang...