Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ekonomi Bisnis

Ombudsman Buka Posko THR 2026, Soroti Ratusan Aduan yang Belum Tuntas

Tim Redaksi, Newsreal.id
Senin, 23 Februari 2026 18:27 WIB
Ombudsman Buka Posko THR 2026, Soroti Ratusan Aduan yang Belum Tuntas
NEWSREAL.ID - ATURAN THR: Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan aturan soal pemberian THR dan gaji ke-13 ASN di Istana Merdeka, Jakarta, tahun lalu. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta sejumlah pemerintah daerah menyelenggarakan Posko THR Keagamaan 2026 menjelang pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan posko tersebut menjadi bagian dari pengawasan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak ke perusahaan, koordinasi antar-lembaga, hingga pemantauan penyelesaian pengaduan guna mencegah malaadministrasi dalam distribusi THR.

“Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman mendorong masyarakat yang mengalami atau menyaksikan malaadministrasi pembayaran THR untuk melapor kepada kami,” ujar Robert, Senin (23/2/2026).

Ia menyoroti masih adanya 652 pengaduan pekerja terkait distribusi THR yang belum tuntas dalam rentang 2023–2025. Menurutnya, hal itu menunjukkan pengawasan pembayaran THR bagi pekerja swasta belum optimal.

Kerangka Pengawasan

Untuk mencegah persoalan serupa terulang pada 2026, Ombudsman meminta Kemenaker dan pemerintah daerah menyusun kerangka pengawasan yang lebih komprehensif serta menuntaskan pengaduan secara konsisten, termasuk menyelesaikan “utang” kasus dari tahun-tahun sebelumnya.

Robert menegaskan pentingnya penegakan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh membayarkan THR. Ketidakpatuhan tersebut dinilai sebagai persoalan sistemik yang berulang setiap tahun, terutama di wilayah industri seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Selain penegakan sanksi, ia juga mendorong penguatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Menurutnya, kualitas dan integritas pengawas menjadi kunci perlindungan hak pekerja.

Ombudsman juga meminta agar posko pengaduan THR terintegrasi dari pusat hingga daerah, sehingga proses penanganan aduan lebih efektif dan pekerja memperoleh kepastian layanan.

“THR keagamaan merupakan hak normatif pekerja. Malaadministrasi dalam pendistribusiannya jelas mencederai hak dan keadilan dalam hubungan industrial,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Robert, harus memastikan setiap pekerja menerima THR tepat waktu, mendapatkan layanan pengaduan yang responsif, serta terbebas dari diskriminasi maupun praktik maladministrasi. (tb)

Berita Terbaru

Satga Saber Pangan: Harga Bahan Pokok Masih Aman

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Memasuki Ramadan 2026, harga bahan pokok di Kota Semarang terpantau relatif stabil. Kepastian itu disampaikan Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga,...

MA AS Coret Tarif Trump, Prabowo: Kita Hormati Politik Mereka

NEWSREAL.ID, WASHINGTON- Presiden Prabowo Subianto merespons putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump dengan nada tenang. Indonesia, kata dia,...

DPR Tegaskan THR Wajib Cair Dua Pekan Sebelum Lebaran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menegaskan tunjangan hari raya (THR) wajib dibayarkan paling lambat dua minggu sebelum hari raya keagamaan....

CORE: Putusan MA AS Jadi Peluang Indonesia Renegosiasi Tarif dengan Trump

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden...

Gaikindo: Industri Otomotif Nasional Siap Penuhi Kebutuhan Kendaraan Komersial

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memastikan industri otomotif dalam negeri memiliki kapasitas memadai untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial nasional, menyusul rencana pemerintah...

Konsumsi Ikan Melonjak 20 Persen saat Ramadan, KKP Jamin Stok dan Harga Tetap Terkendali

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan konsumsi ikan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 2026 meningkat sekitar 10-20 persen dibandingkan bulan biasa. Lonjakan permintaan...

Prabowo Rayu Investor AS di Washington: Datang ke RI, Kita Bangun Ekonomi Bareng

NEWSREAL.ID, WASHINGTON- Presiden RI Prabowo Subianto mengundang para pengusaha Amerika Serikat untuk memperluas bisnis dan investasi di Indonesia. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri Business Summit...

Deal Tarif RI-AS Segera Diteken, Ini 8 Poin Penting yang Ubah Peta Dagang Dua Negara

NEWSREAL.ID, WASHINGTON- Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani kesepakatan tarif dagang pada Kamis (19/2/2026) di AS. Penandatanganan ini menjadi...

Kemenkop Targetkan 80 Ribu Kopdes Merah Putih Berdiri hingga Akhir 2026

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih mulai menunjukkan progres nyata. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut sebanyak 1.000 unit Kopdes Merah Putih telah rampung...

DPR Respons Positif Diskon Tiket Pesawat Lebaran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menilai kebijakan diskon tiket pesawat domestik untuk Lebaran 2026 sebagai angin segar bagi masyarakat di tengah...

THR PNS Siap Cair Lebih Cepat, Menkeu Purbaya Siapkan Dana Rp55 Triliun

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar manis jelang Ramadan datang dari pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran jumbo senilai Rp55 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya...

Purbaya Optimistis Ekonomi RI Bisa Ngebut hingga 2033

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut perekonomian Indonesia telah memasuki fase ekspansi sejak 2023 dan berpeluang bertahan panjang hingga 2033. Optimisme itu didasarkan...