NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta sejumlah pemerintah daerah menyelenggarakan Posko THR Keagamaan 2026 menjelang pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja.
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan posko tersebut menjadi bagian dari pengawasan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak ke perusahaan, koordinasi antar-lembaga, hingga pemantauan penyelesaian pengaduan guna mencegah malaadministrasi dalam distribusi THR.
“Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman mendorong masyarakat yang mengalami atau menyaksikan malaadministrasi pembayaran THR untuk melapor kepada kami,” ujar Robert, Senin (23/2/2026).
Ia menyoroti masih adanya 652 pengaduan pekerja terkait distribusi THR yang belum tuntas dalam rentang 2023–2025. Menurutnya, hal itu menunjukkan pengawasan pembayaran THR bagi pekerja swasta belum optimal.
Kerangka Pengawasan
Untuk mencegah persoalan serupa terulang pada 2026, Ombudsman meminta Kemenaker dan pemerintah daerah menyusun kerangka pengawasan yang lebih komprehensif serta menuntaskan pengaduan secara konsisten, termasuk menyelesaikan “utang” kasus dari tahun-tahun sebelumnya.
Robert menegaskan pentingnya penegakan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh membayarkan THR. Ketidakpatuhan tersebut dinilai sebagai persoalan sistemik yang berulang setiap tahun, terutama di wilayah industri seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.
Selain penegakan sanksi, ia juga mendorong penguatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Menurutnya, kualitas dan integritas pengawas menjadi kunci perlindungan hak pekerja.
Ombudsman juga meminta agar posko pengaduan THR terintegrasi dari pusat hingga daerah, sehingga proses penanganan aduan lebih efektif dan pekerja memperoleh kepastian layanan.
“THR keagamaan merupakan hak normatif pekerja. Malaadministrasi dalam pendistribusiannya jelas mencederai hak dan keadilan dalam hubungan industrial,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Robert, harus memastikan setiap pekerja menerima THR tepat waktu, mendapatkan layanan pengaduan yang responsif, serta terbebas dari diskriminasi maupun praktik maladministrasi. (tb)
Timur Tengah Memanas, DPR Minta Pemerintah Percepat Kemandirian Energi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketegangan geopolitik global yang meningkat mendorong DPR RI mendesak pemerintah mempercepat program kemandirian energi nasional. Eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan...
Antisipasi Dampak Perang AS-Iran, Airlangga: Pasokan Energi RI Sudah Diamankan dari Luar Timur Tengah
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi gejolak pasokan energi akibat konflik global. Salah satunya dengan mengamankan sumber energi dari berbagai negara di...
Ombudsman Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Impor 150 Ribu Mobil Niaga dari India
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rencana pemerintah mengimpor 150 ribu mobil niaga dari India untuk mendukung logistik Koperasi Desa menuai sorotan. Ombudsman RI menyarankan agar kebijakan tersebut dievaluasi...
Mudik Lebaran 2026, PT Pelni Beri Diskon Tiket 30 Persen
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar baik buat calon pemudik jalur laut. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memberikan diskon tiket kapal sebesar 30 persen selama periode mudik Lebaran...
Malaysia Dukung RI Pimpin D-8, Titip Pesan: Jangan Lupa UMKM!
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Malaysia resmi kasih “lampu hijau plus dukungan penuh” buat Indonesia yang lagi pegang tongkat komando organisasi Developing Eight (D-8). Tapi ada satu catatan...
Airlangga Ingatkan Dampak Perang AS-Iran: Harga BBM Bisa Ikut Terkerek
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran tak hanya berdampak pada geopolitik global, tetapi juga berpotensi memengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Menteri...
Soal Moratorium Ritel Modern, Menkop: Itu Kewenangan Pemda, Bukan Pemerintah Pusat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan kebijakan moratorium atau penghentian sementara izin pembangunan ritel modern sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda), bukan ranah Kementerian...
Kemenaker Pastikan Bonus Hari Raya Ojol Tetap Ada, Maksimal H-7 Lebaran
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ramadan sudah berjalan sepekan, dan pertanyaan klasik menjelang Lebaran kembali muncul: kapan THR cair? Bagi pengemudi ojek online (ojol), kabar baiknya Bonus Hari...
APKLI Desak Penataan Ulang Ritel Modern
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Keberadaan warung kelontong kian terdesak. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mencatat jumlah warung kelontong di Indonesia terus menyusut dalam hampir dua dekade...
103 Ribu Kursi Kereta Mudik Lebaran 2026 Masih Tersedia
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Buat kamu yang belum pegang tiket mudik Lebaran 2026, tenang dulu. Masih ada sekitar 103 ribu kursi kereta untuk periode pra-Lebaran 11-20 Maret...
Danantara Hidupkan Lagi Tambang Ombilin, Target Serap 1.000 Pekerja
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mendorong percepatan reaktivasi tambang batu bara Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat. Jika kembali beroperasi, tambang legendaris ini diproyeksikan...
Satga Saber Pangan: Harga Bahan Pokok Masih Aman
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Memasuki Ramadan 2026, harga bahan pokok di Kota Semarang terpantau relatif stabil. Kepastian itu disampaikan Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga,...
