NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta sejumlah pemerintah daerah menyelenggarakan Posko THR Keagamaan 2026 menjelang pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja.
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan posko tersebut menjadi bagian dari pengawasan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak ke perusahaan, koordinasi antar-lembaga, hingga pemantauan penyelesaian pengaduan guna mencegah malaadministrasi dalam distribusi THR.
“Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman mendorong masyarakat yang mengalami atau menyaksikan malaadministrasi pembayaran THR untuk melapor kepada kami,” ujar Robert, Senin (23/2/2026).
Ia menyoroti masih adanya 652 pengaduan pekerja terkait distribusi THR yang belum tuntas dalam rentang 2023–2025. Menurutnya, hal itu menunjukkan pengawasan pembayaran THR bagi pekerja swasta belum optimal.
Kerangka Pengawasan
Untuk mencegah persoalan serupa terulang pada 2026, Ombudsman meminta Kemenaker dan pemerintah daerah menyusun kerangka pengawasan yang lebih komprehensif serta menuntaskan pengaduan secara konsisten, termasuk menyelesaikan “utang” kasus dari tahun-tahun sebelumnya.
Robert menegaskan pentingnya penegakan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh membayarkan THR. Ketidakpatuhan tersebut dinilai sebagai persoalan sistemik yang berulang setiap tahun, terutama di wilayah industri seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.
Selain penegakan sanksi, ia juga mendorong penguatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Menurutnya, kualitas dan integritas pengawas menjadi kunci perlindungan hak pekerja.
Ombudsman juga meminta agar posko pengaduan THR terintegrasi dari pusat hingga daerah, sehingga proses penanganan aduan lebih efektif dan pekerja memperoleh kepastian layanan.
“THR keagamaan merupakan hak normatif pekerja. Malaadministrasi dalam pendistribusiannya jelas mencederai hak dan keadilan dalam hubungan industrial,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Robert, harus memastikan setiap pekerja menerima THR tepat waktu, mendapatkan layanan pengaduan yang responsif, serta terbebas dari diskriminasi maupun praktik maladministrasi. (tb)
Bentuk Sistem Agroforestri Tradisional, Ini Modal yang Dimiliki Indonesia
NEWSREAL, Jakarta – Diskursus mengenai tanaman komoditas unggulan nasional dalam konteks perubahan iklim kerap terjebak pada simplifikasi sumber masalah atau bagian dari solusi. Dalam kenyataannya,...
KPK Ingatkan Kemenperin Waspadai Risiko Tata Kelola Investasi Rp6,74 Triliun
NEWSREAL.ID, JAKARTA- KPK mengingatkan Kementerian Perindustrian untuk mengantisipasi potensi risiko tata kelola dalam realisasi investasi sebesar Rp6,74 triliun di 175 kawasan industri sepanjang 2025. Kepala...
Hadapi Gejolak Geopolitik, Pertamina Percepat Pengembangan Energi Terbarukan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PT Pertamina (Persero) mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Vice President...
Pengusaha Wanti-wanti Risiko Fiskal di Balik Penahanan Harga BBM
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Kalangan pengusaha mengapresiasi langkah pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak global akibat konflik Timur Tengah. Namun, kebijakan...
Harga BBM Nonsubsidi Belum Naik, Pertamina Tanggung Selisih Sementara
NEWSEAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tetap stabil meski terjadi lonjakan harga minyak dunia. Untuk sementara, selisih harga tersebut ditanggung oleh...
RI-Korsel Teken Sepuluh MoU Strategis, Kerja Sama Ekonomi hingga Energi Bersih
NEWSREAL.ID, SEOUL- Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan kembali diperkuat melalui penandatanganan sejumlah kerja sama strategis lintas sektor. Sebanyak 10 nota kesepahaman (Memorandum of...
Korsel-RI Perkuat Kemitraan Strategis
NEWSREAL.ID, SEOUL- Presiden Republik Korea, Lee Jae Myung menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama strategis dengan Indonesia di tengah dinamika global yang kian kompleks. Hal ini disampaikan...
Zulhas Ngebut PSEL: 30 Proyek Disiapkan, Sampah Mau Disulap Jadi Listrik
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah mulai tancap gas mempercepat pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di berbagai daerah. Total ada 30 proyek yang disiapkan untuk...
BGN: 93 Persen Anggaran Rp268 Triliun MBG Langsung untuk Perbaikan Gizi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa sebagian besar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan langsung untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat. Dari total anggaran...
Prabowo Kantongi Kerja Sama Rp370 Triliun dengan Jepang
NEWSREAL.ID, TOKYO- Presiden Prabowo Subianto menandatangani kerja sama ekonomi senillai 22 miliar dollar AS atau sekitar Rp370 triliun dengan Jepang dalam kunjungan resminya ke Tokyo,...
Kemendag Genjot Kerja Sama Dagang Global Lewat Forum WTO di Kamerun
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat hubungan perdagangan dan investasi internasional melalui serangkaian pertemuan bilateral dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 World Trade Organization yang...
Sekjen Baru Kemenkeu Ditantang Tutup Kebocoran Negara
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Penunjukan Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai bukan sekadar rotasi jabatan biasa. Di tengah tekanan global, ia langsung dihadapkan...
