Nasional

Pemerintah Tutup Total Atraksi Gajah Tunggang

Tim Redaksi, Admin
Selasa, 10 Februari 2026 19:17 WIB
Pemerintah Tutup Total Atraksi Gajah Tunggang
NEWSREAL.ID - Atraksi menunggang gajah di salah satu lokasi wisata di Pulau Bali. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Era gajah sebagai wahana hiburan resmi berakhir. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memutuskan melarang total atraksi gajah tunggang di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya serius memuliakan satwa dan memperkuat konservasi yang beretika.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE.6 Tahun 2025 tentang Penghentian Peragaan Gajah Tunggang di Lembaga Konservasi. Edaran ini diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) atas nama Menteri Kehutanan pada 18 Desember 2025.

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Ditjen KSDAE Kemenhut Ahmad Munawir menegaskan, aturan ini bersifat mengikat dan berlaku secara nasional sejak ditandatangani.

“Ini bukan lagi imbauan. Surat edaran ini langsung berlaku dan wajib dipatuhi di seluruh Indonesia,” ujar Ahmad Munawir. Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Kemenhut mengerahkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di tiap daerah guna melakukan pengawasan rutin terhadap lembaga konservasi dan kebun binatang yang memelihara gajah.

Sanksi tegas disiapkan bagi pengelola yang masih nekat menggelar atraksi gajah tunggang. Tahapannya dimulai dari Surat Peringatan I, II, hingga III, dengan ancaman pencabutan izin operasional lembaga konservasi secara permanen.

Kesejahteraan Satwa

Kemenhut menilai praktik gajah tunggang, baik komersial maupun non-komersial, tidak lagi sejalan dengan prinsip kesejahteraan satwa (animal welfare). Keputusan ini juga diambil setelah banyaknya masukan dari masyarakat dan aktivis lingkungan yang menilai praktik tersebut bersifat eksploitatif.

Apalagi, Gajah Sumatera (Elephas maximus) saat ini berstatus sangat terancam punah (Critically Endangered) berdasarkan Daftar Merah IUCN. Dengan kondisi tersebut, setiap bentuk pemanfaatan gajah harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra.

“Konservasi bukan tentang hiburan, tapi tentang penghormatan terhadap kehidupan,” tegas Kemenhut dalam edaran tersebut.

Meski atraksi gajah tunggang dihentikan, fungsi edukasi di kebun binatang dan lembaga konservasi tetap berjalan. Pemerintah mendorong pengelola beralih ke pendekatan edukatif yang lebih manusiawi, seperti pengamatan perilaku alami gajah dari jarak aman dan penyampaian edukasi tentang peran penting gajah dalam ekosistem.

Pengunjung juga diimbau untuk tidak melakukan kontak fisik langsung dengan satwa demi menghindari stres dan risiko cedera. Kebijakan ini diharapkan mampu membangun kesadaran publik bahwa gajah bukan sekadar objek hiburan, melainkan makhluk hidup yang harus dihormati dan dilindungi. (tb)

Berita Terbaru

Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner

JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...

Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya

JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...

Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN

Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...

Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas

JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...

Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati

JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...

Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi

JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...

Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...

Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...

Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...

Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional

JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara

JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...

Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan

JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...