Kemenhut: Kayu Hanyut Pascabanjir Boleh Dimanfaatkan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan masyarakat diperbolehkan memanfaatkan kayu hanyut yang terbawa banjir bandang di sejumlah wilayah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemanfaatan tersebut ditujukan untuk membantu penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Laksmi Wijayanti mengatakan, kayu-kayu yang menumpuk akibat banjir dapat digunakan sebagai material pembangunan rumah, fasilitas umum, maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.

“Kami menegaskan bahwa pemanfaatan kayu hanyutan dilakukan semata-mata untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi, dan pemulihan pascabencana. Ini merupakan langkah kemanusiaan agar masyarakat bisa segera bangkit,” ujar Laksmi di Jakarta, Senin, (22/12/2025).

Baca juga: Banjir Sumatera: Fasilitas Kesehatan Mulai Pulih, Kemenkes Kerahkan Ribuan Nakes

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Direktorat Jenderal PHL tertanggal 8 Desember 2025 tentang Pemanfaatan Kayu Hanyut untuk Pemulihan Pascabencana Banjir. Edaran itu ditandatangani langsung oleh Dirjen PHL dan diketahui oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.

Menurut Laksmi, surat edaran tersebut telah disampaikan kepada tiga gubernur di wilayah terdampak banjir sejak awal Desember lalu sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.

Patuhi Ketentuan

Meski demikian, Kemenhut menekankan bahwa pemanfaatan kayu hanyutan tetap harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kayu hanyut dikategorikan sebagai kayu temuan sehingga pengelolaannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Prinsip legalitas, ketertelusuran, dan keterlacakan harus tetap dijaga. Kami tidak ingin kebijakan kemanusiaan ini disalahgunakan,” tegas Laksmi. Sebagai langkah pencegahan terhadap praktik penebangan liar dan pencucian kayu, pemerintah juga menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat di tiga provinsi terdampak banjir.

Baca juga: Pemulihan BTS di Aceh Tembus 80 Persen, Pemerintah Fokus Wilayah Terisolasi

“Kegiatan tersebut kami hentikan sementara agar tidak ada celah praktik ilegal. Negara harus hadir secara tegas dan adil di tengah situasi bencana,” ujarnya.

Kemenhut memastikan penyaluran dan pemanfaatan kayu hanyutan dilakukan secara terpadu dengan pengawasan ketat. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah serta aparat penegak hukum agar kebijakan ini tepat sasaran dan mampu mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana. (ct)