
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih cepat dari biasanya. Kondisi ini berpotensi memicu dampak berantai di berbagai sektor, mulai dari pertanian, cadangan air, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sekitar 46,5 persen zona musim di Indonesia atau 325 dari total 699 Zona Musim (ZOM) diperkirakan mengalami awal kemarau yang lebih maju dibandingkan rata-rata klimatologis periode 1991-2020. Artinya, di banyak wilayah, durasi musim kering bisa berlangsung lebih panjang.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan, kemajuan awal musim otomatis memperpanjang periode kering di sejumlah daerah. “Kesimpulan umum dari musim kemarau 2026 yang akan kita hadapi ini, kita prediksi maju atau lebih awal. Sehingga pada banyak tempat dia juga menjadi lebih panjang karena awalnya itu maju,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling rentan terdampak, terutama lahan sawah tadah hujan yang bergantung pada curah hujan alami. Jika kemarau datang lebih cepat, ketersediaan air untuk masa tanam bisa terganggu.
BMKG merekomendasikan penyesuaian jadwal tanam serta penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan dan memiliki siklus panen lebih pendek. Sementara untuk lahan beririgasi teknis, dampaknya dinilai bisa lebih terkendali selama pengelolaan waduk dan distribusi air berjalan optimal.
Kekeringan Meteorologis
Kemarau yang lebih panjang juga meningkatkan potensi kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah. Dalam kondisi musim kemarau normal hingga bawah normal, risiko karhutla biasanya ikut meningkat. Ardhasena menyebut, titik panas di wilayah sekitar garis khatulistiwa seperti Riau dan Kalimantan Barat bahkan mulai terdeteksi dalam periode kemarau kecil saat ini.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk antisipasi penurunan kualitas udara jika kebakaran hutan meluas. Dampak lain yang perlu diwaspadai adalah tekanan terhadap cadangan air di bendungan dan waduk. Indonesia memiliki lebih dari 220 bendungan yang berfungsi untuk irigasi maupun pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
BMKG mendorong revitalisasi waduk, pengurangan sedimentasi, serta perbaikan jaringan irigasi dari primer hingga tersier agar pasokan air tetap aman selama periode kering yang lebih lama. BMKG menegaskan, prediksi ini merupakan bagian dari sistem peringatan dini (early warning) yang harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret (early action) oleh pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan kemarau yang berpotensi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang, kesiapan lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan, ketersediaan air, energi, serta stabilitas lingkungan sepanjang 2026. (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...