Kecam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, DIWA Foundation: Pelaku Harus Ditindak Tegas

SOLO,NEWSREAL.id– Aktivis perempuan dan pendiri DIWA Foundation, Diah Warih Anjari, kecam keras kasus kekerasan terhadap dua perempuan M (30) warga Cirebon, dan YTR di Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Diwa, sapaan akrabnya, mengatakan, aparat kepolisian harus usut tuntas dan pelaku dihukum sesuai prosedur hukum.

“Tindak kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang keji dan biadab. Perempuan bukan budak yang bisa diperintah semena-mena, bukan pula barang murahan. Kami diciptakan untuk dimuliakan, bukan dijadikan pelampiasan kekerasan. ” katanya saat ditemui di Sekretariat DIWA Foundation, Jalan Veteran 108 C, Kota Solo, Jateng, Sabtu (4/7/2026).

“Pelaku harus ditindak tegas. Perbuatan yang mengakibatkan luka berat dan cacat pada tubuh korban dapat dijerat dengan sanksi sesuai prosedur hukum di Indonesia,” tegasnya.

Baca Juga: Kasus Penyekapan YTR, DPR Pastikan Negara Tak Tutup Mata

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk kasus M sudah ditangani Bareskrim Polri dan Propam Polda Jawa Tengah dinilai sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang harus diusut secara tuntas, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Kasus tersebut mencuat setelah korban melaporkan dugaan penyiksaan yang dialaminya ke Bareskrim Polri pada Kamis (2/7/2026). Laporan itu telah diterima dengan nomor LP/B/295/VII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Korban datang ke Gedung Bareskrim Polri menggunakan kursi roda didampingi kuasa hukumnya. Korban diketahui alamu luka berat di tangan dan kaki kiri korban. Korban juga terlihat merintih kesakitan saat berjalan.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Tengah telah bergerak cepat setelah menerima informasi mengenai dugaan pelanggaran tersebut.

“Begitu informasi diterima, Bidpropam langsung melakukan pemeriksaan dan saat ini yang bersangkutan telah dilakukan penahanan oleh Bid Propam Polda Jateng untuk menjalani proses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Artanto dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Menurut Artanto, proses pidana terhadap Aiptu N saat ini ditangani Bareskrim Polri, sementara Polda Jawa Tengah memproses dugaan pelanggaran etik dan disiplin.

“Saat ini proses hukum pidananya sedang berjalan di Bareskrim Polri. Terhadap siapapun anggota Polri yang melakukan tindak pidana maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka yang bersangkutan akan diproses secara tegas sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Polda Jawa Tengah juga menegaskan komitmennya menindak tegas setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel,” tambah Artanto.

Berdasarkan keterangan korban, dugaan penganiayaan bermula sejak Desember 2023 setelah korban menjalani pernikahan siri dengan terduga pelaku.

Kuasa hukum korban, Raden Reza, menyebut korban diduga mengalami penyiksaan, intimidasi, ancaman, penyekapan, hingga dugaan kekerasan seksual selama hampir dua tahun.

Selain itu, korban juga diduga dipaksa meracik narkotika jenis sabu. Dalam salah satu peristiwa, korban diduga disiram cairan yang diduga air keras hingga mengalami luka bakar pada sekitar 47 persen tubuhnya.

“Sepanjang itu korban juga dianiaya, disekap, diancam, dan ada perlakuan seks menyimpang. Dan juga terakhir itu korban dipaksa membuat sabu sendiri dan ada suatu hal, disiram oleh yang diduga air keras,” kata Raden.

Kasus YTR di Bandung

Nasib pilu juga menimpa YTR (29). Dirinya alami kekerasan dan disekap oleh seorang pria bernama Taufik Hidayat (30). Penyekapan berlangsung selama 3 tahun.

Terduga pelaku Taufik sempat kabur setelah mengantarkan YTR ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS). Namun sebelum kondisinya sembuh dari luka dan infeksi di sekujur tubuh, Yuvi harus kembali menelan pil pahit.

Dia harus meninggalkan rumah sakit hingga tak bisa menerima penanganan medis lagi karena terganjal biaya.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat dan terdaftar dengan nomor LP/B/1145/VI/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Polda Jabar menegaskan akan menjerat Taufik Hidayat dengan pasal berlapis secara kumulatif atau digabungkan.

Pasal yang disangkakan meliputi Pasal 446 ayat 2, Pasal 451, serta Pasal 126 ayat 2. Terkait dugaan adanya kekerasan seksual, pihak penyidik masih menunggu hasil visum resmi dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) RSHS Bandung.

“Apa yang dilakukan pelaku ini sangat tidak wajar dan di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya alias ini terlalu sadis,” tegas Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan saat konferensi pers di Mapolda Jabar, Jumat (26/6/2026), dilansir dari Tribunnews.com. (ONG)