Prabowo Resmikan 26.000 KPR Subsidi, Catat Rekor MURI dan Jadi Langkah Awal Target 3 Juta Rumah

NEWSREAL.ID, BOGOR- Sejarah baru tercipta di dunia perumahan rakyat. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan akad massal untuk 26.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9).

Acara yang dihadiri langsung Presiden ini tercatat oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai akad kredit perumahan terbesar dengan jumlah debitur terbanyak yang dilakukan secara serentak. Dari total 26.000 unit, sekitar 200 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hadir langsung di lokasi, sementara 25.800 lainnya mengikuti akad secara daring dari 100 titik di 33 provinsi bersama 39 bank penyalur.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan pentingnya sektor perumahan sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Ia menargetkan pembangunan tiga juta rumah dalam masa pemerintahannya.

“Kami menetapkan target tinggi. Tiga juta rumah. Bermimpilah setinggi langit, kalau jatuh, tetap di antara bintang-bintang,” kata Prabowo mengutip Bung Karno.

Presiden juga menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 10 perwakilan MBR dari berbagai profesi, mulai dari tukang becak, pengemudi ojek online, pekerja migran, hingga bidan dan petani.

Momentum penuh haru pun tercipta ketika Presiden berdialog langsung dengan penerima manfaat dari berbagai daerah. Salah satunya, Ikhsan asal Aceh, mengaku sanggup mencicil rumah barunya. Prabowo merespons dengan senyum: “Alhamdulillah, saya senang Anda akhirnya memiliki rumah.”

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyebut pencapaian ini sebagai yang terbesar sepanjang sejarah. Hingga 26 September 2025, total penyaluran FLPP sudah mencapai 183.058 unit senilai Rp22,72 triliun, melibatkan 38 bank dan 7.382 pengembang di 394 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi tertinggi, mencapai lebih dari 41 ribu unit.

Dorong Perekonomian

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menambahkan bahwa program subsidi perumahan bukan sekadar menyediakan hunian, melainkan juga mendorong perekonomian lokal.

“Satu rumah yang dibangun berarti ada toko material yang hidup, ada pekerja yang mendapat penghasilan, dan ada warung makan yang laris,” ujarnya.

Pemerintah pun menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung, mulai dari pembebasan BPHTB untuk pembeli pertama, percepatan izin mendirikan bangunan untuk rumah subsidi, hingga PPN yang ditanggung pemerintah untuk rumah di bawah Rp2 miliar. Tahun 2025, kuota FLPP juga dinaikkan menjadi 350 ribu unit dengan bunga tetap 5 persen hingga 20 tahun, dan uang muka mulai dari 1 persen.

Peresmian 26.000 KPR subsidi di Bogor ini menjadi pijakan penting menuju target besar Prabowo: memastikan setiap rakyat Indonesia, khususnya masyarakat kecil, punya rumah yang layak, sehat, dan terjangkau.

“Perumahan, pangan, dan energi adalah fondasi kesejahteraan rakyat. Itu janji saya, dan itu yang akan kita wujudkan,” tegas Presiden. (tb)