BI Jateng Ingatkan Mitigasi Harga Beras

• Jelang Ramadhan

SEMARANG- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah mengingatkan untuk memitigasi harga beras menjelang Ramadhan 1446 Hijriah, mengingat selama ini komoditas itu cukup sering menjadi penyumbang inflasi meski provinsi tersebut merupakan lumbung beras.

Kepala Perwakilan BI Jateng Rahmat Dwisaputra, di Semarang, mengatakan, beras cukup sering menjadi komoditas yang termasuk dalam 10 besar penyumbang inflasi di Jateng tahun 2018-2024.

Menurut dia, kondisi inflasi di Jawa Tengah per Januari 2025 sebenarnya tercatat mengalami deflasi sebesar 0,46 persen (month to month/mtm) atau 1,28 persen (year on year/yoy) dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik bagi rumah tangga kecil.

Namun, kata dia, kenaikan harga beras masih menjadi tantangan utama, mengingat Jateng merupakan salah satu produsen beras terbesar di Indonesia. Dikatakan, beberapa kendala struktural, seperti alih fungsi lahan dan rendahnya adopsi teknologi pertanian turut memengaruhi pasokan beras di Jateng.

Untuk mengatasi hal tersebut, kata dia, diperlukan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan Luas Lahan Tanam (LLT), serta memperkuat peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam mengelola rantai pasok pangan agar lebih efisien.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan perihal pertumbuhan ekonomi Jateng yang masih berkisar pada 5 persen dan perlu didorong agar mencapai target 8 persen pada 2029. Oleh karena itu, kata dia, penguatan strategi investasi berfokus pada sektor prioritas, seperti pertanian dan industri pengolahan.

Kemudian, Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jateng yang menargetkan optimalisasi promosi investasi, perluasan basis investor, dan peningkatan kualitas proyek investasi melalui kerja sama dengan universitas dan sektor swasta. Di sisi kebijakan makroprudensial, lanjut dia, insentif likuiditas akan diarahkan untuk sektor-sektor yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Percepatan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien serta meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD), kata dia, diperlukan percepatan elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Sementara di bidang digitalisasi keuangan daerah, Rahmat mengarahkan percepatan implementasi dan peningkatan realisasi penerimaan daerah melalui kanal nontunai seperti QRIS, mobile banking, dan e-commerce.

Untuk mendukung peningkatan efisiensi belanja daerah, kata dia, seluruh kabupaten dan kota diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI). “Ke depan untuk mendukung akselerasi digitalisasi transaksi keuangan daerah dibutuhkan komitmen penguatan koordinasi antar-‘stakeholder’ terkait, penguatan regulasi, optimalisasi penggunaan kanal nontunai, serta pemerataan kualitas jaringan,” ucapnya.

Sebelumnya, BI Jateng telah menggelar High Level Meeting (HLM) yang dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jateng beserta seluruh kepala daerah di Jateng, anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Digelar pula Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jateng dengan mengusung tema “Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Stabilisasi Harga, Investasi dan Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah 2025”. (tb)