JAKARTA,newsreal.id – Dalam perkembangan terbaru, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dinilai menabuh genderang perang kepada pemerintah setelah keputusan kontroversial yang melarang kepala daerahnya mengikuti retret di Akademi Militer Magelang.
Retret yang bertujuan untuk sinkronisasi program pusat dan daerah ini diboikot oleh PDI Perjuangan pasca penetapan Sekjen partai bersimblo banteng mencereng tersebut. Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca : Ruang Direksi-Komisaris Hutama Karya Digeledah
Pengamat politik menyatakan bahwa langkah ini menunjukkan sikap oposisi tegas PDI Perjuangan terhadap pemerintah.
Iwan Setiawan, dari Indonesia Political Review menyatakan, PDI Perjuangan menegaskan oposisinya terhadap pemerintah.
“Tentu ini kaitannya dengan penahanan Hasto sebagai sekjen mereka oleh KPK,” tuturnya seperti dikutip dari merdeka.com.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi resmi agar seluruh kepala daerah dari pertai tersebut tidak menghadiri acara yang dicanangkan pemerintah. Instruksi ini tertuang dalam surat resmi DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani oleh Megawati pada 20 Februari 2025.
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo turut merespons instruksi ini dengan meminta seluruh kepala daerah untuk tetap hadir dalam retret di Magelang, menegaskan pentingnya acara tersebut.
Baca : Luthfi Dorong Perbaikan Jalan Dipercepat
“Ini urusan kepemerintahan yang mengundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang,” terang Jokowi
Dengan sikap oposisi yang semakin kuat, drama antara PDI Perjuangan dan pemerintah diperkirakan akan terus berlanjut.
Kita tunggu perkembangan berikutnya, bagaimana hubungan antara PDI Perjuangan dan pemerintah akan berkembang di masa mendatang. (bun)
Baca : Baca : Jokowi: Retreat Urusan Pemerintah
Ambang Batas Parlemen Digugat, PDIP Jajaki Opsi Penghapusan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku...
Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...
Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...
PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029
NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...
Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...
DPR Pastikan Perhatikan Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Pemilu
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan tetap memperhatikan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mulai digodok...
Soal OTT Sudewo, Gerindra Jateng Pilih Tunggu KPK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPD Partai Gerindra Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai...
Usul E-Voting Pilkada Mengemuka, Pemerintah dan DPR Buka Pintu Kajian
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mencuat. Pemerintah bersama DPR menyatakan terbuka untuk mengkaji usulan yang dilontarkan PDI Perjuangan (PDIP)...
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...
PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...
Komisi II Undang Pakar dan Akademisi, Bahas Wacana Pilkada via DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI berencana membuka ruang diskusi publik terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dalam waktu satu bulan ke...
PDIP Keukeuh Bela Pilkada Langsung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilu, tapi menyangkut...
