JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti dugaan kasus gratifikasi terkait penyelenggaraan pernikahan anak seorang pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Langkah awal yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PU dalam waktu dekat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai dugaan praktik gratifikasi yang dilakukan dengan modus permintaan dana dari seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri kepada bawahan, untuk kepentingan pribadi.
“KPK mendapat informasi adanya dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian PU yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi, dalam hal ini pernikahan anak seorang pejabat,” ujar Budi dalam pernyataan tertulis, Kamis (29/5).
Ia menjelaskan bahwa setelah koordinasi dilakukan, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik di bawah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK akan melakukan analisis terhadap hasil investigasi awal yang telah dikumpulkan oleh Kementerian PU.
Langkah Cepat
Budi juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Inspektorat Kementerian PU dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut. “KPK terus mengingatkan para Penyelenggara Negara dan ASN agar tidak menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, membenarkan adanya laporan mengenai kasus ini, yang berasal dari hasil audit sementara oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Dalam audit tersebut disebutkan adanya seorang kepala biro yang menggalang dana untuk acara pernikahan anak pejabat yang menjabat sebagai “Sekretaris”.
“Saya sudah menerima laporan dari Pak Irjen dan sudah memerintahkan agar ditindaklanjuti. Namun, saya belum mendapat laporan lanjutan,” kata Dody saat ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (28/5). Ia menegaskan tidak akan ikut campur dalam proses pemeriksaan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Inspektorat Jenderal, Dadang Rukmana. (cnnind,tb)
Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Eks Menag Yaqut Tetap Berlaku
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Upaya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menggugurkan status tersangkanya kandas di pengadilan. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan...
KPK Periksa Budi Karya, Bedah Proses Tender Proyek Rel hingga Dugaan Keterkaitan Anggota DPR
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait proses pengadaan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA)...
Wamendagri Sentil Bupati Pekalongan: Kepala Daerah Tak Boleh Ngaku Tak Paham Hukum
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengecam pernyataan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang mengaku tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan setelah ditetapkan...
Praperadilan Bergulir, Kubu Yaqut Nilai KPK Tak Konsisten Terapkan Hukum Acara di Kasus Haji
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mempersoalkan penerapan hukum acara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus dugaan...
KPK Bongkar Aliran Duit Keluarga Fadia Arafiq
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Drama pengadaan outsourcing di Pemkab Pekalongan akhirnya meledak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keluarga Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, diduga menikmati Rp19 miliar dari...
Terjaring OTT, Fadia Klaim Tak Pahami Aturan karena Berlatar Belakang Musisi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pernyataan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang mengaku tidak memahami aturan pengadaan barang dan jasa karena berlatar belakang sebagai...
KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Operasi Ketujuh Sepanjang 2026
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, giliran Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang diamankan dalam operasi senyap di...
Isu Mark Up Bahan MBG Mencuat, KPK Mulai Petakan Titik Rawan Korupsi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah melakukan kajian untuk memetakan potensi kerawanan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul munculnya dugaan mark...
Tiga Kali Absen, KPK Buka Opsi Jemput Paksa Budi Karya
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melihat kebutuhan penyidik sebelum memutuskan langkah penjemputan paksa terhadap Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi...
Eks Dirut Gas Pertamina: Kesaksian Ahok Bikin Kasus LNG Makin Terang
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Hari Karyuliarto, menilai kesaksian Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama, memberi titik terang dalam...
KPK Sita Dokumen dan Barang Elektronik Usai Geledah Rumah Kadis PUTR Pati
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik setelah menggeledah rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten...
Habiburokhman Bantah DPR Intervensi Kasus ABK Fandi, Minta Jamwas Tegur Jaksa
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyentil balik pernyataan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyinggung adanya intervensi DPR dalam perkara Fandi Ramadhan, anak...
