Sekolah Swasta Gratis Berlaku Tahun Depan

NEWSREAL, JAKARTA– Pemerintah dan DPR tengah menyiapkan penerapan kebijakan sekolah swasta gratis untuk jenjang pendidikan dasar (SD-SMP), menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pendidikan dasar wajib diberikan secara gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti, menyampaikan bahwa ketentuan tersebut akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini sedang dibahas bersama kementerian terkait.

“Putusan MK ini bersifat final dan mengikat. Maka harus segera kami atur dalam RUU Sisdiknas serta regulasi turunannya,” ujar Esti dalam pernyataan tertulis, Selasa (10/6).

Esti menegaskan bahwa kebijakan ini belum dapat diimplementasikan pada tahun ajaran 2025 karena belum tersedia alokasi anggaran dalam APBN. Namun, DPR menargetkan kebijakan bisa diterapkan mulai tahun ajaran 2026.

“Kami tidak bisa memaksakan tahun 2025 berjalan karena anggarannya belum tersedia. Namun kami pastikan ini akan dibahas dengan Kemendikbudristek,” jelasnya. Berdasarkan hitung-hitungan sementara, jika siswa SD menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan dan siswa SMP Rp500 ribu, maka anggaran yang dibutuhkan negara mencapai sekitar Rp132 triliun per tahun. Estimasi ini mengacu pada jumlah siswa SD sekitar 20 juta dan SMP 10 juta.

Realokasi Anggaran

Esti meyakini skema ini dapat direalisasikan melalui realokasi anggaran, tanpa mengorbankan kualitas pendidikan maupun kesejahteraan guru. “Dana ini juga dapat digunakan untuk membayar gaji guru non-ASN secara layak, baik di sekolah negeri maupun swasta yang mengikuti program sekolah gratis,” ucapnya.

Meski begitu, sekolah swasta masih diperbolehkan memungut biaya jika mereka menyediakan kurikulum tambahan di luar kurikulum nasional atau tidak menerima bantuan pemerintah, sesuai batasan yang dijelaskan dalam putusan MK.

Adapun putusan MK yang mengubah makna Pasal 34 Ayat (2) UU Sisdiknas menyatakan bahwa: “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.”

Putusan ini dikeluarkan untuk menghindari diskriminasi dan multitafsir dalam pemberlakuan wajib belajar gratis, serta mempertegas tanggung jawab negara dalam memberikan akses pendidikan dasar secara merata. (ct)