Panglima TNI Janji Ubah SOP Pemusnahan Amunisi

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan akan mengubah standard operasional prosedur (SOP) pemusnahan amunisi menyusul insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tidak layak milik TNI di Cibalong, Garut, Jabar, Senin (12/5). Hal itu disampaikan Panglima TNI seusai menghadiri rapat tertutup di Komisi I DPR, Senin (26/5).

Menurut Agus, lokasi pemusnahan amunisi yang dilakukan di Garut sebelumnya telah jauh dari pemukiman warga. Hanya saja, menurutnya, amunisi yang sudah kedaluwarsa atau expired lebih sensitif. Agus mengatakan kasus tersebut akan menjadi masukan buat pihaknya agar personal bisa lebih aman.

“Hanya memang yang tadi saya sampaikan, jadi amunisi yang sudah expire itu memang mudah, mudah meledak, sehingga memang harus hati-hati dan memang ini jadi masukan buat kami. SOP-nya nanti akan kami ubah, supaya personel yang melaksanakan pemusnahan itu bisa aman. Kami koreksi ke dalam,” kata Agus. Dirinya mengakui, rapat bersama Komisi I DPR turut membahas insiden ledakan saat pemusnahan amunisi milik TNI di Garut. Rapat digelar tertutup karena menyangkut isu strategis yang lain.

Sesuai SOP

Namun, Agus mengungkap dalam kasus ledakan di Garut pihaknya telah menerapkan SOP. “Salah satu yang dibahas tadi adalah peledakan di Garut, dimana sudah saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP,” kata dia.

Insiden yang terjadi pada Senin (12/5) pagi itu menewaskan 13 orang termasuk warga sipil. Pihak TNI menyatakan warga sipil yang turut menjadi korban tewas diduga pemulung yang berupaya mengumpulkan sisa-sisa logam dari bekas ledakan, seperti serpihan granat dan mortir.  Namun pihak keluarga membantah dan menyebut korban selama bertahun-tahun sudah terbiasa dipekerjakan TNI untuk membantu memusnahkan amunisi afkir.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Komisi I DPR segera memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta jajaran terkait untuk dimintai penjelasan terkait insiden ledakan dalam pemusnahan amunisi afkir di Garut, Jawa Barat yang menewaskan 13 orang.

“Kenapa itu terjadi, tentu saja nanti Komisi I harus bisa memanggil Panglima dan Danrem atau organ dan jajaran yang pada saat kejadian itu terlibat,” kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (15/5).

Puan pun menekankan pentingnya pertanggungjawaban dan penjelasan dari pihak TNI mengingat adanya dugaan pelibatan warga lokal dalam pemusnahan amunisi tanpa prosedur keamanan yang memadai. “Jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu, harus dievaluasi kenapa itu terjadi dan lain kali jangan sampai kemudian melibatkan masyarakat sipil,” ujarnya.  (tb)