AS Kembali Veto Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza

NEWSREAL, JAKARTA – Amerika Serikat kembali menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terhadap resolusi yang menyerukan gencatan senjata dan akses kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina.

Dalam pemungutan suara yang digelar pada Rabu (4/6), sebanyak 14 negara anggota mendukung rancangan resolusi tersebut, sementara AS menjadi satu-satunya pihak yang menentangnya. Resolusi itu didukung oleh sejumlah negara seperti Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Somalia.

Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, menyatakan bahwa Washington menolak resolusi tersebut karena dinilai tidak mengutuk kelompok Hamas dan tidak mencantumkan seruan agar Hamas melucuti senjata dan keluar dari Gaza.

“Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang tidak mengecam Hamas atau tidak menuntut mereka untuk melucuti senjata serta meninggalkan Gaza,” tegas Shea.

Dalam isi draf, resolusi menyoroti krisis kemanusiaan akut yang terus memburuk di Gaza akibat blokade terhadap bantuan sejak Maret lalu, serta menyerukan pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan kelompok bersenjata lainnya. Selain itu, resolusi juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter dan hak asasi manusia.

Upaya Mediasi

Teks tersebut turut menyuarakan dukungan terhadap upaya mediasi yang sedang berlangsung oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat untuk menciptakan gencatan senjata bertahap. Upaya itu mencakup pembebasan sandera dan tahanan, pemulangan jenazah, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, serta peluncuran rencana rekonstruksi jangka panjang.

Sikap veto AS menuai kritik tajam dari sejumlah negara anggota DK PBB. Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, menilai langkah AS sebagai bentuk perlindungan terhadap Israel yang terus melanggar hukum internasional.

“Karena perlindungan yang diberikan oleh satu negara, pelanggaran ini belum dihentikan, apalagi dipertanggungjawabkan,” ujar Fu, dikutip dari Al Jazeera.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, juga mengecam kebijakan Israel yang memperluas operasi militer di Gaza dan membatasi akses bantuan kemanusiaan. Ia menyebut langkah tersebut sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

Dalam pernyataannya, Dorothy Shea kembali menegaskan sikap AS: “Hamas dan kelompok bersenjata lain tidak boleh punya masa depan di Gaza. Seperti kata Menlu AS Marco Rubio, jika bara api masih ada, api itu akan menyala kembali.” (Ant,tb)