Para Menlu Arab Kecam Israel atas Pemblokiran Akses ke Palestina

JAKARTA- Menteri luar negeri dari sejumlah negara Arab mengutuk keputusan Israel memblokir rencana kunjungan mereka ke Tepi Barat, Palestina, akhir pekan ini. Sejumlah negara Arab yang berencana ke Palestina adalah Yordania, Arab Saudi, Mesir dan Bahrain.

Jika kunjungan tersebut terlaksana, kepala delegasi yakni Pangeran Faisal bin Farhan, akan menjadi Menteri Luar Negeri Saudi pertama yang mengunjungi Tepi Barat. “Para menteri mengecam keputusan Israel yang melarang kunjungan delegasi ke Ramallah (pada Minggu) untuk bertemu dengan Presiden Negara Palestina, Mahmud Abbas”, kata Kementerian Luar Negeri Yordania, dikutip AFP, Sabtu (31/5).

Pemerintah Israel melarang kunjungan delegasi negara-negara Arab ke Ramallah untuk bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas. Peneliti di Middle East Institute yang berbasis di Washington, Firas Maksad mengatakan, penolakan Israel terhadap kunjungan menlu-menlu Arab tersebut menunjukkan seberapa jauh situasi Saudi dan Israel telah beralih dari normalisasi hubungan ke konfrontasi diplomatik.

Menurutnya, rencana kunjungan itu menegaskan pergeseran rencana Saudi untuk mencapai kemerdekaan Palestina melalui normalisasi bersyarat dengan Israel, menjadi dorongan mewujudkan Negara Palestina melalui koalisi internasional.

Solusi Dua Negara

Juni lalu, Arab Saudi dan Prancis akan menjadi ketua bersama konferensi internasional di markas besar PBB untuk menghidupkan kembali solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.
Padahal, Arab Saudi diklaim hampir mengakui Israel sebelum dimulainya perang Gaza. Bahkan Presiden AS Donald Trump dalam kunjungan baru-baru ini ke Riyadh menyebut normalisasi antara kedua negara sebagai harapan dan ambisinya.

Namun, penguasa de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) telah berulang kali menegaskan negaranya tidak akan mengakui Israel, tanpa negara Palestina yang merdeka.

Jumat (30/5) malam kemarin, Israel berbuat semena-mena saat mengumumkan akan menghalangi kunjungan tersebut. Negeri Zionis ini memang mengendalikan perbatasan dan ruang udara Palestina.

Seorang pejabat Israel menuding Abbas bermaksud menjadi tuan rumah pertemuan provokatif dengan menteri luar negeri dari negara-negara Arab di Ramallah untuk membahas pembentukan negara Palestina.

“Israel tidak akan bekerja sama dengan tindakan seperti itu, yang bertujuan untuk merugikan Israel dan keamanannya,” katanya dikutip AFP.

Lebih dari 53 ribu warga Palestina di Jalur Gaza tewas sejak Israel melancarkan agresi brutalnya pada Oktober 2023 lalu. Mayoritas yang terbunuh imbas pendudukan keji Israel adalah warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak. (cnnind,tb)