-Belum Ada Tersangka, Status Kasus masih Penyelidikan
SOLO,newsreal.id – Tersiar berita Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) sudah memanggil 40 lebih saksi dalam dugaan kasus korupsi Rencana Kerja dan Anggaran UNS tahun 2022.
Bahkan pemanggilan saksi-saksi ini tidak hanya di tataran pejabat di lingkungan rektorat. Tetapi sudah menyentuh jajaran dekanat hingga staf-staf. Informasi semacam ini pun tersebar luas di lingkungan internal kampus UNS dan menyebar hingga ke sejumlah elemen masyarakat di luar kampus.
Kendati demikian, sampai detik ini belum ada pengumuman resmi, terkait status proses hukum, apalagi sampai diumumkan tersangka dalam kasus tersebut.
Baca : 26 Saksi Telah Diperiksa Kejati Jateng, Publik Menunggu Tersangka Kasus Dugaan Korupsi UNS
Namun demikian, Tim Penyidik Kejati Jateng terus bekerja keras untuk mengungkap dugaan Korupsi RKA UNS 2022 yang dilaporkan oleh mantan pimpinan MWA UNS Hasan Fauzi.
Mengingat kasus dugaan korupsi ini mendapatkan perhatian luas dari publik dan sampai tingkat pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung.
Baca : Independensi KPK Diganggu, Ahli Hukum Tata Negara Tegaskan Demokrasi Indonesia Terancam
Pada bagian lain, aktivis mahasiswa UNS turut memberikan tanggapan perihal tindak lanjut dugaan Korupsi RKA UNS 2022 yang sedang ditangani Kejati Jateng. M Ibad, mantan Presiden BEM FMIPA UNS mengaku mengetahui tentang pemeriksaan saksi-saksi di Kejati Jateng. Ia juga bertanya-tanya terkait belum dinaikannya kasus ini ke tahapan perkara selanjutnya.
“Sampai saat ini kita masih percaya dan mendukung penuh terkait proses-proses yang sedang berlangsung di kejaksaan (Kejati-red). Dan InsyaAllah siap mengawal kasus ini”, tegas ibad.
Baca : Ada Upaya Pelemahan KPK, Diah Warih : Korupsi Musuh Bersama Harus Dilawan
Kemudian Ibad menambahkan praktik-praktik korupsi adalah musuh bersama, sehingga siapapun yang terlibat harus dikejar dan diusut tuntas kasusnya.
“Tetaplah korupsi, sampai kapan pun akan terus dikejar oleh hukum. Korupsi adalah musuh bersama bagi setiap warga negara,” ucap mantan anggota MWA dari kalangan mahasiswa ini.
Kejam
Terpisah, Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP-BP) secara tegas, tindakan korupsi di institusi pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi tidak boleh ditoleransi. Aparat penegak hukum agar menghukum seberat-beratnya koruptor yang terbukti .
“Koruptor di dunia perguruan tinggi sama kejamnya dengan gembong narkoba. Karena sama-sama merusak bangsa dan merugikan negara. Karena kampus sebagai institusi yang mencetak generasi bangsa,” tegas Syafrudin. (bun)
Baca : Kabar Baik Bagi Pasangan Muda di Taiwan, Kemenag Fasilitasi Nikah Massal
BNN Dorong Posbankum Jadi Tameng Hukum Korban Narkoba
NEWSREAL.ID, PALU- Upaya melindungi korban penyalahgunaan narkoba kini diperkuat dari level paling bawah. Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menaruh harapan besar pada kehadiran Pos Bantuan...
21 Pakar Hukum Minta Adies Kadir Dicopot dari MK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki babak baru. Sebanyak 21 pakar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and...
KPK Selidiki Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok Sejak Sidang Awal
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Penelusuran kasus dugaan suap sengketa lahan di Kota Depok diperluas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menyasar seluruh proses penanganan perkara, termasuk kemungkinan praktik...
Anak Jadi Sasaran Kejahatan Digital, Veronica Tan: Negara Tak Boleh Sekadar Reaktif
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Maraknya kejahatan digital yang menyasar anak-anak menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan,...
OTT Pajak di Kalsel: KPK Angkut Rp 1 Miliar dari KPP Madya Banjarmasin
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Selatan berbuntut penyitaan uang dalam jumlah jumbo. Dari OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)...
KPK OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, Tiga Orang Diamankan
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono, ditangkap...
KPK Selidiki Misteri 601 Kursi Perangkat Desa Kosong di Pati
NEWSREAL, ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut latar belakang kekosongan 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang diduga berkaitan dengan...
Tak Masuk Bui, Pelanggar Ringan Bakal Disuruh Bersih-Bersih di 2.460 Lokasi
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah mulai mematangkan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelanggar pidana ringan. Sebagai bentuk kesiapan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah...
Kasus Sudewo Bergulir, KPK Periksa Kepala BPKAD Pati
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menyeret Bupati Pati nonaktif Sudewo terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi, salah satunya Kepala...
Interpol Resmi Terbitkan Red Notice untuk Riza Chalid
NEWSREAL.ID, JAKARTA- National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia mengumumkan Interpol telah menerbitkan red notice atas nama Mohammad Riza Chalid atau MRC pada Jumat (23/1/2026). Sekretaris...
Kesehatan Menurun, Kuasa Hukum Minta Penahanan Nadiem Dibantarkan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan bahwa dokter merekomendasikan dirinya menjalani tindakan medis selama lima hari...
Kepala BNN Raih Gelar Doktor, Tapi Peringatan Serius Soal Narkoba Justru Menggema
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pengamat sosial Dr Serian Wijatno memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Badan Nasional Narkotika (BNN) di tengah tantangan pemberantasan narkoba yang kian kompleks. Apresiasi...
