Alasan Hakim Tetap Jatuhkan Vonis kepada Tom Lembong

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong pada Jumat (18/7).

Vonis ini dijatuhkan meskipun majelis hakim menyatakan Tom tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Majelis hakim menilai Tom secara sadar menerbitkan izin impor gula rafinasi kepada delapan perusahaan swasta yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 117 Tahun 2015.

Penerbitan izin tersebut dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari Direktur Industri Agro Kementerian Perindustrian maupun koordinasi lintas kementerian sebagaimana diatur dalam aturan. “Fakta hukum menunjukkan, terdakwa sangat menyadari pelanggaran tersebut, namun tetap menerbitkan izin,” ujar hakim Dennie Arsan Fatrika saat membacakan amar putusan.

Hakim juga menyebut kebijakan Tom Lembong dalam mengizinkan impor gula kristal mentah (GKM) untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP) oleh perusahaan swasta merupakan bentuk ketidakcermatan, terlebih ketika stok gula nasional sedang terbatas dan harga melonjak.

Prinsip Kedilan

Selain menyalahi prosedur, hakim menyatakan kebijakan tersebut mengabaikan prinsip keadilan sosial. “Terdakwa terkesan lebih mementingkan sistem ekonomi kapitalis dibanding sistem ekonomi Pancasila,” lanjut hakim.

Dari tindakan tersebut, negara dinilai mengalami kerugian hingga Rp 194,7 miliar. Uang tersebut seharusnya menjadi keuntungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk menangani distribusi dan operasi pasar.

Kendati begitu, karena tidak terbukti menerima keuntungan pribadi dari tindakannya, Tom tidak dikenai kewajiban membayar uang pengganti. Hal ini menjadi salah satu poin yang meringankan, selain sikap sopan selama persidangan dan belum pernah dipidana sebelumnya.

Tom juga dijatuhi denda sebesar Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Meski mengakui Tom tidak menikmati hasil korupsi, hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar bagi perbuatannya.

“Terdakwa tetap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama,” tegas hakim. Dengan vonis ini, Tom Lembong dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (tb)